Caleg Masuk Sekolah
sumber: beritajatim.com
Jember - Calon anggota legislatif pemilu 2009 mulai merambah sekolah di Jember. Status alumnus dijadikan alasan.
Di wall climbing (dinding panjat) SMU Negeri 1 Arjasa, foto besar Rendra Wirawan terpampang dengan latar belakang warna biru. Rendra adalah kader Partai Amanat Nasional yang saat ini menjadi anggota DPRD Jember. Dalam pemilu 2009, dia mencalonkan diri untuk DPRD Jawa Timur.
Kepada beritajatim.com, Rendra menolak jika pemasangan gambar dirinya adalah bagian dari kampanye di dalam sekolah. "Saya ini mantan pengurus pecinta alam Hegaswana. Wall climbing itu bentuk apresiasi adik-adik saya. Mungkin saya dianggap representasi alumni," katanya.
Lagipula, lanjut Rendra, tidak ada kata-kata dalam gambar itu yang berisi anjuran agar memilih dirinya dalam pemilu 2009. "Di situ saya atas nama anggota DPRD Jember, bukan caleg," katanya.
Rendra menegaskan, dirinya tidak memberikan modal kepada siswa-siswa SMUN 1 Arjasa untuk memasang gambar tersebut. Namun ia membenarkan jika setiap tiga bulan sekali melakukan kegiatan yang disebutnya pembinaan. Tujuannya, agar hubungan antara alumnus dengan siswa sekolah itu tak putus.
Rendra menyatakan, apa yang dilakukannya bukanlah politisasi dunia pendidikan. "Justru dengan saya tampil di sana (wall climbing), mereka (para siswa) bangga dengan hasil demokrasi di Indonesia," katanya. [wir]
Rabu, Desember 31, 2008
Minggu, Desember 14, 2008
4 Tahun Laptop DPRD: Rusak dan Tak Berguna
sumber: beritajatim.com
Jember - Menjelang berakhirnya masa jabatan DPRD Jember 2004 - 2009, saatnya kita mengikuti petuah Tukul: "Kembali ke laptop." Ternyata laptop anggota Dewan yang berasal dari APBD 2005 tak semuanya digunakan sesuai fungsi.
Bukan itu saja. Bahkan, ada laptop yang sudah rusak, atau bahkan tak ketahuan ke mana rimbanya. Anggota DPRD Jember yang terkena pergantian antar waktu, Mochammad Saleh, membenarkan bahwa komputer jinjing bermerek Acer dengan harga Rp 12 juta per unit itu tak digunakan dengan maksimal oleh anggota perlemen.
"Banyak yang sudah tidak ada. Ada yang dijual, padahal itu barang inventaris. Ada juga yang rusak," kata Saleh.
Saleh tak mau menyebut laptop siapa yang sudah dijual. "Kalau punya saya rusak sejak setahun lalu. Monitor LCD-nya yang rusak. Muncul garis-garis kecil yang rapat. Sudah tak bisa terbaca," katanya.
Selama ini, Saleh menggunakan laptop untuk menyimpan data-data, dan tidak digunakan untuk keperluan berselancar di dunia maya (internet). "Memang bantuan laptop tak efektif, karena banyak yang tidak paham komputer," katanya.
Ketua Komisi A Abdul Ghafur mengatakan, sebagian legislator sudah menggunakan laptop untuk kepentingan menyimpan data atau internet. "Tapi yang belum maksimal, ya nganggur di rumah atau dipakai sama saudara," katanya.
Pengadaan laptop tahun 2005 sebenarnya sudah melalui perdebatan panjang. Menurut Ghafur, impian waktu itu, anggota Dewan dibekali pendidikan singkat tentang cara menggunakan komputer jinjing. Pelatihan perlu, karena kemampuan anggota Dewan memahami teknologi berbeda-beda.
"Tapi ternyata kami tidak dibekali ilmu yang memadai. Kalau bicara persentase, mungkin 70 persen laptop yang dipegang anggota Dewan tak operasional," kata Ghafur.
Ghafur sendiri tidak menggunakan laptop itu untuk kepentingan mengakses intenet. Ia sebatas menggunakannya untuk menyimpan data. "Saya sih maunya yang ditonjolkan e-government-nya. Jadi setelah diadakan laptop, ada sambungan internet di DPRD Jember. Tapi (keinginan itu) dibilang terlalu canggih," katanya.
Wahid Zaini dari Fraksi Kebangkitan Bangsa menjelaskan, anggota Dewan tak harus menggunakan sendiri laptop yang sudah ada. "Politisi kan punya asisten. Biasanya asisten itu yang menggunakan," katanya.
Sucipto dari Fraksi Partai Golkar menolak mengungkapkan, siapa saja anggota Dewan yang tidak menggunakan laptop semestinya. "Saya kira publik sudah tahu siapa Si A, Si B. Kalau masuk saja tidak pernah, kegiatan tidak pernah ikut, saya yakin laptop-nya tidak digunakan semestinya," katanya, menyindir sejawatnya di parlemen.
Sementara, anggota Komisi B Rendra Wirawan justru berang saat laptop di DPRD Jember dipersoalkan. Padahal, selama ini ia justru dikenal sebagai anggota Dewan muda yang melek teknologi, dan menggunakan laptop untuk mengakses internet. Rendra juga satu dari dua anggota DPRD Jember yang punya blog pribadi.
"Jangan cuma Dewan dong. Itu eksekutif melakukan pengadaan laptop setiap tahun juga dipersoalkan. Kalau saya jelas laptop bisa dipertanggungjawabkan. Ini untuk meng-up grade aturan-aturan baru yang sangat banyak," kata Rendra. [wir/ted]
sumber: beritajatim.com
Jember - Menjelang berakhirnya masa jabatan DPRD Jember 2004 - 2009, saatnya kita mengikuti petuah Tukul: "Kembali ke laptop." Ternyata laptop anggota Dewan yang berasal dari APBD 2005 tak semuanya digunakan sesuai fungsi.
Bukan itu saja. Bahkan, ada laptop yang sudah rusak, atau bahkan tak ketahuan ke mana rimbanya. Anggota DPRD Jember yang terkena pergantian antar waktu, Mochammad Saleh, membenarkan bahwa komputer jinjing bermerek Acer dengan harga Rp 12 juta per unit itu tak digunakan dengan maksimal oleh anggota perlemen.
"Banyak yang sudah tidak ada. Ada yang dijual, padahal itu barang inventaris. Ada juga yang rusak," kata Saleh.
Saleh tak mau menyebut laptop siapa yang sudah dijual. "Kalau punya saya rusak sejak setahun lalu. Monitor LCD-nya yang rusak. Muncul garis-garis kecil yang rapat. Sudah tak bisa terbaca," katanya.
Selama ini, Saleh menggunakan laptop untuk menyimpan data-data, dan tidak digunakan untuk keperluan berselancar di dunia maya (internet). "Memang bantuan laptop tak efektif, karena banyak yang tidak paham komputer," katanya.
Ketua Komisi A Abdul Ghafur mengatakan, sebagian legislator sudah menggunakan laptop untuk kepentingan menyimpan data atau internet. "Tapi yang belum maksimal, ya nganggur di rumah atau dipakai sama saudara," katanya.
Pengadaan laptop tahun 2005 sebenarnya sudah melalui perdebatan panjang. Menurut Ghafur, impian waktu itu, anggota Dewan dibekali pendidikan singkat tentang cara menggunakan komputer jinjing. Pelatihan perlu, karena kemampuan anggota Dewan memahami teknologi berbeda-beda.
"Tapi ternyata kami tidak dibekali ilmu yang memadai. Kalau bicara persentase, mungkin 70 persen laptop yang dipegang anggota Dewan tak operasional," kata Ghafur.
Ghafur sendiri tidak menggunakan laptop itu untuk kepentingan mengakses intenet. Ia sebatas menggunakannya untuk menyimpan data. "Saya sih maunya yang ditonjolkan e-government-nya. Jadi setelah diadakan laptop, ada sambungan internet di DPRD Jember. Tapi (keinginan itu) dibilang terlalu canggih," katanya.
Wahid Zaini dari Fraksi Kebangkitan Bangsa menjelaskan, anggota Dewan tak harus menggunakan sendiri laptop yang sudah ada. "Politisi kan punya asisten. Biasanya asisten itu yang menggunakan," katanya.
Sucipto dari Fraksi Partai Golkar menolak mengungkapkan, siapa saja anggota Dewan yang tidak menggunakan laptop semestinya. "Saya kira publik sudah tahu siapa Si A, Si B. Kalau masuk saja tidak pernah, kegiatan tidak pernah ikut, saya yakin laptop-nya tidak digunakan semestinya," katanya, menyindir sejawatnya di parlemen.
Sementara, anggota Komisi B Rendra Wirawan justru berang saat laptop di DPRD Jember dipersoalkan. Padahal, selama ini ia justru dikenal sebagai anggota Dewan muda yang melek teknologi, dan menggunakan laptop untuk mengakses internet. Rendra juga satu dari dua anggota DPRD Jember yang punya blog pribadi.
"Jangan cuma Dewan dong. Itu eksekutif melakukan pengadaan laptop setiap tahun juga dipersoalkan. Kalau saya jelas laptop bisa dipertanggungjawabkan. Ini untuk meng-up grade aturan-aturan baru yang sangat banyak," kata Rendra. [wir/ted]
Jumat, Desember 05, 2008
DPRD-Pemkab Beda Pendapat Soal Kios Pupuk Ilegal
sumber: beritajatim.com
Jember - Komisi B Bidang Ekonomi dan Pertanian DPRD Jember siap melaporkan langsung adanya kios pupuk ilegal ke kepolisian, jika memang masyarakat tak berani.
Anggota Komisi B Rendra Wirawan mengatakan, ada laporan yang masuk adanya kios tak resmi yang menjual pupuk bersubsidi. Setidaknya, informasi yang masuk ke Komisi B, ada enam titik, termasuk di kecamatan Tanggul, Silo, dan Gumukmas.
Menurut Rendra, masyarakat tidak melaporkan ke pihak berwajib, karena penanganannya dianggap kurang serius. "Kita tegaskan dalam hearing Kamis malam (4/12/2008), kita siap ambil alih, lapor ke polisi. Asalkan ada bukti kongret," katanya, Jumat (5/12/2008).
Komisi B juga merekomendasikan agar Perhutani dan distributor dipertemukan. "Banyak pupuk yang masuk ke hutan. Padahal kan tidak boleh," kata Rendra.
Sementara, Ketua Tim Pengawasan dan Pengendalian Pupuk Jember Edi Budi Susilo membantah adanya kios ilegal. "Tidak ada bukti kongret," katanya.
Edi membenarkan, bahwa sempat terlontar dari petugas penyuluh lapang dalam rapat Kamis malam (4/12/2008), adanya kios ilegal. "Tapi saya minta agar jangan bicara asumsi, tapi bukti otentik. Kalau hanya asumsi, saya tidak akan mau menindaklanjuti," katanya.
Jika memang sudah ada pelaporan ke kepolisian, Edi meminta bukti. Ia percaya polisi saat ini sudah sangat tegas dalam menangani penyimpangan tata niaga pupuk bersubsidi.
Edi tetap bersikukuh kelangkaan pupuk bersubsidi terjadi, karena kurangnya pasokan untuk petani di Jember dibandingkan kebutuhan. Solusinya, Pemkab Jember akan mengirim permohonan tambahan kuota pupuk. "Kita juga mengintensifkan pemakaian pupuk berimbang," katanya. [wir/ted]
sumber: beritajatim.com
Jember - Komisi B Bidang Ekonomi dan Pertanian DPRD Jember siap melaporkan langsung adanya kios pupuk ilegal ke kepolisian, jika memang masyarakat tak berani.
Anggota Komisi B Rendra Wirawan mengatakan, ada laporan yang masuk adanya kios tak resmi yang menjual pupuk bersubsidi. Setidaknya, informasi yang masuk ke Komisi B, ada enam titik, termasuk di kecamatan Tanggul, Silo, dan Gumukmas.
Menurut Rendra, masyarakat tidak melaporkan ke pihak berwajib, karena penanganannya dianggap kurang serius. "Kita tegaskan dalam hearing Kamis malam (4/12/2008), kita siap ambil alih, lapor ke polisi. Asalkan ada bukti kongret," katanya, Jumat (5/12/2008).
Komisi B juga merekomendasikan agar Perhutani dan distributor dipertemukan. "Banyak pupuk yang masuk ke hutan. Padahal kan tidak boleh," kata Rendra.
Sementara, Ketua Tim Pengawasan dan Pengendalian Pupuk Jember Edi Budi Susilo membantah adanya kios ilegal. "Tidak ada bukti kongret," katanya.
Edi membenarkan, bahwa sempat terlontar dari petugas penyuluh lapang dalam rapat Kamis malam (4/12/2008), adanya kios ilegal. "Tapi saya minta agar jangan bicara asumsi, tapi bukti otentik. Kalau hanya asumsi, saya tidak akan mau menindaklanjuti," katanya.
Jika memang sudah ada pelaporan ke kepolisian, Edi meminta bukti. Ia percaya polisi saat ini sudah sangat tegas dalam menangani penyimpangan tata niaga pupuk bersubsidi.
Edi tetap bersikukuh kelangkaan pupuk bersubsidi terjadi, karena kurangnya pasokan untuk petani di Jember dibandingkan kebutuhan. Solusinya, Pemkab Jember akan mengirim permohonan tambahan kuota pupuk. "Kita juga mengintensifkan pemakaian pupuk berimbang," katanya. [wir/ted]
Rabu, Desember 03, 2008
Masyarakat dan Politisi Saling Tuding
sumber: beritajatim.com
Jember - Masyarakat dan elite politik masih belum satu suara dalam memandang pemilu sebagai proses demokrasi. Dua belah pihak masih saling menyalahkan, terkait dengan semakin pragmatisnya masyarakat.
Politisi mengeluh, ongkos politik yang dikeluarkan dalam pemilu semakin besar. Masyarakat dianggap semakin pragmatis, dan berbeda dengan pemilu masa awal reformasi.
"Dibanding tahun 2004 memang lebih mahal saat ini. Inflasi dan pola pikir masyarakat berpengaruh. Anggota DPRD dianggap banyak uang sehingga memunculkan pola pikir pragmatis, sementara keperluan pembinaan konstituen mendesak," kata Rendra Wirawan, calon legislator DPRD Jawa Timur dari Partai Amanat Nasional.
Namun, peneliti Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, Himawan Bayu Patriadi, tak setuju jika masyarakat semata disalahkan. Sikap pragmatis masyarakat muncul karena perilaku elite politik setelah terpilih sebagai legislator.
"Tahun 1999, rakyat tidak minta duit dengan harapan ada perubahan. Mereka mengeluarkan uang sendiri untuk membuat baliho atau spanduk partai. Tapi setelah terpilih, politisi tidak menyapa bahkan mengalami mobilitas ekonomi," kata Bayu.
Akhirnya, sambung doktor politik lulusan Flinders University Australia ini, "Ada persepsi masyarakat, politisi mendapatkan tiket gratis dari mereka. Tahun 2004, masyarakat tak mau kecolongan lagi. Ini membuktikan bahwa masyarakat juga cerdas." ujarnya.
Ini yang membedakan pemilu di Indonesia dengan di Amerika Serikat. Di AS, warga mengeluarkan sebagian uangnya untuk membiayai politisi agar menang. "Di Amerika, pemilu adalah kontestasi ide dan solusi bagi negara. Di Indonesia, pemilu adalah kontribusi riil yang menyangkut hajat hidup sehari-hari," kata Bayu.
Deideologisasi terjadi, sehingga ideologi tak sekuat tahun 1955. Partai di Indonesia berusaha mengedepankan program. Namun perdebatan yang terjadi ternyata bukan masalah substantif, tapi masalah praktis, dan inilah yang membuat masyarakat ikut menjadi pragmatis. [wir/ted]
sumber: beritajatim.com
Jember - Masyarakat dan elite politik masih belum satu suara dalam memandang pemilu sebagai proses demokrasi. Dua belah pihak masih saling menyalahkan, terkait dengan semakin pragmatisnya masyarakat.
Politisi mengeluh, ongkos politik yang dikeluarkan dalam pemilu semakin besar. Masyarakat dianggap semakin pragmatis, dan berbeda dengan pemilu masa awal reformasi.
"Dibanding tahun 2004 memang lebih mahal saat ini. Inflasi dan pola pikir masyarakat berpengaruh. Anggota DPRD dianggap banyak uang sehingga memunculkan pola pikir pragmatis, sementara keperluan pembinaan konstituen mendesak," kata Rendra Wirawan, calon legislator DPRD Jawa Timur dari Partai Amanat Nasional.
Namun, peneliti Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, Himawan Bayu Patriadi, tak setuju jika masyarakat semata disalahkan. Sikap pragmatis masyarakat muncul karena perilaku elite politik setelah terpilih sebagai legislator.
"Tahun 1999, rakyat tidak minta duit dengan harapan ada perubahan. Mereka mengeluarkan uang sendiri untuk membuat baliho atau spanduk partai. Tapi setelah terpilih, politisi tidak menyapa bahkan mengalami mobilitas ekonomi," kata Bayu.
Akhirnya, sambung doktor politik lulusan Flinders University Australia ini, "Ada persepsi masyarakat, politisi mendapatkan tiket gratis dari mereka. Tahun 2004, masyarakat tak mau kecolongan lagi. Ini membuktikan bahwa masyarakat juga cerdas." ujarnya.
Ini yang membedakan pemilu di Indonesia dengan di Amerika Serikat. Di AS, warga mengeluarkan sebagian uangnya untuk membiayai politisi agar menang. "Di Amerika, pemilu adalah kontestasi ide dan solusi bagi negara. Di Indonesia, pemilu adalah kontribusi riil yang menyangkut hajat hidup sehari-hari," kata Bayu.
Deideologisasi terjadi, sehingga ideologi tak sekuat tahun 1955. Partai di Indonesia berusaha mengedepankan program. Namun perdebatan yang terjadi ternyata bukan masalah substantif, tapi masalah praktis, dan inilah yang membuat masyarakat ikut menjadi pragmatis. [wir/ted]
Jumat, November 21, 2008
APBD Bersejarah dengan Catatan
sumber: beritajatim.com
Jember - Sepanjang sejarah pemerintahan Jember pasca reformasi, pembahasan dan pengesahan APBD 2009 adalah tercepat. Namun ada sejumlah catatan.
Pada tahun 2006, pembahasan APBD 2007 baru kelar akhir Desember. Pada tahun 2007, pembahasan APBD 2008 baru kelar awal Desember. Sementara untuk tahun ini, pembahasan APBD 2009 kelar dan disahkan 20 November kemarin.
Cepatnya pembahasan ini bisa berdampak positif pada pelaksanaan pembangunan tahun anggaran 2009. Mengacu tahun-tahun sebelumnya, setelah disahkan di kabupaten, APBD masih perlu waktu sebulan untuk disahkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Dengan selesai cepat, maka diharapkan APBD 2009 bisa dilaksanakan tepat pada awal tahun depan. Tidak ada keterlambatan lagi. Bupati Muhammad Zainal Abidin Djalal dalam sambutannya menutup pembahasan APBD 2009, berharap agar proyek-proyek pembangunan fisik dikerjakan segera.
Namun, seperti hukum alam, kecepatan selalu memiliki konsekuensi kecerobohan atau ketidakakuratan. Sejumlah anggota DPRD Jember merasa pembahasan APBD kali ini tergesa-gesa dan seperti dipaksakan. Ketergesa-gesaan ini tampak dari adanya ketidakakuratan dua data yang diacu dalam pembahasan. 'Selegenje' angka dengan selisih miliaran rupiah muncul antara data dalam buku Rencana APBD 2009 dengan data yang disajikan Dinas Pendapatan Daerah.
Selain itu, ada sejumlah pos anggaran yang sempat luput dari perhatian, seperti anggaran jaminan kesehatan bagi warga miskin yang belum masuk kuota dana dari pusat, atau beasiswa untuk siswa miskin. Pos-pos tersebut baru teranggarkan setelah DPRD Jember mendesakkan dalam rapat-rapat.
Ada sejumlah satuan kerja baru yang besaran anggarannya disamaratakan Rp 100 juta. Satuan kerja baru seperti Kantor Lingkungan Hidup belum memiliki penanggungjawab atau personil untuk memaparkan kebutuhan anggaran. Alhasil pembahasan satuan kerja baru dilakukan oleh personil satuan kerja lain yang tidak bisa mengambil kebijakan strategis.
Seorang kepala dinas yang satuan kerjanya sudah dihapuskan 'terpaksa' masih mengikuti pembahasan di komisi-komisi, untuk menjelaskan satuan-satuan kerja yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dinasnya dulu. Namun, tetap tidak optimal, karena tak bisa dilakukan pengambilan kebijakan dalam hal anggaran.
Catatan lainnya adalah adanya laporan bahwa Pendapatan Asli Daerah akan mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Tahun 2009, diproyeksikan PAD hanya Rp 99,28 miliar. Namun setelah dibahas dalam rapat-rapat komisi, proyeksi bisa ditingkatkan menjadi Rp 107,879 miliar.
Wakil Ketua DPRD Jember Machmud Sardjujono menilai, penurunan proyeksi PAD disebabkan kehati-hatian Pemkab Jember. Ia menunjuk adanya krisis ekonomi yang mau tak mau akan memukul sektor pendapatan negara.
Namun, di lain pihak, Panitia Anggaran DPRD Jember justru menilai, penurunan proyeksi PAD yang disodorkan Pemkab tidak logis. Ini dibuktikan dengan naiknya proyeksi setelah pembahasan bersama parlemen. "Potensi PAD cenderung meningkat dengan munculnya dinamika ekonomi masyarakat," kata juru bicara Panggar Rendra Wirawan.
Namun, selain kelemahan-kelemahan yang muncul di atas, pembahasan APBD 2009 layak diapresiasi, karena tidak adanya perselisihan internal DPRD Jember sebagaimana pembahasan tahun-tahun sebelumnya. Bahkan, Ubaidillah sebagai juru bicara Fraksi Kebangkitan Bangsa sempat mengajak hadirin sidang untuk membacakan doa bersama-sama untuk para jamaah haji asal Jember, dalam sidang paripurna terakhir.
Inilah pembahasan APBD terakhir bagi DPRD Jember periode 2004 - 2009, sebelum mengakhiri masa jabatannya. Sidang pembahasan ini menjadi sidang pembahasan pertama yang dipimpin dua pimpinan DPRD Jember, Madini Farouk dan Machmud Sardjujono, untuk pertama kali, setelah selama tujuh bulan mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Jember.
Ihwal vonis bebas yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi Jatim terhadap Madini dan Machmud dalam perkara korupsi dana operasional pimpinan Dewan, juru bicara FKB sempat meluncurkan pantun sentilan. "Tujuh kali tujuh sama dengan empat puluh sembilan. Setuju tidak setuju itulah keadilan," kata Ubaidillah.
Pantun ini dibalas Madini dengan humor juga. "Tujuh kali tujuh sama dengan empat puluh sembilan. Setuju tidak setuju itulah takdir Tuhan."
Nah. [wir/ted]
sumber: beritajatim.com
Jember - Sepanjang sejarah pemerintahan Jember pasca reformasi, pembahasan dan pengesahan APBD 2009 adalah tercepat. Namun ada sejumlah catatan.
Pada tahun 2006, pembahasan APBD 2007 baru kelar akhir Desember. Pada tahun 2007, pembahasan APBD 2008 baru kelar awal Desember. Sementara untuk tahun ini, pembahasan APBD 2009 kelar dan disahkan 20 November kemarin.
Cepatnya pembahasan ini bisa berdampak positif pada pelaksanaan pembangunan tahun anggaran 2009. Mengacu tahun-tahun sebelumnya, setelah disahkan di kabupaten, APBD masih perlu waktu sebulan untuk disahkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Dengan selesai cepat, maka diharapkan APBD 2009 bisa dilaksanakan tepat pada awal tahun depan. Tidak ada keterlambatan lagi. Bupati Muhammad Zainal Abidin Djalal dalam sambutannya menutup pembahasan APBD 2009, berharap agar proyek-proyek pembangunan fisik dikerjakan segera.
Namun, seperti hukum alam, kecepatan selalu memiliki konsekuensi kecerobohan atau ketidakakuratan. Sejumlah anggota DPRD Jember merasa pembahasan APBD kali ini tergesa-gesa dan seperti dipaksakan. Ketergesa-gesaan ini tampak dari adanya ketidakakuratan dua data yang diacu dalam pembahasan. 'Selegenje' angka dengan selisih miliaran rupiah muncul antara data dalam buku Rencana APBD 2009 dengan data yang disajikan Dinas Pendapatan Daerah.
Selain itu, ada sejumlah pos anggaran yang sempat luput dari perhatian, seperti anggaran jaminan kesehatan bagi warga miskin yang belum masuk kuota dana dari pusat, atau beasiswa untuk siswa miskin. Pos-pos tersebut baru teranggarkan setelah DPRD Jember mendesakkan dalam rapat-rapat.
Ada sejumlah satuan kerja baru yang besaran anggarannya disamaratakan Rp 100 juta. Satuan kerja baru seperti Kantor Lingkungan Hidup belum memiliki penanggungjawab atau personil untuk memaparkan kebutuhan anggaran. Alhasil pembahasan satuan kerja baru dilakukan oleh personil satuan kerja lain yang tidak bisa mengambil kebijakan strategis.
Seorang kepala dinas yang satuan kerjanya sudah dihapuskan 'terpaksa' masih mengikuti pembahasan di komisi-komisi, untuk menjelaskan satuan-satuan kerja yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dinasnya dulu. Namun, tetap tidak optimal, karena tak bisa dilakukan pengambilan kebijakan dalam hal anggaran.
Catatan lainnya adalah adanya laporan bahwa Pendapatan Asli Daerah akan mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Tahun 2009, diproyeksikan PAD hanya Rp 99,28 miliar. Namun setelah dibahas dalam rapat-rapat komisi, proyeksi bisa ditingkatkan menjadi Rp 107,879 miliar.
Wakil Ketua DPRD Jember Machmud Sardjujono menilai, penurunan proyeksi PAD disebabkan kehati-hatian Pemkab Jember. Ia menunjuk adanya krisis ekonomi yang mau tak mau akan memukul sektor pendapatan negara.
Namun, di lain pihak, Panitia Anggaran DPRD Jember justru menilai, penurunan proyeksi PAD yang disodorkan Pemkab tidak logis. Ini dibuktikan dengan naiknya proyeksi setelah pembahasan bersama parlemen. "Potensi PAD cenderung meningkat dengan munculnya dinamika ekonomi masyarakat," kata juru bicara Panggar Rendra Wirawan.
Namun, selain kelemahan-kelemahan yang muncul di atas, pembahasan APBD 2009 layak diapresiasi, karena tidak adanya perselisihan internal DPRD Jember sebagaimana pembahasan tahun-tahun sebelumnya. Bahkan, Ubaidillah sebagai juru bicara Fraksi Kebangkitan Bangsa sempat mengajak hadirin sidang untuk membacakan doa bersama-sama untuk para jamaah haji asal Jember, dalam sidang paripurna terakhir.
Inilah pembahasan APBD terakhir bagi DPRD Jember periode 2004 - 2009, sebelum mengakhiri masa jabatannya. Sidang pembahasan ini menjadi sidang pembahasan pertama yang dipimpin dua pimpinan DPRD Jember, Madini Farouk dan Machmud Sardjujono, untuk pertama kali, setelah selama tujuh bulan mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Jember.
Ihwal vonis bebas yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi Jatim terhadap Madini dan Machmud dalam perkara korupsi dana operasional pimpinan Dewan, juru bicara FKB sempat meluncurkan pantun sentilan. "Tujuh kali tujuh sama dengan empat puluh sembilan. Setuju tidak setuju itulah keadilan," kata Ubaidillah.
Pantun ini dibalas Madini dengan humor juga. "Tujuh kali tujuh sama dengan empat puluh sembilan. Setuju tidak setuju itulah takdir Tuhan."
Nah. [wir/ted]
Kamis, November 20, 2008
Defisit APBD Jember 2009 Diperbesar
sumber: beritajatim.com
Jember - Defisit APBD 2009 semakin besar, menyusul adanya tambahan anggaran untuk sejumlah bidang yang sebelumnya tidak dialokasikan.
Panitia Anggaran DPRD Jember mencatat, asumsi pendapatan yang semula Rp 1,223 triliun naik menjadi Rp 1,231 triliun. Sementara, asumsi belanja yang semula Rp 1,258 triliun naik menjadi Rp 1,272 triliun.
Dengan demikian, terjadi defisit, yang semula Rp 34,291 miliar menjadi Rp 41,025 miliar. Namun, target pendapatan asli daerah (PAD) meningkat, dari Rp 99,28 miliar menjadi Rp 107,879 miliar.
Juru bicara Panitia Anggaran DPRD Jember Rendra Wirawan mengatakan, Dewan meminta kepada Pemerintah Kabupaten Jember untuk meningkatkan program kerja yang bisa mendongkrak PAD.
"Penurunan pendapatan daerah tidak logis dan harus mendapat perhatian bersama," katanya, dalam paripurna terakhir pembahasan APBD 2009, di gedung DPRD Jember, Kamis (20/11/2008).
Sekretaris Kabupaten Jember Djoewito mengatakan, penambahan defisit dikarenakan adanya anggaran baru yang harus diakomodasi, seperti anggaran beasiswa retrieval untuk anak miskin.
Namun, defisit APBD seperti ini bukanlah hal yang harus dikhawatirkan. "Tahun kemarin juga defisit. sekarang ini kan anggaran tak harus berimbang. Dana alokasi umum (DAU) yang kita pakai masih asumsi 2008. DAK (Dana Alokasi Khusus) kita belum berani plot, sehingga blank, jadi defisit," katanya.
Ketua Komisi D Bidang Pendidikan Miftahul Ulum mengatakan, beberapa penambahan anggaran memang cukup signifikan. "Anggaran retrieval yang semula tidak ada kita minta anggarkan Rp 1,5 miliar. Begitu juga bantuan untuk lembaga pendidikan swasta, kita minta anggaran Rp 1,5 miliar," katanya.
Anggaran jaminan kesehatan untuk warga miskin yang belum terdata di RSUD dr. Subandi disepakati Rp 800 juta. "Pemkab memberikan subsidi untuk tiga rumah sakit daerah. Namun ada miskomunikasi, sehingga yang seharusnya dialokasikan sebagian untuk warga miskin, ternyata belum teralokasikan. Kita pun meminta agar dialokasikan," kata Ulum.
sementara itu, juru bicara Fraksi Kebangkitan Bangsa Ubaidillah meminta agar Dinas Kesehatan dan Badan Kependudukan Jember untuk memperbarui data warga miskin. [wir/kun]
sumber: beritajatim.com
Jember - Defisit APBD 2009 semakin besar, menyusul adanya tambahan anggaran untuk sejumlah bidang yang sebelumnya tidak dialokasikan.
Panitia Anggaran DPRD Jember mencatat, asumsi pendapatan yang semula Rp 1,223 triliun naik menjadi Rp 1,231 triliun. Sementara, asumsi belanja yang semula Rp 1,258 triliun naik menjadi Rp 1,272 triliun.
Dengan demikian, terjadi defisit, yang semula Rp 34,291 miliar menjadi Rp 41,025 miliar. Namun, target pendapatan asli daerah (PAD) meningkat, dari Rp 99,28 miliar menjadi Rp 107,879 miliar.
Juru bicara Panitia Anggaran DPRD Jember Rendra Wirawan mengatakan, Dewan meminta kepada Pemerintah Kabupaten Jember untuk meningkatkan program kerja yang bisa mendongkrak PAD.
"Penurunan pendapatan daerah tidak logis dan harus mendapat perhatian bersama," katanya, dalam paripurna terakhir pembahasan APBD 2009, di gedung DPRD Jember, Kamis (20/11/2008).
Sekretaris Kabupaten Jember Djoewito mengatakan, penambahan defisit dikarenakan adanya anggaran baru yang harus diakomodasi, seperti anggaran beasiswa retrieval untuk anak miskin.
Namun, defisit APBD seperti ini bukanlah hal yang harus dikhawatirkan. "Tahun kemarin juga defisit. sekarang ini kan anggaran tak harus berimbang. Dana alokasi umum (DAU) yang kita pakai masih asumsi 2008. DAK (Dana Alokasi Khusus) kita belum berani plot, sehingga blank, jadi defisit," katanya.
Ketua Komisi D Bidang Pendidikan Miftahul Ulum mengatakan, beberapa penambahan anggaran memang cukup signifikan. "Anggaran retrieval yang semula tidak ada kita minta anggarkan Rp 1,5 miliar. Begitu juga bantuan untuk lembaga pendidikan swasta, kita minta anggaran Rp 1,5 miliar," katanya.
Anggaran jaminan kesehatan untuk warga miskin yang belum terdata di RSUD dr. Subandi disepakati Rp 800 juta. "Pemkab memberikan subsidi untuk tiga rumah sakit daerah. Namun ada miskomunikasi, sehingga yang seharusnya dialokasikan sebagian untuk warga miskin, ternyata belum teralokasikan. Kita pun meminta agar dialokasikan," kata Ulum.
sementara itu, juru bicara Fraksi Kebangkitan Bangsa Ubaidillah meminta agar Dinas Kesehatan dan Badan Kependudukan Jember untuk memperbarui data warga miskin. [wir/kun]
Rabu, November 12, 2008
Sambut Kemenangan Karsa
PAN Gelar Tasyakuran, Demokrat Tunggu Provinsi
sumber: beritajatim.com
Jember - Reaksi berbeda diberikan oleh dua partai utama pendukung pasangan Soekarwo - Saifullah Yusuf, menyambut kemenangan pasangan tersebut.
Partai Amanat Nasional berencana menggelar tasyakuran sederhana. Sementara Partai Demokrat memilih menanti keputusan tim pemenangan tingkat provinsi, dan menyerahkan acara tasyakuran kepada elemen pendukung Karsa lainnya.
Hal ini dikemukakan secara terpisah oleh Bendahara PAN Jember Rendra Wirawan dan Ketua Partai Demokrat Jember Saptono Yusuf, Rabu (12/11/2008).
"Tadi malam (Selasa malam) kita nonton bersama hasil penghitungan suara KPU Jatim. Rencananya, sore ini kita akan melakukan refleksi dan evaluasi di sekretariat Karsa di Jalan Jayanegara," kata Rendra.
Rendra berterima kasih kepada masyarakat yang telah berpartisipasi dalam pemilihan gubernur. Kendati di Jember, perolehan suara Karsa dikalahkan Khofifah - Mudjiono, namun Tim Karsa tetap optimis. "Kami akan merapatkan barisan," katanya.
Sementara itu, Saptono Yusuf mengatakan, konsentrasi partainya kini pada pemenangan pemilu 2009. "Tasyakuran kita tunggu Tim Karsa Jatim, karena pilgub kewenangan ada pada mereka. Kami di daerah ini kan cuma membantu," katanya.
Dalam penghitungan KPU Jatim, Selasa (11/11/2008), Karsa unggul sangat tipis atas Kaji, yakni terpaut 60.233 suara. [wir]
PAN Gelar Tasyakuran, Demokrat Tunggu Provinsi
sumber: beritajatim.com
Jember - Reaksi berbeda diberikan oleh dua partai utama pendukung pasangan Soekarwo - Saifullah Yusuf, menyambut kemenangan pasangan tersebut.
Partai Amanat Nasional berencana menggelar tasyakuran sederhana. Sementara Partai Demokrat memilih menanti keputusan tim pemenangan tingkat provinsi, dan menyerahkan acara tasyakuran kepada elemen pendukung Karsa lainnya.
Hal ini dikemukakan secara terpisah oleh Bendahara PAN Jember Rendra Wirawan dan Ketua Partai Demokrat Jember Saptono Yusuf, Rabu (12/11/2008).
"Tadi malam (Selasa malam) kita nonton bersama hasil penghitungan suara KPU Jatim. Rencananya, sore ini kita akan melakukan refleksi dan evaluasi di sekretariat Karsa di Jalan Jayanegara," kata Rendra.
Rendra berterima kasih kepada masyarakat yang telah berpartisipasi dalam pemilihan gubernur. Kendati di Jember, perolehan suara Karsa dikalahkan Khofifah - Mudjiono, namun Tim Karsa tetap optimis. "Kami akan merapatkan barisan," katanya.
Sementara itu, Saptono Yusuf mengatakan, konsentrasi partainya kini pada pemenangan pemilu 2009. "Tasyakuran kita tunggu Tim Karsa Jatim, karena pilgub kewenangan ada pada mereka. Kami di daerah ini kan cuma membantu," katanya.
Dalam penghitungan KPU Jatim, Selasa (11/11/2008), Karsa unggul sangat tipis atas Kaji, yakni terpaut 60.233 suara. [wir]
Minggu, Oktober 26, 2008
Selamatkan Petani, Subsidi Pupuk Organik
Sumber: beritajatim.com
Jember- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember didesak mendukung gerakan pembuatan dan penggunaan pupuk organik melalui pemberian subsidi. Selain itu, produsen pupuk organik tingkat lokal perlu diperbanyak.
Desakan ini dikemukakan Edi Suryanto, Ketua kelompok tani Margi Rahayu. "Harus ada anggaran subsidi dari APBD. Selama ini yang disubsidi APBN baru pabrik pupuk organik BUMN seperti Petroganik," katanya.
Konsekuensinya, anggaran sektor pertanian dalam APBD tak hanya Rp 3 miliar. Edi mengingatkan, 60 persen warga Jember adalah petani. "Semestinya anggaran pertanian Rp 20 miliar," katanya.
Saat ini pupuk organik mulai banyak diminati petani. Di tengah krisis pupuk kimia, kepercayaan petani mulai tumbuh terhadap pupuk yang berasal dari alam. Sebagian petani memilih membuat sendiri, dan sebagian lagi memilih membeli.
Margi Rahayu menggarap sekitar 103 hektare sawah. Sekitar 60 - 70 persen dari lahan tersebut telah menggunakan pupuk organik. Kendati sebagian petani menggunakan tanpa pengolahan dan langsung menggunakan pupuk kandang (berasal dari kotoran hewan ternak).
Penggunaan pupuk organik mengurangi konsumsi pupuk anorganik. Tanpa pupuk organik, biasanya petani menggunakan pupuk anorganik berlebih hingga 500 kilogram. Jumlah ini bisa dikurangi menjadi 200 kilogram, begitu pupuk organik digunakan.
Sejauh ini, pengupayaan pupuk organik merupakan inovasi petani sendiri. Selama ini, petugas penyuluh lapang memang menyosialisasikan penggunaan pupuk organik, namun belum begitu berhasil. Keberhasilan justru muncul, saat petani terbentur kelangkaan pupuk kimia bersubsidi.
Agar pupuk organik lebih memasyarakat, Edi juga menyarankan, agar produsen pupuk lokal diberdayakan. "Produsen pupuk organik lokal bisa kelompok tani," katanya, menyarankan agar teknologi tepat guna pembuatan pupuk organik digencarkan pengenalannya ke petani.
Anggota Komisi B Bidang Pertanian Rendra Wirawan setuju, jika pemerintah kabupaten memberikan subsidi untuk pupuk organik. "Ini kebangkitan petani. Perlu kita dukung. Kami akan upayakan di Komisi B agar dianggarkan pada APBD 2009," katanya.
Rendra mendesak agar anggaran sektor pertanian ditambah. "Sektor pendidikan perlu dievaluasi, seberapa jauh penggunaan anggaran Dinas Pendidikan selama ini. Sektor pertanian juga program prioritas. Idealnya, mendapat 14 persen dari APBD," katanya. [bj2]
Sumber: beritajatim.com
Jember- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember didesak mendukung gerakan pembuatan dan penggunaan pupuk organik melalui pemberian subsidi. Selain itu, produsen pupuk organik tingkat lokal perlu diperbanyak.
Desakan ini dikemukakan Edi Suryanto, Ketua kelompok tani Margi Rahayu. "Harus ada anggaran subsidi dari APBD. Selama ini yang disubsidi APBN baru pabrik pupuk organik BUMN seperti Petroganik," katanya.
Konsekuensinya, anggaran sektor pertanian dalam APBD tak hanya Rp 3 miliar. Edi mengingatkan, 60 persen warga Jember adalah petani. "Semestinya anggaran pertanian Rp 20 miliar," katanya.
Saat ini pupuk organik mulai banyak diminati petani. Di tengah krisis pupuk kimia, kepercayaan petani mulai tumbuh terhadap pupuk yang berasal dari alam. Sebagian petani memilih membuat sendiri, dan sebagian lagi memilih membeli.
Margi Rahayu menggarap sekitar 103 hektare sawah. Sekitar 60 - 70 persen dari lahan tersebut telah menggunakan pupuk organik. Kendati sebagian petani menggunakan tanpa pengolahan dan langsung menggunakan pupuk kandang (berasal dari kotoran hewan ternak).
Penggunaan pupuk organik mengurangi konsumsi pupuk anorganik. Tanpa pupuk organik, biasanya petani menggunakan pupuk anorganik berlebih hingga 500 kilogram. Jumlah ini bisa dikurangi menjadi 200 kilogram, begitu pupuk organik digunakan.
Sejauh ini, pengupayaan pupuk organik merupakan inovasi petani sendiri. Selama ini, petugas penyuluh lapang memang menyosialisasikan penggunaan pupuk organik, namun belum begitu berhasil. Keberhasilan justru muncul, saat petani terbentur kelangkaan pupuk kimia bersubsidi.
Agar pupuk organik lebih memasyarakat, Edi juga menyarankan, agar produsen pupuk lokal diberdayakan. "Produsen pupuk organik lokal bisa kelompok tani," katanya, menyarankan agar teknologi tepat guna pembuatan pupuk organik digencarkan pengenalannya ke petani.
Anggota Komisi B Bidang Pertanian Rendra Wirawan setuju, jika pemerintah kabupaten memberikan subsidi untuk pupuk organik. "Ini kebangkitan petani. Perlu kita dukung. Kami akan upayakan di Komisi B agar dianggarkan pada APBD 2009," katanya.
Rendra mendesak agar anggaran sektor pertanian ditambah. "Sektor pendidikan perlu dievaluasi, seberapa jauh penggunaan anggaran Dinas Pendidikan selama ini. Sektor pertanian juga program prioritas. Idealnya, mendapat 14 persen dari APBD," katanya. [bj2]
Kamis, Oktober 23, 2008
Dinamika Pencalonan Legislator
KPUD: Perubahan Nomor Caleg Hak Parpol
sumber: beritajatim.com
Jember - Komisi Pemilihan Umum Daerah Jember menegaskan, bahwa pergeseran nomor urut pencalonan Abdul Ghafur merupakan hak Partai Amanat Nasional. KPUD Jember tak bisa mengintervensi.
Ghafur yang berada di daerah pemilihan Jember I mulanya berada di nomor urut pertama. Namun saat pengumuman daftar calon sementara, ia berada di nomor dua, digeser Pelaksana Tugas Ketua Dewan Pimpinan Daerah PAN Jember, Agus Faturrochman.
"Dalam masa perbaikan, partai diberi kesempatan untuk menambah calon apabila caleg yang diajukan belum mencapai 120 persen kursi yang diperebutkan di masing-masing dapil," kata anggota KPUD Jember Mochammad Eksan.
Sementara itu, Bendahara PAN Jember Rendra Wirawan menjelaskan, pengurus PAN punya wewenang penuh soal nomor urut. "Setahu saya ketua punya pertimbangan dalam mengambil keputusan, termasuk kinerja, loyalitas, punya kesalahan atau tidak terhadap partai," katanya.
Perlu diketahui, Ghafur adalah sekretaris PAN hasil musyawarah daerah. Di tengah perjalanan, kepengurusan tersebut digantikan oleh pelaksana tugas yang diketuai Agus Faturrochman. Mulanya, Ghafur menggalang perlawanan dengan membuat sekretariat Dewan Pimpinan Daerah PAN Jember tandingan.
Perkembangan selanjutnya, Dewan Pimpinan Pusat PAN ternyata lebih mengakui kepemimpinan Agus, sehingga pencalonan anggota legislatif menjadi hak kepengurusan pelaksana tugas. Ghafur pun memilih menyeberang, sementara Umar Fauzi, ketua DPD PAN Jember hasil musda, menyeberang ke Partai Matahari Bangsa.[wir/ted]
KPUD: Perubahan Nomor Caleg Hak Parpol
sumber: beritajatim.com
Jember - Komisi Pemilihan Umum Daerah Jember menegaskan, bahwa pergeseran nomor urut pencalonan Abdul Ghafur merupakan hak Partai Amanat Nasional. KPUD Jember tak bisa mengintervensi.
Ghafur yang berada di daerah pemilihan Jember I mulanya berada di nomor urut pertama. Namun saat pengumuman daftar calon sementara, ia berada di nomor dua, digeser Pelaksana Tugas Ketua Dewan Pimpinan Daerah PAN Jember, Agus Faturrochman.
"Dalam masa perbaikan, partai diberi kesempatan untuk menambah calon apabila caleg yang diajukan belum mencapai 120 persen kursi yang diperebutkan di masing-masing dapil," kata anggota KPUD Jember Mochammad Eksan.
Sementara itu, Bendahara PAN Jember Rendra Wirawan menjelaskan, pengurus PAN punya wewenang penuh soal nomor urut. "Setahu saya ketua punya pertimbangan dalam mengambil keputusan, termasuk kinerja, loyalitas, punya kesalahan atau tidak terhadap partai," katanya.
Perlu diketahui, Ghafur adalah sekretaris PAN hasil musyawarah daerah. Di tengah perjalanan, kepengurusan tersebut digantikan oleh pelaksana tugas yang diketuai Agus Faturrochman. Mulanya, Ghafur menggalang perlawanan dengan membuat sekretariat Dewan Pimpinan Daerah PAN Jember tandingan.
Perkembangan selanjutnya, Dewan Pimpinan Pusat PAN ternyata lebih mengakui kepemimpinan Agus, sehingga pencalonan anggota legislatif menjadi hak kepengurusan pelaksana tugas. Ghafur pun memilih menyeberang, sementara Umar Fauzi, ketua DPD PAN Jember hasil musda, menyeberang ke Partai Matahari Bangsa.[wir/ted]
Senin, Oktober 06, 2008
Sebagian Legislator Pilih Perpanjang Libur Lebaran
sumber: beritajatim.com
Jember - Sebagian besar anggota DPRD Jember tidak nongol saat hari pertama masuk kerja pasca libur lebaran, Senin (6/10/2008). Jumlah mereka yang masuk kerja bisa dihitung dengan jari tangan.
Yang tampak nongol adalah Ketua Komisi D Miftahul Ulum, Wakil Ketua Komisi C Ubaidillah, anggota Komisi A Wakik, Ketua Fraksi PDI Perjuangan Hari Sumarsono, dan Wakil Ketua DPRD Jember Mochammad Asir.
Hari Sumarsono mengatakan, DPRD bukan pemerintah namun merupakan bagian dari pemerintahan. Anggota parlemen seharusnya masuk kerja hari ini. "Kami tahu sekarang masih dalam suasana lebaran, mungkin kawan-kawan nyambangi sanak keluarga dan konstituen," jelasnya.
Hari sendiri berharap sesibuk apapun para anggota dewan, masih ada kesempatan untuk masuk kantor. Jika masih ada anggota DPRD yang tak masuk kerja, hanya akan mengundang pertanyaan masyarakat. "Tidak masuk full tidak apa-apa. Siapa tahu ada aspirasi masyarakat," katanya.
Mochammad Asir juga berharap kawan-kawannya untuk tetap disiplin masuk kerja. Apalagi bulan ini ini kesibukan DPRD Jember cukup tinggi, di antaranya menyelesaikan peraturan daerah tentang susunan organisasi dan tata kerja (SOTK). Setelah itu bersiap menyusun APBD 2009.
"Ini masa terakhir jabatan, bisa digunakan untuk perbaikan ke depan. Masyarakat nanti yang akan menilai. Apalagi, masa pencalonan legislatif kan sudah selesai," kata Asir.
Sementara itu, Rendra Wirawan dari Komisi B yang tidak masuk kerja hari ini mengatakan bahwa dirinya tidak membolos. "Saya mau masuk kerja. Tapi ada istri tokoh Muhammadiyah dan Tapak Suci yang meninggal dunia, sehingga saya harus ikut membantu. Ini baru saja selesai," katanya. [wir/ted]
sumber: beritajatim.com
Jember - Sebagian besar anggota DPRD Jember tidak nongol saat hari pertama masuk kerja pasca libur lebaran, Senin (6/10/2008). Jumlah mereka yang masuk kerja bisa dihitung dengan jari tangan.
Yang tampak nongol adalah Ketua Komisi D Miftahul Ulum, Wakil Ketua Komisi C Ubaidillah, anggota Komisi A Wakik, Ketua Fraksi PDI Perjuangan Hari Sumarsono, dan Wakil Ketua DPRD Jember Mochammad Asir.
Hari Sumarsono mengatakan, DPRD bukan pemerintah namun merupakan bagian dari pemerintahan. Anggota parlemen seharusnya masuk kerja hari ini. "Kami tahu sekarang masih dalam suasana lebaran, mungkin kawan-kawan nyambangi sanak keluarga dan konstituen," jelasnya.
Hari sendiri berharap sesibuk apapun para anggota dewan, masih ada kesempatan untuk masuk kantor. Jika masih ada anggota DPRD yang tak masuk kerja, hanya akan mengundang pertanyaan masyarakat. "Tidak masuk full tidak apa-apa. Siapa tahu ada aspirasi masyarakat," katanya.
Mochammad Asir juga berharap kawan-kawannya untuk tetap disiplin masuk kerja. Apalagi bulan ini ini kesibukan DPRD Jember cukup tinggi, di antaranya menyelesaikan peraturan daerah tentang susunan organisasi dan tata kerja (SOTK). Setelah itu bersiap menyusun APBD 2009.
"Ini masa terakhir jabatan, bisa digunakan untuk perbaikan ke depan. Masyarakat nanti yang akan menilai. Apalagi, masa pencalonan legislatif kan sudah selesai," kata Asir.
Sementara itu, Rendra Wirawan dari Komisi B yang tidak masuk kerja hari ini mengatakan bahwa dirinya tidak membolos. "Saya mau masuk kerja. Tapi ada istri tokoh Muhammadiyah dan Tapak Suci yang meninggal dunia, sehingga saya harus ikut membantu. Ini baru saja selesai," katanya. [wir/ted]
PAN Tak Mau Dituduh Tak Ramah Perempuan
sumber: beritajatim.com
Jember - Partai Amanat Nasional Jember menolak jika disebut tak ramah terhadap bakal calon legislator perempuan. Kendati belum memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan, PAN Jember menyatakan cukup apresiatif.
Hal ini dikemukakan Bendahara Dewan Pimpinan Daerah PAN Jember Rendra Wirawan, Senin (6/10/2008). "Meski tidak memenuhi kuota 30 persen, caleg perempuan kami tempatkan pada nomor pertama. Di Daerah Pemilihan 5 DPRD Jember, caleg perempuan berada di nomor urut pertama," katanya.
PAN sebenarnya sudah membuka diri bagi politisi perempuan. Namun, menurut Rendra, para anggota perempuan PAN lebih tertarik berkecimpung di sektor sosial. "Jadi, bagi-bagi tugaslah," katanya.
Apakah tak mungkin dilakukan pergeseran dalam daftar calon sementara (DCS) untuk memenuhi kuota? Rendra tidak berani menjamin dilakukannya pergeseran. Namun, dalam DCS bisa saja terjadi pergantian, terutama bila ada laporan masyarakat mengenai salah satu calon.
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum Daerah Jember mengumumkan bahwa masih banyak partai politik yang belum memenuhi ketentuan kuota keterwakilan perempuan. Anggota KPUD Jember Ketty Tri Setyorini meminta kepada partai-partai untuk mempertimbangkan kembali masalah keterwakilan perempuan sebagaimana diamanatkan undang-undang.[wir/ted]
sumber: beritajatim.com
Jember - Partai Amanat Nasional Jember menolak jika disebut tak ramah terhadap bakal calon legislator perempuan. Kendati belum memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan, PAN Jember menyatakan cukup apresiatif.
Hal ini dikemukakan Bendahara Dewan Pimpinan Daerah PAN Jember Rendra Wirawan, Senin (6/10/2008). "Meski tidak memenuhi kuota 30 persen, caleg perempuan kami tempatkan pada nomor pertama. Di Daerah Pemilihan 5 DPRD Jember, caleg perempuan berada di nomor urut pertama," katanya.
PAN sebenarnya sudah membuka diri bagi politisi perempuan. Namun, menurut Rendra, para anggota perempuan PAN lebih tertarik berkecimpung di sektor sosial. "Jadi, bagi-bagi tugaslah," katanya.
Apakah tak mungkin dilakukan pergeseran dalam daftar calon sementara (DCS) untuk memenuhi kuota? Rendra tidak berani menjamin dilakukannya pergeseran. Namun, dalam DCS bisa saja terjadi pergantian, terutama bila ada laporan masyarakat mengenai salah satu calon.
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum Daerah Jember mengumumkan bahwa masih banyak partai politik yang belum memenuhi ketentuan kuota keterwakilan perempuan. Anggota KPUD Jember Ketty Tri Setyorini meminta kepada partai-partai untuk mempertimbangkan kembali masalah keterwakilan perempuan sebagaimana diamanatkan undang-undang.[wir/ted]
Rabu, September 24, 2008
Anggota DPRD Jember Sidak Susu
sumber: beritajatim.com
Jember - Anggota Komisi B DPRD Jember Rendra Wirawan melakukan inspeksi mendadak ke supermarket untuk memantau peredaran merek susu dan makanan yang dicurigai mengandung melamin, Rabu (24/9/2008).
"Kami ingin memastikan sendiri bahwa produk dari China yang berbahaya tidak beredar di Jember," kata Rendra. Ia mengimbau agar pengusaha toko memperhatikan keselamatan konsumen.
Di salah satu supermarket, Rendra tidak menemukan susu merek China yang diduga mengandung melamin. Namun, ia menemukan dua produk makanan ringan cokelat dan permen yang dilansir di media massa sebagai berbahaya.
Rendra menanyakan temuan dua produk tersebut kepada pemilik toko. Akhirnya, manajemen sepakat menarik dua produk itu dari rak jual. "Kita akan kembalikan ke distributor," kata Ayun, salah satu staf administrasi toko tersebut. [wir/kun]
sumber: beritajatim.com
Jember - Anggota Komisi B DPRD Jember Rendra Wirawan melakukan inspeksi mendadak ke supermarket untuk memantau peredaran merek susu dan makanan yang dicurigai mengandung melamin, Rabu (24/9/2008).
"Kami ingin memastikan sendiri bahwa produk dari China yang berbahaya tidak beredar di Jember," kata Rendra. Ia mengimbau agar pengusaha toko memperhatikan keselamatan konsumen.
Di salah satu supermarket, Rendra tidak menemukan susu merek China yang diduga mengandung melamin. Namun, ia menemukan dua produk makanan ringan cokelat dan permen yang dilansir di media massa sebagai berbahaya.
Rendra menanyakan temuan dua produk tersebut kepada pemilik toko. Akhirnya, manajemen sepakat menarik dua produk itu dari rak jual. "Kita akan kembalikan ke distributor," kata Ayun, salah satu staf administrasi toko tersebut. [wir/kun]
Minggu, September 07, 2008
Konversi Mitan ke Elpiji
Legislator Curigai Bisnis Kelompok Tertentu
sumber: beritajatim.com
Jember - Konversi minyak tanah ke elpiji di Jember dalam waktu dekat masih tidak disepakati anggota DPRD Jember. Bahkan, ada kecurigaan konversi hanya bagian dari bisnis kelompok tertentu.
Kecurigaan ini dilemparkan anggota Komisi B Bidang Perekonomian dari Fraksi PDI Perjuangan, Imam Sudaim. "Itu bagian dari bisnis kelompok tertentu untuk memasarkan elpiji ke masyarakat, dengan alasan BBM tidak mencukupi. Pemkab harus berani menolak atau paling tidak menunda konversi," katanya.
Menurut Sudaim, elpiji bukan kebutuhan mendasar warga Jember. Sebagian warga Jember tidak menggunakan minyak tanah atau elpiji, namun menggunakan kayu bakar. "Kalau kita masuk ke desa-desa, banyak yang pakai kayu bakar. Minyak hanya untuk penerangan. Kalau konversi dipaksakan, sangat merugikan masyarakat, tak ada untungnya bagi pemerintah daerah," katanya.
Namun bukankah saat ini sosialisasi sudah berjalan? Sudaim membenarkan. Menurutnya, sebatas sosialisasi, konversi tidak menjadi masalah. "Tapi tidak boleh direalisasi dengan alasan kekurangan BBM," katanya.
Sudaim meminta agar masyarakat berani secara bersama-sama menolak konversi. Apalagi beberapa waktu lalu, harga elpiji naik dan terjadi antrean di sejumlah tempat di Indonesia.
Anggota Komisi B lainnya dari Fraksi Demokrat Amanat Bangsa Rendra Wirawan menegaskan, sosialisasi harus dilaksanakan secara benar dan tak asal menunaikan tugas. Dengan demikian masyarakat tidak merasa dibodohi. Apalagi masih banyak anggota masyarakat yang tak memahami penggunaan elpiji.
Sementara itu, Asisten Bidang Perekonomian Edi Budi Susilo mengatakan, sosialisasi konversi tetap dilakukan. "Setelah sosialisasi selesai, pendataan akan dilakukan surveyor, verifikasi, dan pendistribusian," katanya.
Jika mengacu jadwal, kemungkinan besar program konversi baru akan dimulai tahun depan. Pasalnya akhir tahun 2008 dipenuhi momentum penting seperti puasa, idul fitri, dan pemilihan gubernur putaran kedua.
Sejauh ini, tanggapan masyarakat beragam terhadap sosialisasi yang dilakukan. "Ada yang langsung paham, ada yang bertanya-tanya. Nanti ada sistem edukasi," kata Edi.
Pemkab Jember tetap mendukung sosialisasi konversi, karena ini program nasional. "Saya khawatir pada akhirnya konversi berjalan, ada ketentuan pemerintah, jumlah minyak tanah secara bertahap dikurangi. Kalau masyarakat tak melaksanakan konversi, saya khawatir di satu sisi tidak menerima elpii, di sisi lain tak mendapat minyak tanah," kata Edi. [wir/kun]
Legislator Curigai Bisnis Kelompok Tertentu
sumber: beritajatim.com
Jember - Konversi minyak tanah ke elpiji di Jember dalam waktu dekat masih tidak disepakati anggota DPRD Jember. Bahkan, ada kecurigaan konversi hanya bagian dari bisnis kelompok tertentu.
Kecurigaan ini dilemparkan anggota Komisi B Bidang Perekonomian dari Fraksi PDI Perjuangan, Imam Sudaim. "Itu bagian dari bisnis kelompok tertentu untuk memasarkan elpiji ke masyarakat, dengan alasan BBM tidak mencukupi. Pemkab harus berani menolak atau paling tidak menunda konversi," katanya.
Menurut Sudaim, elpiji bukan kebutuhan mendasar warga Jember. Sebagian warga Jember tidak menggunakan minyak tanah atau elpiji, namun menggunakan kayu bakar. "Kalau kita masuk ke desa-desa, banyak yang pakai kayu bakar. Minyak hanya untuk penerangan. Kalau konversi dipaksakan, sangat merugikan masyarakat, tak ada untungnya bagi pemerintah daerah," katanya.
Namun bukankah saat ini sosialisasi sudah berjalan? Sudaim membenarkan. Menurutnya, sebatas sosialisasi, konversi tidak menjadi masalah. "Tapi tidak boleh direalisasi dengan alasan kekurangan BBM," katanya.
Sudaim meminta agar masyarakat berani secara bersama-sama menolak konversi. Apalagi beberapa waktu lalu, harga elpiji naik dan terjadi antrean di sejumlah tempat di Indonesia.
Anggota Komisi B lainnya dari Fraksi Demokrat Amanat Bangsa Rendra Wirawan menegaskan, sosialisasi harus dilaksanakan secara benar dan tak asal menunaikan tugas. Dengan demikian masyarakat tidak merasa dibodohi. Apalagi masih banyak anggota masyarakat yang tak memahami penggunaan elpiji.
Sementara itu, Asisten Bidang Perekonomian Edi Budi Susilo mengatakan, sosialisasi konversi tetap dilakukan. "Setelah sosialisasi selesai, pendataan akan dilakukan surveyor, verifikasi, dan pendistribusian," katanya.
Jika mengacu jadwal, kemungkinan besar program konversi baru akan dimulai tahun depan. Pasalnya akhir tahun 2008 dipenuhi momentum penting seperti puasa, idul fitri, dan pemilihan gubernur putaran kedua.
Sejauh ini, tanggapan masyarakat beragam terhadap sosialisasi yang dilakukan. "Ada yang langsung paham, ada yang bertanya-tanya. Nanti ada sistem edukasi," kata Edi.
Pemkab Jember tetap mendukung sosialisasi konversi, karena ini program nasional. "Saya khawatir pada akhirnya konversi berjalan, ada ketentuan pemerintah, jumlah minyak tanah secara bertahap dikurangi. Kalau masyarakat tak melaksanakan konversi, saya khawatir di satu sisi tidak menerima elpii, di sisi lain tak mendapat minyak tanah," kata Edi. [wir/kun]
Mahalnya Jadi Bacaleg
Gali Lubang Tutup Lubang Versi Legislatif
sumber: beritajatim.com
Jember - Jadi anggota legislatif tidak murah. Ongkosnya bisa puluhan hingga ratusan juta rupiah untuk pencalonan DPRD kabupaten/kota dan propinsi pada pemilu 2009. Maka, para calon legislator harus putar untuk 'gali lubang tutup lubang'.
Setiap caleg memiliki besar pengeluaran anggaran yang tak sama. Semua tergantung tingkat kebutuhan dan luasan cakupan ekspansi politik yang mereka lakukan. Rendra Wirawan, caleg DPRD Jawa Timur dari Partai Amanat Nasional, memperkirakan hingga jadi bakal dibutuhkan duit Rp 400 juta - 500 juta. "Saya untuk proses awal pencalegan saja sudah habis Rp 50 juta," katanya.
Rendra adalah pengusaha muda bisnis makanan tradisional Jember. Saat ini, ia duduk sebagai anggota DPRD Jember. Pada pemilu mendatang, rencananya ia akan bertarung di daerah pemilihan Jember - Lumajang.
Untuk apa saja duit sebanyak itu? Rendra mengatakan, untuk pembuat atribut, sosialisasi, biaya perjalanan mengurus pencalonan Jember - Surabaya, dan biaya pertemuan dan rapat dengan struktur partai.
"Dibanding tahun 2004 memang lebih mahal saat ini. Inflasi dan pola pikir masyarakat berpengaruh. Anggota DPRD dianggap banyak uang sehingga memunculkan pola pikir pragmatis, sementara keperluan pembinaan konstituen mendesak," kata Rendra.
Pengaruh perubahan pola pikir masyarakat dibenarkan Hawari Hamim, calon legislator yang dipasang oleh Partai Kebangkitan Nasional Ulama. Pendekatan terhadap konstituen memang bisa secara idealis dan pragmatis. Ia sendiri sebisa mungkin menawarkan program kerja yang memikat masyarakat.
Namun, Hawari mengaku tak menghabiskan uang sebanyak Rendra. Jika mengacu pengalaman pemilu 2004, duit yang habis paling tidak Rp 50 juta.
Prajitno dari Partai Persatuan Pembangunan mengatakan, tahun 2004 menghabiskan duit kurang lebih Rp 90 juta. Saat ini, angka itu bisa naik Rp menjadi sedikitnya Rp 100 juta.
Besar kecilnya nominal anggaran pencalonan juga tergantung nomor urut dalam daerah pemilihan. Nomor urut pertama yang biasa disebut calon jadi, menanggung dana untuk keperluan kampanye partai. Bahkan, anggaran untuk pengerahan massa. Ini merupakan kompensasi bagi nomor bagus yang diperoleh.
Dengan sistem pemilu di Indonesia saat ini, nomor urut pertama dalam sebuah partai sangat mungkin bakal lolos menjadi legislator. Pasalnya, masyarakat masih cenderung memilih tanda gambar partai daripada nama calon. Padahal, seorang calon baru bisa bersantai setelah memenuhi target minimal bilangan pembagi pemilih (BPP).
Lantas bagaimana para caleg ini membiayai kegiatan politik mereka? Belajar dari pemilu 2004, Prajitno akan membongkar simpanan pribadi. Kalau masih kurang, ia akan pinjam kanan-kiri, dari sanak kerabat atau dermawan yang dikenalnya.
"Kalau sudah jadi anggota Dewan, ya pinjam Bank Jatim (untuk mengembalikan utang-utang itu). Jaminannya SK anggota DPRD. Dulu saya pinjam Rp 50 juta dari Bank Jatim, dicicil empat tahun dengan jalan potong gaji," kata Prajitno.
Itu jika Prajitno sukses menjadi anggota DPRD sebagaimana periode 2004 - 2009. Kalau gagal? "Ya, terpaksa menjual barang yang ada di rumah. Entah mobil, atau apa. Tapi kondisi saat ini lebih mending daripada waktu saya nyalon tahun 2004," katanya.
Sementara Rendra Wirawan mengatakan, kocek pribadi sebagai sumber dana. Ia juga mendapat bantuan dari sanak kerabat. Ia berupaya tak akan meminjam duit dari bank.
Soal pendanaan, caleg baru dan belum berpengalaman seperti Abdul Kadar mengaku tak cemas. Caleg dari Partai Penegak Demokrasi Indonesia ini percaya reputasinya sebagai tokoh lembaga swadaya masyarakat bisa menarik minat rakyat, tanpa keluar banyak duit.
"Saya tidak menganggarkan detail untuk pencalegan. Ketika saya menyampaikan kepada basis pendukung bahwa saya oper persneling dari LSM ke partai, mereka siap menjadi relawan," kata Kadar. [wir/kun]
Gali Lubang Tutup Lubang Versi Legislatif
sumber: beritajatim.com
Jember - Jadi anggota legislatif tidak murah. Ongkosnya bisa puluhan hingga ratusan juta rupiah untuk pencalonan DPRD kabupaten/kota dan propinsi pada pemilu 2009. Maka, para calon legislator harus putar untuk 'gali lubang tutup lubang'.
Setiap caleg memiliki besar pengeluaran anggaran yang tak sama. Semua tergantung tingkat kebutuhan dan luasan cakupan ekspansi politik yang mereka lakukan. Rendra Wirawan, caleg DPRD Jawa Timur dari Partai Amanat Nasional, memperkirakan hingga jadi bakal dibutuhkan duit Rp 400 juta - 500 juta. "Saya untuk proses awal pencalegan saja sudah habis Rp 50 juta," katanya.
Rendra adalah pengusaha muda bisnis makanan tradisional Jember. Saat ini, ia duduk sebagai anggota DPRD Jember. Pada pemilu mendatang, rencananya ia akan bertarung di daerah pemilihan Jember - Lumajang.
Untuk apa saja duit sebanyak itu? Rendra mengatakan, untuk pembuat atribut, sosialisasi, biaya perjalanan mengurus pencalonan Jember - Surabaya, dan biaya pertemuan dan rapat dengan struktur partai.
"Dibanding tahun 2004 memang lebih mahal saat ini. Inflasi dan pola pikir masyarakat berpengaruh. Anggota DPRD dianggap banyak uang sehingga memunculkan pola pikir pragmatis, sementara keperluan pembinaan konstituen mendesak," kata Rendra.
Pengaruh perubahan pola pikir masyarakat dibenarkan Hawari Hamim, calon legislator yang dipasang oleh Partai Kebangkitan Nasional Ulama. Pendekatan terhadap konstituen memang bisa secara idealis dan pragmatis. Ia sendiri sebisa mungkin menawarkan program kerja yang memikat masyarakat.
Namun, Hawari mengaku tak menghabiskan uang sebanyak Rendra. Jika mengacu pengalaman pemilu 2004, duit yang habis paling tidak Rp 50 juta.
Prajitno dari Partai Persatuan Pembangunan mengatakan, tahun 2004 menghabiskan duit kurang lebih Rp 90 juta. Saat ini, angka itu bisa naik Rp menjadi sedikitnya Rp 100 juta.
Besar kecilnya nominal anggaran pencalonan juga tergantung nomor urut dalam daerah pemilihan. Nomor urut pertama yang biasa disebut calon jadi, menanggung dana untuk keperluan kampanye partai. Bahkan, anggaran untuk pengerahan massa. Ini merupakan kompensasi bagi nomor bagus yang diperoleh.
Dengan sistem pemilu di Indonesia saat ini, nomor urut pertama dalam sebuah partai sangat mungkin bakal lolos menjadi legislator. Pasalnya, masyarakat masih cenderung memilih tanda gambar partai daripada nama calon. Padahal, seorang calon baru bisa bersantai setelah memenuhi target minimal bilangan pembagi pemilih (BPP).
Lantas bagaimana para caleg ini membiayai kegiatan politik mereka? Belajar dari pemilu 2004, Prajitno akan membongkar simpanan pribadi. Kalau masih kurang, ia akan pinjam kanan-kiri, dari sanak kerabat atau dermawan yang dikenalnya.
"Kalau sudah jadi anggota Dewan, ya pinjam Bank Jatim (untuk mengembalikan utang-utang itu). Jaminannya SK anggota DPRD. Dulu saya pinjam Rp 50 juta dari Bank Jatim, dicicil empat tahun dengan jalan potong gaji," kata Prajitno.
Itu jika Prajitno sukses menjadi anggota DPRD sebagaimana periode 2004 - 2009. Kalau gagal? "Ya, terpaksa menjual barang yang ada di rumah. Entah mobil, atau apa. Tapi kondisi saat ini lebih mending daripada waktu saya nyalon tahun 2004," katanya.
Sementara Rendra Wirawan mengatakan, kocek pribadi sebagai sumber dana. Ia juga mendapat bantuan dari sanak kerabat. Ia berupaya tak akan meminjam duit dari bank.
Soal pendanaan, caleg baru dan belum berpengalaman seperti Abdul Kadar mengaku tak cemas. Caleg dari Partai Penegak Demokrasi Indonesia ini percaya reputasinya sebagai tokoh lembaga swadaya masyarakat bisa menarik minat rakyat, tanpa keluar banyak duit.
"Saya tidak menganggarkan detail untuk pencalegan. Ketika saya menyampaikan kepada basis pendukung bahwa saya oper persneling dari LSM ke partai, mereka siap menjadi relawan," kata Kadar. [wir/kun]
Kamis, September 04, 2008
Pasca Vonis Pimpinan DPRD Jember
FPPP Ingin Kocok Ulang, FKB No Comment
sumber: beritajatim.com
Jember - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menginginkan adanya kocok ulang untuk mengisi kekosongan posisi ketua dan wakil ketua DPRD Jember, menyusul dijatuhkannya vonis satu tahun penjara terhadap Madini Farouq dan Machmud Sardjujono.
Ketua Fraksi PPP Sunardi mengatakan, jika menurut perundang-undangan harus ada pergantian, maka harus ada pemilihan.
"Fraksi PPP menghendaki pemilihan ulang. Kalau jatah-jatahan itu sistem dulu, tidak lagi digunakan," katanya.
Yang dimaksud dengan 'jatah-jatahan' adalah posisi ketua dan wakil ketua disesuaikan dengan jumlah kursi dan perolehan suara pemilu 2004. Kalau mengacu ini, maka Fraksi Kebangkitan Bangsa berhak menduduki jabatan ketua karena memiliki 17 kursi.
Sementara, FPPP akan tersisih dalam perebutan posisi wakil ketua walau memiliki jumlah kursi yang sama dengan Golkar, karena perolehan suaranya lebih sedikit.
Sunardi mengusulkan agar faktor senioritas digunakan dalam memilih ketua DPRD yang baru. Artinya, Mochammad Asir dari Fraksi PDI Perjuangan yang saat ini duduk di kursi wakil ketua didaulat menjadi ketua.
Dua kursi wakil ketua yang kosong diperebutkan fraksi-fraksi yang belum mendapat kursi pimpinan.
Fraksi PPP sendiri siap mengirimkan calon untuk mengisi kekosongan kursi wakil ketua. "Paling tidak saya sendiri sebagai ketua fraksi yang akan maju," kata Sunardi.
Wakil Ketua DPRD Jember Mochammad Asir mengatakan, kocok ulang bisa saja dilakukan. Namun, belum ada perjanjian maupun agenda pergantian atau rolling posisi dua pimpinan itu.
Kendati dalam tata tertib ada ketentuan jika pimpinan berhalangan tetap selama enam bulan berturut-turut bisa digantikan, ia masih lebih suka menunggu proses hukum selanjutnya.
"Kalau PAW (pergantian antar waktu) masih perlu pemikiran panjang, karena waktunya mepet," kata Asir, mengingatkan bahwa enam bulan sebelum pemilu sudah tak diperkenankan ada lagi PAW.
Tapi soal kocok ulang, Asir masih menanti langkah hukum yang bakal ditempuh Madini dan Machmud. "Kalau naik banding berarti kan perkara belum selesai, belum ada penetapan hukum tetap," katanya.
Sementara itu, Miftahul Ulum dari Fraksi Kebangkitan Bangsa memilih tak berkomentar soal nasib posisi dua pimpinan DPRD tersebut. "No comment," katanya, sembari menunjuk suasana bulan puasa sebagai alasan.
Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Demokrat Amanat Bangsa, dan Fraksi Partai Golkar mendesak Moch. Asir sebagai satu-satunya pimpinan yang tersisa untuk segera menggelar rapat koordinasi.
"Saya akan desak agar pimpinan rapat dengan fraksi. Apalagi jika ada aspirasi masyarakat," kata Ketua Fraksi PDIP Hari Sumarsono.
Hari meminta agar semua pihak mengacu pada aturan tata tertib DPRD Jember. Ia sepakat persoalan ini perlu disikapi segera agar tak menjadi isu liar. "Saya akan segera menemui pimpinan Dewan," katanya.
"Kalau saya sepanjang sudah layak diadakan pergantian, sebaiknya segera diproses. Tetap ajukan usulan nama, bukan sistem jatah, karena sesuai mekanisme," kata Ketua Fraksi Partai Golkar Sujatmiko.
Namun, sebelum proses itu berlangsung, Sujatmiko mengusulkan agar digelar rapat pimpinan DPRD dan fraksi untuk berkosultasi dengan staf ahli mengenai implikasi putusan pengadilan itu.
"Perlu telaah staf, sehingga kalau melakukan langkah tidak tergesa-gesa dan tepat," katanya.
Fraksi Demokrat Amanat Bangsa memilih menanti rapat pimpinan. "Kami sangat menghargai keputusan hakum. Tapi teknis pergantian akan disesuaikan dengan tata tertib. Pimpinan DPRD yang masih ada sebaiknya melakukan koordinasi dengan fraksi-fraksi," kata Wakil Ketua Fraksi DAN Rendra Wirawan. [wir/ted]
FPPP Ingin Kocok Ulang, FKB No Comment
sumber: beritajatim.com
Jember - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menginginkan adanya kocok ulang untuk mengisi kekosongan posisi ketua dan wakil ketua DPRD Jember, menyusul dijatuhkannya vonis satu tahun penjara terhadap Madini Farouq dan Machmud Sardjujono.
Ketua Fraksi PPP Sunardi mengatakan, jika menurut perundang-undangan harus ada pergantian, maka harus ada pemilihan.
"Fraksi PPP menghendaki pemilihan ulang. Kalau jatah-jatahan itu sistem dulu, tidak lagi digunakan," katanya.
Yang dimaksud dengan 'jatah-jatahan' adalah posisi ketua dan wakil ketua disesuaikan dengan jumlah kursi dan perolehan suara pemilu 2004. Kalau mengacu ini, maka Fraksi Kebangkitan Bangsa berhak menduduki jabatan ketua karena memiliki 17 kursi.
Sementara, FPPP akan tersisih dalam perebutan posisi wakil ketua walau memiliki jumlah kursi yang sama dengan Golkar, karena perolehan suaranya lebih sedikit.
Sunardi mengusulkan agar faktor senioritas digunakan dalam memilih ketua DPRD yang baru. Artinya, Mochammad Asir dari Fraksi PDI Perjuangan yang saat ini duduk di kursi wakil ketua didaulat menjadi ketua.
Dua kursi wakil ketua yang kosong diperebutkan fraksi-fraksi yang belum mendapat kursi pimpinan.
Fraksi PPP sendiri siap mengirimkan calon untuk mengisi kekosongan kursi wakil ketua. "Paling tidak saya sendiri sebagai ketua fraksi yang akan maju," kata Sunardi.
Wakil Ketua DPRD Jember Mochammad Asir mengatakan, kocok ulang bisa saja dilakukan. Namun, belum ada perjanjian maupun agenda pergantian atau rolling posisi dua pimpinan itu.
Kendati dalam tata tertib ada ketentuan jika pimpinan berhalangan tetap selama enam bulan berturut-turut bisa digantikan, ia masih lebih suka menunggu proses hukum selanjutnya.
"Kalau PAW (pergantian antar waktu) masih perlu pemikiran panjang, karena waktunya mepet," kata Asir, mengingatkan bahwa enam bulan sebelum pemilu sudah tak diperkenankan ada lagi PAW.
Tapi soal kocok ulang, Asir masih menanti langkah hukum yang bakal ditempuh Madini dan Machmud. "Kalau naik banding berarti kan perkara belum selesai, belum ada penetapan hukum tetap," katanya.
Sementara itu, Miftahul Ulum dari Fraksi Kebangkitan Bangsa memilih tak berkomentar soal nasib posisi dua pimpinan DPRD tersebut. "No comment," katanya, sembari menunjuk suasana bulan puasa sebagai alasan.
Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Demokrat Amanat Bangsa, dan Fraksi Partai Golkar mendesak Moch. Asir sebagai satu-satunya pimpinan yang tersisa untuk segera menggelar rapat koordinasi.
"Saya akan desak agar pimpinan rapat dengan fraksi. Apalagi jika ada aspirasi masyarakat," kata Ketua Fraksi PDIP Hari Sumarsono.
Hari meminta agar semua pihak mengacu pada aturan tata tertib DPRD Jember. Ia sepakat persoalan ini perlu disikapi segera agar tak menjadi isu liar. "Saya akan segera menemui pimpinan Dewan," katanya.
"Kalau saya sepanjang sudah layak diadakan pergantian, sebaiknya segera diproses. Tetap ajukan usulan nama, bukan sistem jatah, karena sesuai mekanisme," kata Ketua Fraksi Partai Golkar Sujatmiko.
Namun, sebelum proses itu berlangsung, Sujatmiko mengusulkan agar digelar rapat pimpinan DPRD dan fraksi untuk berkosultasi dengan staf ahli mengenai implikasi putusan pengadilan itu.
"Perlu telaah staf, sehingga kalau melakukan langkah tidak tergesa-gesa dan tepat," katanya.
Fraksi Demokrat Amanat Bangsa memilih menanti rapat pimpinan. "Kami sangat menghargai keputusan hakum. Tapi teknis pergantian akan disesuaikan dengan tata tertib. Pimpinan DPRD yang masih ada sebaiknya melakukan koordinasi dengan fraksi-fraksi," kata Wakil Ketua Fraksi DAN Rendra Wirawan. [wir/ted]
Senin, September 01, 2008
Hari Pertama Puasa
Hearing DPRD Hanya Dihadiri Satu Anggota
sumber: beritajatim.com
Jember - Hari pertama puasa, Senin (1/9/2008), DPRD Jember lebih sepi daripada biasanya. Tak sampai 10 legislator yang datang ke gedung parlemen. Dengar pendapat di Komisi D pun hanya diikuti satu anggota.
Beritajatim.com tidak bertemu dengan satu pun anggota Komisi A Bidang Pemerintahan. Namun menurut salah satu pegawai sekretariat DPRD, Ketua Komisi A Abdul Ghafur sempat hadir. Sementara itu, Komisi B Bidang Perekonomian, empat anggotanya nongol yakni Rendra Wirawan, Jufriyadi, Didik Imron, dan Kasmino. Di Komisi C Bidang Pembangunan dan Keuangan, yang tampak hanya Ahmad Halim.
Komisi D Bidang Kesejahteraan Sosial sempat melakukan dengar pendapat dengan Taruna Siaga Bencana (Tagana) dan Dinas Sosial. Hearing ini hanya diikuti satu anggota, yakni Wakil Ketua Komisi D Sujatmiko. Misbahussalam, anggota Komisi D lainnya, baru hadir jauh setelah hearing selesai.
Jufriyadi mengatakan, setiap hari pertama puasa gedung Dewan memang agak lengang. "Teman-teman melakukan penyesuaian aktivitas. Menurut saya masih wajar pada hari pertama lengang. Bisa saja hal ini terjadi di semua instansi," katanya.
Menurut Jufriyadi, pada bulan puasa ini DPRD Jember akan dihadapkan pada agenda besar yakni pembahasan Perubahan APBD 2008. "Rencananya awal September ini. Pembahasan bisa dilakukan pada malam hari, karena kalau siang hari tidak efektif," katanya. (bj2)
Hearing DPRD Hanya Dihadiri Satu Anggota
sumber: beritajatim.com
Jember - Hari pertama puasa, Senin (1/9/2008), DPRD Jember lebih sepi daripada biasanya. Tak sampai 10 legislator yang datang ke gedung parlemen. Dengar pendapat di Komisi D pun hanya diikuti satu anggota.
Beritajatim.com tidak bertemu dengan satu pun anggota Komisi A Bidang Pemerintahan. Namun menurut salah satu pegawai sekretariat DPRD, Ketua Komisi A Abdul Ghafur sempat hadir. Sementara itu, Komisi B Bidang Perekonomian, empat anggotanya nongol yakni Rendra Wirawan, Jufriyadi, Didik Imron, dan Kasmino. Di Komisi C Bidang Pembangunan dan Keuangan, yang tampak hanya Ahmad Halim.
Komisi D Bidang Kesejahteraan Sosial sempat melakukan dengar pendapat dengan Taruna Siaga Bencana (Tagana) dan Dinas Sosial. Hearing ini hanya diikuti satu anggota, yakni Wakil Ketua Komisi D Sujatmiko. Misbahussalam, anggota Komisi D lainnya, baru hadir jauh setelah hearing selesai.
Jufriyadi mengatakan, setiap hari pertama puasa gedung Dewan memang agak lengang. "Teman-teman melakukan penyesuaian aktivitas. Menurut saya masih wajar pada hari pertama lengang. Bisa saja hal ini terjadi di semua instansi," katanya.
Menurut Jufriyadi, pada bulan puasa ini DPRD Jember akan dihadapkan pada agenda besar yakni pembahasan Perubahan APBD 2008. "Rencananya awal September ini. Pembahasan bisa dilakukan pada malam hari, karena kalau siang hari tidak efektif," katanya. (bj2)
Senin, Agustus 18, 2008
Islah Nggak Islah, yang Penting Nyaleg Dulu...
sumber: beritajatim.com
Jember - Sebagaimana diberitakan beritajatim.com, Sekretaris Partai Amanat Nasional (PAN) Jember Abdul Ghafur akhirnya mencalonkan diri sebagai legislator melalui kubu pelaksana tugas partai yang dulu ditentangnya, Selasa (19/8/2008).
Namun, ia menolak itu sebagai tanda bahwa dirinya telah melakukan islah politik. "Islah atau bukan, saya tidak bisa memaknai terlalu jauh. Saya oleh wilayah (Dewan Pengurus Wilayah PAN Jatim) sudah diwanti-wanti, 'kamu mau mementingkan kekuasaan diri sendiri atau kepentingan partai?'. Wah, saya tidak bisa berbuat banyak," kata Ghafur kepada beritajatim.com, Selasa (19/8/2008).
Sebenarnya, menurut Ghafur, dia diminta mundur oleh DPW PAN Jatim dari posisi Sekretaris DPD PAN Jember dan digantikan Rendra Wirawan. Pergantian itu untuk mengakomodasi dua kubu yang berseberangan. Ketua PAN Jember Umar Fauzi setuju. Namun, Ghafur menolak. "Saya sudah diwanti-wanti untuk legowo," katanya.
Akhirnya, mediasi itu gagal. DPW PAN menetapkan semua proses pencalonan legislator harus melalui PAN yang diketuai pasangan pelaksana tugas Agus Fatchurrochman (ketua) dan Didik Setyabudi (sekretaris). Alamat di Jalan Jayanegara. Ketua dan sekretaris PAN Fauzi dan Ghafur yang beralamat di Jalan Mawar tak diakui. (bj2)
sumber: beritajatim.com
Jember - Sebagaimana diberitakan beritajatim.com, Sekretaris Partai Amanat Nasional (PAN) Jember Abdul Ghafur akhirnya mencalonkan diri sebagai legislator melalui kubu pelaksana tugas partai yang dulu ditentangnya, Selasa (19/8/2008).
Namun, ia menolak itu sebagai tanda bahwa dirinya telah melakukan islah politik. "Islah atau bukan, saya tidak bisa memaknai terlalu jauh. Saya oleh wilayah (Dewan Pengurus Wilayah PAN Jatim) sudah diwanti-wanti, 'kamu mau mementingkan kekuasaan diri sendiri atau kepentingan partai?'. Wah, saya tidak bisa berbuat banyak," kata Ghafur kepada beritajatim.com, Selasa (19/8/2008).
Sebenarnya, menurut Ghafur, dia diminta mundur oleh DPW PAN Jatim dari posisi Sekretaris DPD PAN Jember dan digantikan Rendra Wirawan. Pergantian itu untuk mengakomodasi dua kubu yang berseberangan. Ketua PAN Jember Umar Fauzi setuju. Namun, Ghafur menolak. "Saya sudah diwanti-wanti untuk legowo," katanya.
Akhirnya, mediasi itu gagal. DPW PAN menetapkan semua proses pencalonan legislator harus melalui PAN yang diketuai pasangan pelaksana tugas Agus Fatchurrochman (ketua) dan Didik Setyabudi (sekretaris). Alamat di Jalan Jayanegara. Ketua dan sekretaris PAN Fauzi dan Ghafur yang beralamat di Jalan Mawar tak diakui. (bj2)
Rabu, Agustus 06, 2008
Petani: Lho, Perolehan Cukai Kok Hanya Rp 1,7 M?
sumber: beritajatim.com
Jember - Pemerintah Kabupaten Jember seharusnya tak hanya mendapat alokasi dana cukai Rp 1,7 miliar. Jika luasan areal tembakau yang dilaporkan benar-benar angka sesungguhnya, Jember semestinya memperoleh jatah kurang lebih Rp 2,4 miliar.
Ketua Asosiasi Tembakau Rajang Abdus Setiawan mengatakan, luas areal tembakau Jember yang dilaporkan ke pusat hanya 3.500 hektare.
"Padahal kalau tembakau na oogst dan voor oogst digabungkan, arealnya bisa mencapai 10 ribu hektare. Kalau mengacu Probolinggo, kita semestinya bisa dapat Rp 2,4 miliar. Oleh sebab itu saya heran, dari mana data itu," katanya, Rabu (6/8/2008).
Tidak sesuainya alokasi dana cukai ini merugikan masyarakat Jember secara keseluruhan. Pasalnya, dana alokasi cukai tidak hanya diperuntukkan petani atau masyarakat tembakau. "Ini yang rugi masyarakat Jember," kata Setiawan.
Dalam Undang-undang nomor 39 tahun 2007 tentang dana bagi hasil cukai disebutkan, dana itu diperuntukkan peningkatan kualitas bahan baku tembakau, pembinaan industri rokok, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan pemberantasan barang dengan cukai ilegal.
Setiawan yang juga menjabat sekretaris Komisi Urusan Tembakau Jember mendesak agar luasan areal tembakau yang dilaporkan segera direvisi.
Menurut data Dinas Kehutanan dan Perkebunan, lahan tembakau na oogst memang mengalami penurunan, dari 7.686,11 hektare tahun 2002 menjadi 3.533,20 hektare tahun 2007.
Setiawan sepakat, jika nantinya dana alokasi cukai yang diterima Pemkab Jember disesuaikan dengan road map (peta jalan) tembakau nasional. Berdasarkan peta tersebut, tahun 2020 Indonesia akan melangkah pada pembatasan untuk kesehatan.
Walaupun, pada Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2003 tentang pengamanan rokok bagi kesehatan tidak disebutkan adanya standar nikotin dan tar.
Petani akan merespons keinginan pemerintah yang menginginkan tembakau dengan spesifikasi nikotin dan tar rendah.
"Petani itu gampang. Ketika pasar berubah, petani akan menyesuaikan diri. Tiga tahun belakangan ini, petani voor oogst menjual tipe light (ringan) ke pasar. Gudang Garam dulu suka yang daunnya tebal dan warnanya gelap, yang berarti kadar nikotin tinggi. Sekarang tidak lagi," kata Setiawan.
Setiawan menyarankan agar Pemkab membuat semacam demoplot untuk mengetahui bagaimana tanaman tembakau yang diinginkan secara teknis.
Tentunya Pemkab harus menggandeng perusahaan rokok dan petani ikut bermitra, agar sama-sama tahu kualitas yang disepakati.
Anggota Komisi B Bidang Ekonomi DPRD Jember Jufriyadi mengatakan, peruntukan dana cukai itu seharusnya dinikmati petani.
"Dana itu untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia petani, dan untuk menyubsidi petani tembakau kita agar mutu lebih meningkat," katanya.
Jufriyadi setuju jika industri rokok lokal yang sebagian besar adalah industri rumah tangga mendapat bantuan pembinaan.
"Industri lokal ini sebaiknya dijadikan satu, Pemkab memegang saham dengan dana alokasi cukai ini, dan nantinya rokok lokal ini didaftarkan cukainya," katanya.
Anggota Komisi B lainnya, Rendra Wirawan, menegaskan perlunya penguatan kelembagaan petani tembakau. "Kalau mau kongrit, pemerintah harus mengupayakan pengembangan teknologi tepat guna untuk kelompok-kelompok petani tembakau ini," katanya.
Mengenai adanya angka perolehan cukai yang tidak sesuai dengan luas lahan tembakau sebagaimana dikeluhkan Abdus Setiawan, Jufriyadi belum bisa berkomentar banyak.
"Saya belum pegang datanya. Setahu saya cukai ini kan memang rokok tembakau voor oogst, karena tembakau na oogst Jember diimpor. Jadi yang dihitung hanya voor oogst. Tapi kalau memang hasil penggabungan dan tidak sesuai, ya harus kita sikapi," katanya.
Rendra menambahkan, Komisi B akan mengecek kebenaran tersebut dengan membandingkan data versi petani dan data yang dilaporkan Dishutbun.
"Nanti kalau ternyata apa yang dikatakan petani benar, kami akan usulkan adanya penambahan alokasi cukai itu," katanya.[wir/ted]
sumber: beritajatim.com
Jember - Pemerintah Kabupaten Jember seharusnya tak hanya mendapat alokasi dana cukai Rp 1,7 miliar. Jika luasan areal tembakau yang dilaporkan benar-benar angka sesungguhnya, Jember semestinya memperoleh jatah kurang lebih Rp 2,4 miliar.
Ketua Asosiasi Tembakau Rajang Abdus Setiawan mengatakan, luas areal tembakau Jember yang dilaporkan ke pusat hanya 3.500 hektare.
"Padahal kalau tembakau na oogst dan voor oogst digabungkan, arealnya bisa mencapai 10 ribu hektare. Kalau mengacu Probolinggo, kita semestinya bisa dapat Rp 2,4 miliar. Oleh sebab itu saya heran, dari mana data itu," katanya, Rabu (6/8/2008).
Tidak sesuainya alokasi dana cukai ini merugikan masyarakat Jember secara keseluruhan. Pasalnya, dana alokasi cukai tidak hanya diperuntukkan petani atau masyarakat tembakau. "Ini yang rugi masyarakat Jember," kata Setiawan.
Dalam Undang-undang nomor 39 tahun 2007 tentang dana bagi hasil cukai disebutkan, dana itu diperuntukkan peningkatan kualitas bahan baku tembakau, pembinaan industri rokok, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan pemberantasan barang dengan cukai ilegal.
Setiawan yang juga menjabat sekretaris Komisi Urusan Tembakau Jember mendesak agar luasan areal tembakau yang dilaporkan segera direvisi.
Menurut data Dinas Kehutanan dan Perkebunan, lahan tembakau na oogst memang mengalami penurunan, dari 7.686,11 hektare tahun 2002 menjadi 3.533,20 hektare tahun 2007.
Setiawan sepakat, jika nantinya dana alokasi cukai yang diterima Pemkab Jember disesuaikan dengan road map (peta jalan) tembakau nasional. Berdasarkan peta tersebut, tahun 2020 Indonesia akan melangkah pada pembatasan untuk kesehatan.
Walaupun, pada Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2003 tentang pengamanan rokok bagi kesehatan tidak disebutkan adanya standar nikotin dan tar.
Petani akan merespons keinginan pemerintah yang menginginkan tembakau dengan spesifikasi nikotin dan tar rendah.
"Petani itu gampang. Ketika pasar berubah, petani akan menyesuaikan diri. Tiga tahun belakangan ini, petani voor oogst menjual tipe light (ringan) ke pasar. Gudang Garam dulu suka yang daunnya tebal dan warnanya gelap, yang berarti kadar nikotin tinggi. Sekarang tidak lagi," kata Setiawan.
Setiawan menyarankan agar Pemkab membuat semacam demoplot untuk mengetahui bagaimana tanaman tembakau yang diinginkan secara teknis.
Tentunya Pemkab harus menggandeng perusahaan rokok dan petani ikut bermitra, agar sama-sama tahu kualitas yang disepakati.
Anggota Komisi B Bidang Ekonomi DPRD Jember Jufriyadi mengatakan, peruntukan dana cukai itu seharusnya dinikmati petani.
"Dana itu untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia petani, dan untuk menyubsidi petani tembakau kita agar mutu lebih meningkat," katanya.
Jufriyadi setuju jika industri rokok lokal yang sebagian besar adalah industri rumah tangga mendapat bantuan pembinaan.
"Industri lokal ini sebaiknya dijadikan satu, Pemkab memegang saham dengan dana alokasi cukai ini, dan nantinya rokok lokal ini didaftarkan cukainya," katanya.
Anggota Komisi B lainnya, Rendra Wirawan, menegaskan perlunya penguatan kelembagaan petani tembakau. "Kalau mau kongrit, pemerintah harus mengupayakan pengembangan teknologi tepat guna untuk kelompok-kelompok petani tembakau ini," katanya.
Mengenai adanya angka perolehan cukai yang tidak sesuai dengan luas lahan tembakau sebagaimana dikeluhkan Abdus Setiawan, Jufriyadi belum bisa berkomentar banyak.
"Saya belum pegang datanya. Setahu saya cukai ini kan memang rokok tembakau voor oogst, karena tembakau na oogst Jember diimpor. Jadi yang dihitung hanya voor oogst. Tapi kalau memang hasil penggabungan dan tidak sesuai, ya harus kita sikapi," katanya.
Rendra menambahkan, Komisi B akan mengecek kebenaran tersebut dengan membandingkan data versi petani dan data yang dilaporkan Dishutbun.
"Nanti kalau ternyata apa yang dikatakan petani benar, kami akan usulkan adanya penambahan alokasi cukai itu," katanya.[wir/ted]
Selasa, Agustus 05, 2008
Peluang KarSa di Putaran Kedua Pilgub
PAN Optimis, Demokrat Hati-Hati
sumber: beritajatim.com
Jember - Dua partai utama pengusung duet Soekarwo-Saifullah Yusuf, Partai Amanat Nasional dan Partai Demokrat, memiliki pandangan berbeda soal peluang duet KarSa menang di kabupaten Jember.
Sebelumnya, duet ini ditargetkan menyapu 60 persen suara di Jember. Namun nyatanya, KarSa disapu oleh duet Khofifah-Mudjiono.
Dalam hasil perhitungan resmi Komisi Pemilihan Umum Daerah Jember, Khofifah-Mujiono memperoleh 231.344 suara, Soekarwo-Saifullah Yusuf 187.211 suara.
Menghadapi putaran kedua, Ketua Partai Demokrat Jember Saptono Yusuf mengakui bahwa lawan yang dihadapi KarSa cukup berat. "Kalau tidak ditangani maksimal, saya rasa berat untuk menang di Jember," katanya.
Saptono minta agar tim KarSa lebih banyak turun ke bawah. Pada putaran pertama lalu, sejumlah elemen pendukung KarSa lebih terpaku pada acara formal dan seremonial. Sementara penggalangan di tingkat bawah cenderung terabaikan.
Belum lagi kondisi internal partai pendukung KarSa di Jember tak semuanya solid. Saptono menunjuk persoalan masih adanya dualisme di PAN. Begitu juga di Ansor. "Saya dengar massa pendukung ketua Ansor Jember lama cukup banyak. Kalau mau menang, semua elemen ini harus dirangkul," kata Saptono.
Lain Demokrat, lain PAN. Rendra Wirawan, salah satu fungsionaris PAN Jember menegaskan, partainya optimis memenangkan KarSa. "Kader PAN yang militan siap kerja keras, ikhlas, dan kerja cerdas," katanya Selasa (5/8/2008).
PAN sudah memiliki strategi besar untuk memenangkan KarSa. "Itu rahasia kita dong," kata Rendra tertawa.
Yang jelas, PAN tidak akan mengulangi kesalahan pada putaran pertama. Jaringan massa ke bawah akan lebih dioptimalkan, termasuk mengantisipasi banyaknya massa yang terpaksa golput karena tak terdata. "Kemarin di beberapa kantong Pakde Karwo, banyak warga yang tak memperoleh undangan untuk mencoblos," kata Rendra. [wir/kun]
PAN Optimis, Demokrat Hati-Hati
sumber: beritajatim.com
Jember - Dua partai utama pengusung duet Soekarwo-Saifullah Yusuf, Partai Amanat Nasional dan Partai Demokrat, memiliki pandangan berbeda soal peluang duet KarSa menang di kabupaten Jember.
Sebelumnya, duet ini ditargetkan menyapu 60 persen suara di Jember. Namun nyatanya, KarSa disapu oleh duet Khofifah-Mudjiono.
Dalam hasil perhitungan resmi Komisi Pemilihan Umum Daerah Jember, Khofifah-Mujiono memperoleh 231.344 suara, Soekarwo-Saifullah Yusuf 187.211 suara.
Menghadapi putaran kedua, Ketua Partai Demokrat Jember Saptono Yusuf mengakui bahwa lawan yang dihadapi KarSa cukup berat. "Kalau tidak ditangani maksimal, saya rasa berat untuk menang di Jember," katanya.
Saptono minta agar tim KarSa lebih banyak turun ke bawah. Pada putaran pertama lalu, sejumlah elemen pendukung KarSa lebih terpaku pada acara formal dan seremonial. Sementara penggalangan di tingkat bawah cenderung terabaikan.
Belum lagi kondisi internal partai pendukung KarSa di Jember tak semuanya solid. Saptono menunjuk persoalan masih adanya dualisme di PAN. Begitu juga di Ansor. "Saya dengar massa pendukung ketua Ansor Jember lama cukup banyak. Kalau mau menang, semua elemen ini harus dirangkul," kata Saptono.
Lain Demokrat, lain PAN. Rendra Wirawan, salah satu fungsionaris PAN Jember menegaskan, partainya optimis memenangkan KarSa. "Kader PAN yang militan siap kerja keras, ikhlas, dan kerja cerdas," katanya Selasa (5/8/2008).
PAN sudah memiliki strategi besar untuk memenangkan KarSa. "Itu rahasia kita dong," kata Rendra tertawa.
Yang jelas, PAN tidak akan mengulangi kesalahan pada putaran pertama. Jaringan massa ke bawah akan lebih dioptimalkan, termasuk mengantisipasi banyaknya massa yang terpaksa golput karena tak terdata. "Kemarin di beberapa kantong Pakde Karwo, banyak warga yang tak memperoleh undangan untuk mencoblos," kata Rendra. [wir/kun]
Senin, Agustus 04, 2008
Dua Kubu PAN Sama-sama Buka Pendaftaran Caleg
sumber : beritajatim.com
Jember - Pendaftaran calon legislator untuk DPRD Jember kembali meletupkan konflik di tubuh Partai Amanat Nasional. Ada dua kubu yang mengklaim berhak mendaftarkan susunan caleg ke Komisi Pemilihan Umum Daerah.
Kubu pertama adalah kubu Dewan Pimpinan Daerah PAN Jember versi Musyawarah Daerah yang diketuai Umar Fauzi. Kubu lainnya adalah kubu DPD PAN Jember yang diketuai Pelaksana Tugas Agus Fatchurrochman.
Saat ini dua kubu tersebut sama-sama membuka pendaftaran calon legislator. Sekretaris DPD PAN Jemver Versi Musda Abdul Ghafur menyatakan, sudah 25 orang yang mengambil formulir pencalonan di tempatnya.
Sementara itu, Bendahara DPD PAN Jember dari kubu Fatchurrochman, Rendra Wirawan menyatakan, sudah 90 orang mengambil formulir pendaftaran di kubunya.
Baik kubu Pelaksana Tugas (Plt) maupun DPD versi Musda tidak ada yang mengambil formulir pendaftaran di kubu lawannya. Padahal, kedua kubu sama-sama mengklaim membuka diri terhadap pihak yang berseberangan.
"PAN terbuka untuk siapa saja. Siapapun boleh masuk. Sekalipun gerandong asal manusia juga boleh," kata Sekretaris DPD PAN Jember Versi Musda Abdul Ghafur, Senin (4/8/2008).
Namun, Ghafur mengingatkan, otoritas yang menandatangani surat pendaftaran caleg ke KPUD Jember tetaplah DPD versi Musda. "Kalau caretaker (sebutan untuk Plt Agus Fatchurrochman) mau, ya cukup paraf. tanda tangan tidak perlu diperebutkan," katanya.
Ghafur menyatakan, ia dan Umar Fauzi masih berhak menandatangani, karena di KPUD Jember masih terdaftar sebagai sekretaris dan ketua PAN Jember. "Saya tak ingin caretaker ngotot. Toh ini juga untuk kepentingan rakyat," katanya.
Ghafur bahkan mempersilakan kubu Plt bergabung dengan memasukkan para caleg sesuai daerah pemilihan yang dikehendaki. "Jangan rebutan dulu seperti anak kecil rebutan layang-layang. Kalau tidak dapat terus dirobek-robek," katanya.
Keinginan Ghafur dibantah Rendra Wirawan. "Itu kan omongan Ghafur. Di PAN tidak ada kubu-kubuan lagi. Yang sah adalah Plt Agus Fatchurrochman ssuai surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat," katanya.
Rendra mempersilakan Ghafur main klaim. Namun, ia mengingatkan, bahwa surat DPP adalah surat legal yang diakui. Selain itu, surat-menyurat PAN tetap berada di sekretariat jalan Jayanegara 26 yang saat ini ditempati DPD PAN yang diketuai Agus.
Rendra menyatakan, pihaknya tak akan memaksa kubu Ghafur dan Umar, jika memang tidak mau bergabung. Saat ini, PAN Jember lebih berkonsentrasi untuk mengurus pencalonan legislator.
"Dari 90 orang yang sudah mengambil formulir, 50 persen adalah luar PAN. Besok mereka akan kami kumpulkan," kata Rendra.[wir/ted]
sumber : beritajatim.com
Jember - Pendaftaran calon legislator untuk DPRD Jember kembali meletupkan konflik di tubuh Partai Amanat Nasional. Ada dua kubu yang mengklaim berhak mendaftarkan susunan caleg ke Komisi Pemilihan Umum Daerah.
Kubu pertama adalah kubu Dewan Pimpinan Daerah PAN Jember versi Musyawarah Daerah yang diketuai Umar Fauzi. Kubu lainnya adalah kubu DPD PAN Jember yang diketuai Pelaksana Tugas Agus Fatchurrochman.
Saat ini dua kubu tersebut sama-sama membuka pendaftaran calon legislator. Sekretaris DPD PAN Jemver Versi Musda Abdul Ghafur menyatakan, sudah 25 orang yang mengambil formulir pencalonan di tempatnya.
Sementara itu, Bendahara DPD PAN Jember dari kubu Fatchurrochman, Rendra Wirawan menyatakan, sudah 90 orang mengambil formulir pendaftaran di kubunya.
Baik kubu Pelaksana Tugas (Plt) maupun DPD versi Musda tidak ada yang mengambil formulir pendaftaran di kubu lawannya. Padahal, kedua kubu sama-sama mengklaim membuka diri terhadap pihak yang berseberangan.
"PAN terbuka untuk siapa saja. Siapapun boleh masuk. Sekalipun gerandong asal manusia juga boleh," kata Sekretaris DPD PAN Jember Versi Musda Abdul Ghafur, Senin (4/8/2008).
Namun, Ghafur mengingatkan, otoritas yang menandatangani surat pendaftaran caleg ke KPUD Jember tetaplah DPD versi Musda. "Kalau caretaker (sebutan untuk Plt Agus Fatchurrochman) mau, ya cukup paraf. tanda tangan tidak perlu diperebutkan," katanya.
Ghafur menyatakan, ia dan Umar Fauzi masih berhak menandatangani, karena di KPUD Jember masih terdaftar sebagai sekretaris dan ketua PAN Jember. "Saya tak ingin caretaker ngotot. Toh ini juga untuk kepentingan rakyat," katanya.
Ghafur bahkan mempersilakan kubu Plt bergabung dengan memasukkan para caleg sesuai daerah pemilihan yang dikehendaki. "Jangan rebutan dulu seperti anak kecil rebutan layang-layang. Kalau tidak dapat terus dirobek-robek," katanya.
Keinginan Ghafur dibantah Rendra Wirawan. "Itu kan omongan Ghafur. Di PAN tidak ada kubu-kubuan lagi. Yang sah adalah Plt Agus Fatchurrochman ssuai surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat," katanya.
Rendra mempersilakan Ghafur main klaim. Namun, ia mengingatkan, bahwa surat DPP adalah surat legal yang diakui. Selain itu, surat-menyurat PAN tetap berada di sekretariat jalan Jayanegara 26 yang saat ini ditempati DPD PAN yang diketuai Agus.
Rendra menyatakan, pihaknya tak akan memaksa kubu Ghafur dan Umar, jika memang tidak mau bergabung. Saat ini, PAN Jember lebih berkonsentrasi untuk mengurus pencalonan legislator.
"Dari 90 orang yang sudah mengambil formulir, 50 persen adalah luar PAN. Besok mereka akan kami kumpulkan," kata Rendra.[wir/ted]
Sabtu, Juli 19, 2008
40 Ribu Orang Kepung Kaliwates
sumber: beritajatim.com
Jember - Sebanyak 40 ribu orang pendukung duet Soekarwo - Saifullah Yusuf memadati Gelanggang Olah Raga Kaliwates, Sabtu (19/7/2008). Bersama Gus Ipul, Ketua Partai Amanat Nasional Sutrisno Bachir, dan sejumlah artis, mereka berjalan sehat.
Massa pendukung tidak hanya berasal dari Jember, tapi juga Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso. Artis yang datang adalah Adji Massaid, Qomar, Eko Patrio, Wulan Guritno, dan Smile AFI, pelawak Cahyono.
Eko Patrio sempat berorasi mengajak massa mendukung KarSa. Dengan nada canda, dia bilang begini, "Ini adalah ajang konsolidasi partai untuk memenangkan Pakde Karwo dan Gus Ipul. Nanti kalau Pakde terpilih, saya bisa jadi menterinya."
Acara jalan sehat menjadi momentum berbahagia bagi seorang pendukung Gus Ipul yang berhasil meraih hadiah umroh. "Dia datang dari pelosok desa di kecamatan Sumberjambe." kata anggota pemenangan KarSa di Jember, Rendra Wirawan. [wir]
sumber: beritajatim.com
Jember - Sebanyak 40 ribu orang pendukung duet Soekarwo - Saifullah Yusuf memadati Gelanggang Olah Raga Kaliwates, Sabtu (19/7/2008). Bersama Gus Ipul, Ketua Partai Amanat Nasional Sutrisno Bachir, dan sejumlah artis, mereka berjalan sehat.
Massa pendukung tidak hanya berasal dari Jember, tapi juga Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso. Artis yang datang adalah Adji Massaid, Qomar, Eko Patrio, Wulan Guritno, dan Smile AFI, pelawak Cahyono.
Eko Patrio sempat berorasi mengajak massa mendukung KarSa. Dengan nada canda, dia bilang begini, "Ini adalah ajang konsolidasi partai untuk memenangkan Pakde Karwo dan Gus Ipul. Nanti kalau Pakde terpilih, saya bisa jadi menterinya."
Acara jalan sehat menjadi momentum berbahagia bagi seorang pendukung Gus Ipul yang berhasil meraih hadiah umroh. "Dia datang dari pelosok desa di kecamatan Sumberjambe." kata anggota pemenangan KarSa di Jember, Rendra Wirawan. [wir]
Jumat, Juli 18, 2008
Cuma Bagi-Bagi Air Mineral dan Rokok, KarSa Dibilang Money Politics
Jember - Seberapa jauh batasan money politics? Kalau ditanyakan kepada anggota Panitia Pengawas Pemilihan Gubernur Jatim Kabupaten Jember Abdul Muis, bag-bagi air mineral dan rokok pun dianggap money politics.
Saat meninjau kampanye di Lembaga Pemasyarakatan Jember, Jumat (18/7/2008), Muis melihat tim sukses KarSa membagikan air mineral dan berbungkus-bungkus rokok bergambar pasangan Soekarwo - Saifullah Yusuf.
"Ini sudah melanggar dan ini juga bagian dari money politics. Kami catat berbagai pelanggaran yang telah dilakukan pasangan Karsa," ujarnya.
Muis menyayangkan pelanggaran yang dilakukan tim sukses KArsa tersebut. Namun meski demikian Panwas hanya akan mencatat berbagai pelanggaran selama kampanye pasangan cagub yang ada di Jember.
"Tidak ada yang kita laporkan ke polisi. Hanya kita catat saja, seperti pembakaran poster KarSa beberapa waktu lalu," ujarnya.
Jumat siang sebelum sholat Jumat, ada tim sukses tiga pasangan cagub yang melakukan kampanye di Lapas. Masing-masing yakni pasangan KarSa yang diwakili anggota dewan asal PAN, Rendra Wirawan, pasangan Achsan yang diwakili anggota FKB, Wakik, dan pasangan Salam diwakili Lora Holil. [her/wir]
Jember - Seberapa jauh batasan money politics? Kalau ditanyakan kepada anggota Panitia Pengawas Pemilihan Gubernur Jatim Kabupaten Jember Abdul Muis, bag-bagi air mineral dan rokok pun dianggap money politics.
Saat meninjau kampanye di Lembaga Pemasyarakatan Jember, Jumat (18/7/2008), Muis melihat tim sukses KarSa membagikan air mineral dan berbungkus-bungkus rokok bergambar pasangan Soekarwo - Saifullah Yusuf.
"Ini sudah melanggar dan ini juga bagian dari money politics. Kami catat berbagai pelanggaran yang telah dilakukan pasangan Karsa," ujarnya.
Muis menyayangkan pelanggaran yang dilakukan tim sukses KArsa tersebut. Namun meski demikian Panwas hanya akan mencatat berbagai pelanggaran selama kampanye pasangan cagub yang ada di Jember.
"Tidak ada yang kita laporkan ke polisi. Hanya kita catat saja, seperti pembakaran poster KarSa beberapa waktu lalu," ujarnya.
Jumat siang sebelum sholat Jumat, ada tim sukses tiga pasangan cagub yang melakukan kampanye di Lapas. Masing-masing yakni pasangan KarSa yang diwakili anggota dewan asal PAN, Rendra Wirawan, pasangan Achsan yang diwakili anggota FKB, Wakik, dan pasangan Salam diwakili Lora Holil. [her/wir]
Selasa, Juli 15, 2008
Pembakaran Poster KarSa Dianggap Iklan Gratis
sumber: beritajatim.com
Jember – Tim sukses pasangan kandidat Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa) tidak berniat memperkarakan pembakaran poster milik mereka di wilayah perumahan Taman Gading. Mereka menganggap itu sebagai iklan gratis.
Rendra Wirawan, salah satu anggota tim sukses KarSa mengatakan ini, di kantor Panitia Pengawas Pilgub Jember, Selasa (15/7/2008).
"Tidak akan kami laporkan karena ditangani Panwas sudah cukup. Biar masyarakat tahu bahwa kita tidak arogan," ujarnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Ketua GP Ansor Jember, Babun Suharto, karena menurutnya peristiwa pembakran tersebut merupakan iklan gratis di media massa . Ini sekaligus menunjukkan bahwa tim KArsa tidak semena-mena, dengan melaporkan ke Polisi oknum yang membakar dua poster Karsa.
Sementara itu anggota Panwas Abdul Muis menegaskan, pihaknya tidak bakal melaporkan kejadian pelanggaran kampanye tersebut ke polisi.
Menurut Muis, tim sukses KarSa tidak berkenan melaporkannya. "Timnya tidak mau melapor, jadi ya kita catat saja," ujarnya.
Padahal peristiwa pembakaran tersebut sudah termasuk pada tindakan kriminal. "Merusak alat peraga itu sudah termasuk tindakan criminal, jadi itu sudah kewenangan kepolisian, bukan Panwas lagi," kata Muis. [her/wir]
sumber: beritajatim.com
Jember – Tim sukses pasangan kandidat Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa) tidak berniat memperkarakan pembakaran poster milik mereka di wilayah perumahan Taman Gading. Mereka menganggap itu sebagai iklan gratis.
Rendra Wirawan, salah satu anggota tim sukses KarSa mengatakan ini, di kantor Panitia Pengawas Pilgub Jember, Selasa (15/7/2008).
"Tidak akan kami laporkan karena ditangani Panwas sudah cukup. Biar masyarakat tahu bahwa kita tidak arogan," ujarnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Ketua GP Ansor Jember, Babun Suharto, karena menurutnya peristiwa pembakran tersebut merupakan iklan gratis di media massa . Ini sekaligus menunjukkan bahwa tim KArsa tidak semena-mena, dengan melaporkan ke Polisi oknum yang membakar dua poster Karsa.
Sementara itu anggota Panwas Abdul Muis menegaskan, pihaknya tidak bakal melaporkan kejadian pelanggaran kampanye tersebut ke polisi.
Menurut Muis, tim sukses KarSa tidak berkenan melaporkannya. "Timnya tidak mau melapor, jadi ya kita catat saja," ujarnya.
Padahal peristiwa pembakaran tersebut sudah termasuk pada tindakan kriminal. "Merusak alat peraga itu sudah termasuk tindakan criminal, jadi itu sudah kewenangan kepolisian, bukan Panwas lagi," kata Muis. [her/wir]
Selasa, Juni 17, 2008
DPRD Jember Desak Pertambangan Liar Dihentikan
sumber: beritajatim.com
Jember - Penambangan batu di kawasan hutan Perhutani dan Perkebunan meliputi kawasan Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Kali Mrawan Kecamatan Silo, terus berlanjut. Sejumlah aktifis LSM Lingkungan direncanakan menggelar aksi protes, besok.
Ratusan aktifis lingkungan hidup ini mendesak DPRD lebih tegas. Mereka juga menagih janji DPRD yang akan menutup paksa penambangan liar tersebut. Seperti diberitakan sebelumnya, hingga kini eksplorasi oleh CV Assidiq Agung Putra di kebun Kali Mrawan kian memprihatinkan.
Ribuan kilo tanah, dan batu-batuan berkadar Mn (Mangaan) terus dikeruk dan dijual ke luar kota tujuan Surabaya. Anehnya, truk-truk pengangkut batu itu kendati terkena razia Polwil Besuki, ternyata hanya diperiksa terkait surat jalan angkut saja.
"Kenapa tidak disidik kasus pelanggaran UU Lingkungan Hidup," ujar Rendra Wirawan, anggota Komisi B DPRD.
Rendra meminta aparat hukum sudah mulai turun tangan dan tegas dalam persoalan ini. Menurutnya, DPRD telah merekomendasi agar penambangan itu ditutup.
Secara teori DPRD akan memberi rekomendasi kepada Pemkab agar segera merumuskan Perda Galian B, agar pengawasannya lebih otonom. Jika tidak, masih dikendalikan Pemprop. Sedang ijin penambangan seringkali lewat jalur tol di Dirjen Pertambangan Pusat. Ini kalau tidak ada koordinasi jelas merugikan Pemkab.
Bahkan, DPRD secara resmi telah menyuarakan secara langsung kepada Pemkab, terutama Disperindag agar mencabut ijin usaha CV Assidiq Agung Putra tersebut jika membandel. Rendra mengatakan dampak ke depan pasca penambangan itu sangat mengkhawatirkan.
Agus Fais, Direktur CV Assidiq Agung Putra, tetap tak bergeming. Dia terus mengupayakan agar eksplorasi material bebatuan Silo yang mengandung kadar Mangaan itu bisa terjual sehingga Break Event Point (BEP) perusahaannya memenuhi, dan memenuhi kontrak permintaan pasar. [her/sit]
sumber: beritajatim.com
Jember - Penambangan batu di kawasan hutan Perhutani dan Perkebunan meliputi kawasan Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Kali Mrawan Kecamatan Silo, terus berlanjut. Sejumlah aktifis LSM Lingkungan direncanakan menggelar aksi protes, besok.
Ratusan aktifis lingkungan hidup ini mendesak DPRD lebih tegas. Mereka juga menagih janji DPRD yang akan menutup paksa penambangan liar tersebut. Seperti diberitakan sebelumnya, hingga kini eksplorasi oleh CV Assidiq Agung Putra di kebun Kali Mrawan kian memprihatinkan.
Ribuan kilo tanah, dan batu-batuan berkadar Mn (Mangaan) terus dikeruk dan dijual ke luar kota tujuan Surabaya. Anehnya, truk-truk pengangkut batu itu kendati terkena razia Polwil Besuki, ternyata hanya diperiksa terkait surat jalan angkut saja.
"Kenapa tidak disidik kasus pelanggaran UU Lingkungan Hidup," ujar Rendra Wirawan, anggota Komisi B DPRD.
Rendra meminta aparat hukum sudah mulai turun tangan dan tegas dalam persoalan ini. Menurutnya, DPRD telah merekomendasi agar penambangan itu ditutup.
Secara teori DPRD akan memberi rekomendasi kepada Pemkab agar segera merumuskan Perda Galian B, agar pengawasannya lebih otonom. Jika tidak, masih dikendalikan Pemprop. Sedang ijin penambangan seringkali lewat jalur tol di Dirjen Pertambangan Pusat. Ini kalau tidak ada koordinasi jelas merugikan Pemkab.
Bahkan, DPRD secara resmi telah menyuarakan secara langsung kepada Pemkab, terutama Disperindag agar mencabut ijin usaha CV Assidiq Agung Putra tersebut jika membandel. Rendra mengatakan dampak ke depan pasca penambangan itu sangat mengkhawatirkan.
Agus Fais, Direktur CV Assidiq Agung Putra, tetap tak bergeming. Dia terus mengupayakan agar eksplorasi material bebatuan Silo yang mengandung kadar Mangaan itu bisa terjual sehingga Break Event Point (BEP) perusahaannya memenuhi, dan memenuhi kontrak permintaan pasar. [her/sit]
Rabu, Juni 11, 2008
Rabu, 11/06/2008 18:53 WIB
Kelompok Tani Sakit, RDKK Diramalkan Amburadul
sumber: beritajatim.com
Jember- Keputusan Pemerintah Kabupaten Jember menggunakan rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) sebagai landasan penyaluran pupuk bersubsidi dikritik keras oleh legislator. RDKK tak akan efektif, termasuk untuk mencegah pupuk tidak masuk ke hutan.
Anggota Komisi B DPRD Jember Jufriyadi menyebut solusi RDKK sebagai solusi yang lucu. RDKK bersandar pada rapat kelompok tani dan bukan hanya ditentukan pengurus kelompok tani. Namun kenyataannya, di Jember, sebagian besar kelompok tani tidak sehat.
"Saya jamin RDKK akan amburadul. Kita ambil contoh saja pembagian benih bersubsidi kemarin yang berdasarkan kelompok tani, muncul persoalan di mana-mana. Kalau mau pakai RDKK, sehatkan dulu itu kelompok tani. Di sini peran petugas penyuluh lapang penting," kata Jufriyadi, Rabu (11/6/2008).
RDKK juga bukan solusi tepat bagi para pesanggem atau petani yang bercocok tanam di dalam hutan. "Harus diakui, bahwa kondisi karut-marutnya pupuk karena ada faktor X, salah satunya pupuk lari ke hutan," katanya. Pemerintah tidak bisa tutup mata terhadap fenomena ini.
Menurut Jufriyadi, boleh saja pemerintah menyatakan petani hutan tidak boleh menggunakan pupuk bersubsidi. "Tapi apa dijamin, pupuk bersubsidi tak bakal keluyuran ke hutan? Apa Perhutani mampu mengontrol? Wilayah pembinaan petani hutan ada pada Dishutbun, bukan Perhutani," katanya keras.
Rendra Wirawan, anggota Komisi B dari Fraksi Demokrat Amanat Bangsa, menganggap RDKK hanya solusi awal dan bukan final. Ia meminta ada pemerataan distribusi pupuk bersubsidi.
Sementara, anggota Komisi B dari Fraksi PPP Samuji Zarkasih mendesak agar Pemkab Jember mengeluarkan peta lokasi lahan yang diberi pupuk bersubsidi, sebagaimana dilakukan untuk petani tebu. Ini terkait dengan masalah kepemilikan lahan, agar pupuk bersubsidi tepat sasaran. [wir/kun]
Kelompok Tani Sakit, RDKK Diramalkan Amburadul
sumber: beritajatim.com
Jember- Keputusan Pemerintah Kabupaten Jember menggunakan rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) sebagai landasan penyaluran pupuk bersubsidi dikritik keras oleh legislator. RDKK tak akan efektif, termasuk untuk mencegah pupuk tidak masuk ke hutan.
Anggota Komisi B DPRD Jember Jufriyadi menyebut solusi RDKK sebagai solusi yang lucu. RDKK bersandar pada rapat kelompok tani dan bukan hanya ditentukan pengurus kelompok tani. Namun kenyataannya, di Jember, sebagian besar kelompok tani tidak sehat.
"Saya jamin RDKK akan amburadul. Kita ambil contoh saja pembagian benih bersubsidi kemarin yang berdasarkan kelompok tani, muncul persoalan di mana-mana. Kalau mau pakai RDKK, sehatkan dulu itu kelompok tani. Di sini peran petugas penyuluh lapang penting," kata Jufriyadi, Rabu (11/6/2008).
RDKK juga bukan solusi tepat bagi para pesanggem atau petani yang bercocok tanam di dalam hutan. "Harus diakui, bahwa kondisi karut-marutnya pupuk karena ada faktor X, salah satunya pupuk lari ke hutan," katanya. Pemerintah tidak bisa tutup mata terhadap fenomena ini.
Menurut Jufriyadi, boleh saja pemerintah menyatakan petani hutan tidak boleh menggunakan pupuk bersubsidi. "Tapi apa dijamin, pupuk bersubsidi tak bakal keluyuran ke hutan? Apa Perhutani mampu mengontrol? Wilayah pembinaan petani hutan ada pada Dishutbun, bukan Perhutani," katanya keras.
Rendra Wirawan, anggota Komisi B dari Fraksi Demokrat Amanat Bangsa, menganggap RDKK hanya solusi awal dan bukan final. Ia meminta ada pemerataan distribusi pupuk bersubsidi.
Sementara, anggota Komisi B dari Fraksi PPP Samuji Zarkasih mendesak agar Pemkab Jember mengeluarkan peta lokasi lahan yang diberi pupuk bersubsidi, sebagaimana dilakukan untuk petani tebu. Ini terkait dengan masalah kepemilikan lahan, agar pupuk bersubsidi tepat sasaran. [wir/kun]
Minggu, Juni 08, 2008
Kamis, Mei 15, 2008
Banyuwangi Jadi Kota Pelarian Pupuk Jember
sumber: beritajatim.com
Jember – Kabupaten Banyuwangi menjadi tempat dilarikannya pupuk bersubsidi dari Jember. Kepolisian saat ini secara intensif melakukan operasi khusus untuk mengantisipasi kemungkinan datang dan perginya pupuk ilegal dari Jember.
Operasi khusus ini akan melibatkan sedikitnya 60 personil kepolisian, dan juga mengantisipasi kemungkinan penimbunan bahan bakar minyak. Sejauh ini kepolisian Jember berhasil membongkar penimbunan 30 ton pupuk bersubsidi dan 2,2 ton pupuk yang hendak dilarikan ke Bondowoso.
"Ada beberapa agen yang kucing-kucingan, mencari kesempatan. Dia menjual dan membeli dari petani. Kami khawatir ini semacam lingkaran. Ada yang menyamar jadi petani, beli pupuk, lalu dijual lagi ke agen lain," kata Kapolres Jember Ibnu Istischa, Kamis (15/5/2008).
Saat ini kepolisian terus mengecek di lapangan. Istischa khawatir, pupuk dijual ke kabupaten lain. "Kemarin rencananya ada yang mau dijual ke Banyuwangi. Tapi ada juga pupuk luar masuk sini. Alasannya di sana berlebih. Tapi kan saat ini semua kekurangan pupuk," katanya.
Terakhir, kepolisian sempat menyelidiki kecamatan Puger karena di sana terjadi kelangkaan pupuk. Namun hasilnya masih nihil.
Sementara itu DPRD Jember mengecam lemahnya pengawasan yang dilakukan terhadap distribusi pupuk oleh pemerintah. Rendra Wirawan, anggota Komisi B dari Fraksi Demokrat Amanat Bangsa, menyerukan agar distributor tidak lepas tangan jika terjadi penyimpangan distribusi pupuk.
"Selama ini, jika ada penyimpangan di tingkat kios, distributor terkesan mau cuci tangan. Tidak bisa begitu. Distributor harus ikut bertanggungjawab. Dia tidak hanya mendistribusikan, tapi juga harus melakukan evaluasi dan pemantauan," kata Wirawan.
Wirawan menghendaki ada sanksi tegas dan keras kepada pelaku penimbunan maupun pelarian pupuk ke daerah lain. Bukan hanya kios yang mendapat teguran dari pemerintah, tapi juga distributor yang membawahi kios nakal juga harus dikenai teguran. [wir/ted]
sumber: beritajatim.com
Jember – Kabupaten Banyuwangi menjadi tempat dilarikannya pupuk bersubsidi dari Jember. Kepolisian saat ini secara intensif melakukan operasi khusus untuk mengantisipasi kemungkinan datang dan perginya pupuk ilegal dari Jember.
Operasi khusus ini akan melibatkan sedikitnya 60 personil kepolisian, dan juga mengantisipasi kemungkinan penimbunan bahan bakar minyak. Sejauh ini kepolisian Jember berhasil membongkar penimbunan 30 ton pupuk bersubsidi dan 2,2 ton pupuk yang hendak dilarikan ke Bondowoso.
"Ada beberapa agen yang kucing-kucingan, mencari kesempatan. Dia menjual dan membeli dari petani. Kami khawatir ini semacam lingkaran. Ada yang menyamar jadi petani, beli pupuk, lalu dijual lagi ke agen lain," kata Kapolres Jember Ibnu Istischa, Kamis (15/5/2008).
Saat ini kepolisian terus mengecek di lapangan. Istischa khawatir, pupuk dijual ke kabupaten lain. "Kemarin rencananya ada yang mau dijual ke Banyuwangi. Tapi ada juga pupuk luar masuk sini. Alasannya di sana berlebih. Tapi kan saat ini semua kekurangan pupuk," katanya.
Terakhir, kepolisian sempat menyelidiki kecamatan Puger karena di sana terjadi kelangkaan pupuk. Namun hasilnya masih nihil.
Sementara itu DPRD Jember mengecam lemahnya pengawasan yang dilakukan terhadap distribusi pupuk oleh pemerintah. Rendra Wirawan, anggota Komisi B dari Fraksi Demokrat Amanat Bangsa, menyerukan agar distributor tidak lepas tangan jika terjadi penyimpangan distribusi pupuk.
"Selama ini, jika ada penyimpangan di tingkat kios, distributor terkesan mau cuci tangan. Tidak bisa begitu. Distributor harus ikut bertanggungjawab. Dia tidak hanya mendistribusikan, tapi juga harus melakukan evaluasi dan pemantauan," kata Wirawan.
Wirawan menghendaki ada sanksi tegas dan keras kepada pelaku penimbunan maupun pelarian pupuk ke daerah lain. Bukan hanya kios yang mendapat teguran dari pemerintah, tapi juga distributor yang membawahi kios nakal juga harus dikenai teguran. [wir/ted]
Jumat, Mei 09, 2008
DPP Kuatkan Pelengseran Ketua & Sekretaris PAN Jember
sumber: beritajatim.com
Jember – Konflik di tubuh Partai Amanat Nasional Jember dipungkasi oleh Dewan Pimpinan Pusat dengan mengesahkan caretaker yang dijabat Agus Fatchurrochman menjadi pelaksana tugas ketua Dewan Pimpinan Daerah.
Agus yang dibantu Plt sekretaris Budiharto Tasmo langsung melayangkan surat kepada kepolisian, pemerintah kabupaten, Komisi Pemilihan Umum Daerah, kejaksaan, DPRD, dan fraksi-fraksi di parlemen untuk memberitahukan keabsahan jabatannya.
"Dengan dipilihnya Agus oleh DPP, maka konflik di PAN Jember selesai. Jadi apabila ada pihak di luar kami yang mengatasnamakan ketua dan sekretaris DPD PAN Jember adalah tidak sah dan di luar tanggungjawab DPP PAN," kata Rendra Wirawan, bendahara DPD PAN Jember, Jumat (9/5/2008).
PAN Jember sempat berkonflik, menyusul keinginan kader PAN agar Ketua DPD PAN Jember Umar Fauzi diganti. Di bawah kepemimpinan Umar, ada penilaian PAN mandek dan tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Konflik tersebut memanas, dan akhirnya Dewan Pimpinan Wilayah PAN Jawa Timur membentuk tim caretaker yang bertugas menyelenggarakan musyawarah daerah luar biasa. Musdalub ini untuk menentukan ketua PAN Jember yang baru.
Namun, dalam perkembangannya, DPP PAN dalam surat benomor PAN/A/K-WSJ/026/III/2008 malah tidak menginginkan adanya musdalub. DPP menyetujui penetapan caretaker menjadi pelaksana tugas ketua dan sekretaris PAN Jember.
Surat DPP ditandatangani ketua Abdul Hakim Naja dan wakil sekretaris jenderal Viva Yoga Mauladi.
Sekretaris DPD PAN Jember yang dilengserkan Abdul Ghafur mengatakan dirinya tidak akan melakukan perlawanan.
"Biar mereka sadar sendiri. Saya nggak akan pernah melawan kekuasaan dengan kekuasaan. Kalau saya berlindung dengan konstitusi, maka konstitusi itu sendiri yang akan memberikan perlawanan," tegasnya.
Ghafur mempertanyakan balik dasar yang digunakan untuk menetapkan caretaker memimpin DPD tanpa musdalub. "Bahasa Plt (pelaksana tugas), Plh (pelaksana harian), caretaker itu sama. Kalau semua hasil musda bisa digagalkan dengan caretaker, semua ketua ditunjuk semua, tidak melalui musyawarah," katanya.
Menurutnya kekuasaan tertinggi di PAN adalah musyawarah. Kalau musyawarah dikalahkan kekuasaan Ghafur pasrah dan mempersilahkannya.[wir/ted]
sumber: beritajatim.com
Jember – Konflik di tubuh Partai Amanat Nasional Jember dipungkasi oleh Dewan Pimpinan Pusat dengan mengesahkan caretaker yang dijabat Agus Fatchurrochman menjadi pelaksana tugas ketua Dewan Pimpinan Daerah.
Agus yang dibantu Plt sekretaris Budiharto Tasmo langsung melayangkan surat kepada kepolisian, pemerintah kabupaten, Komisi Pemilihan Umum Daerah, kejaksaan, DPRD, dan fraksi-fraksi di parlemen untuk memberitahukan keabsahan jabatannya.
"Dengan dipilihnya Agus oleh DPP, maka konflik di PAN Jember selesai. Jadi apabila ada pihak di luar kami yang mengatasnamakan ketua dan sekretaris DPD PAN Jember adalah tidak sah dan di luar tanggungjawab DPP PAN," kata Rendra Wirawan, bendahara DPD PAN Jember, Jumat (9/5/2008).
PAN Jember sempat berkonflik, menyusul keinginan kader PAN agar Ketua DPD PAN Jember Umar Fauzi diganti. Di bawah kepemimpinan Umar, ada penilaian PAN mandek dan tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Konflik tersebut memanas, dan akhirnya Dewan Pimpinan Wilayah PAN Jawa Timur membentuk tim caretaker yang bertugas menyelenggarakan musyawarah daerah luar biasa. Musdalub ini untuk menentukan ketua PAN Jember yang baru.
Namun, dalam perkembangannya, DPP PAN dalam surat benomor PAN/A/K-WSJ/026/III/2008 malah tidak menginginkan adanya musdalub. DPP menyetujui penetapan caretaker menjadi pelaksana tugas ketua dan sekretaris PAN Jember.
Surat DPP ditandatangani ketua Abdul Hakim Naja dan wakil sekretaris jenderal Viva Yoga Mauladi.
Sekretaris DPD PAN Jember yang dilengserkan Abdul Ghafur mengatakan dirinya tidak akan melakukan perlawanan.
"Biar mereka sadar sendiri. Saya nggak akan pernah melawan kekuasaan dengan kekuasaan. Kalau saya berlindung dengan konstitusi, maka konstitusi itu sendiri yang akan memberikan perlawanan," tegasnya.
Ghafur mempertanyakan balik dasar yang digunakan untuk menetapkan caretaker memimpin DPD tanpa musdalub. "Bahasa Plt (pelaksana tugas), Plh (pelaksana harian), caretaker itu sama. Kalau semua hasil musda bisa digagalkan dengan caretaker, semua ketua ditunjuk semua, tidak melalui musyawarah," katanya.
Menurutnya kekuasaan tertinggi di PAN adalah musyawarah. Kalau musyawarah dikalahkan kekuasaan Ghafur pasrah dan mempersilahkannya.[wir/ted]
Marak Pencurian, Nelayan Puger Resah
sumber: beritajatim.com
Jember - Nelayan pesisir selatan di kecamatan Puger akhir-akhir ini diresahkan oleh pencurian alat tangkap (setet) dan komponen mesin kapal. Nelayan meminta agar belasan unit lampu merkuri yang tidak menyala sejak tahun 2004 segera dialiri listrik.
Ketua Kelompok Nelayan Setet Rizki Samudra, Muhammad Edi Susanto, mengatakan bahwa ada 17 unit lampu merkuri yang tak berfungsi. "Padahal lampu ini dibutuhkan untuk menerangi pantai, sehingga nelayan tidak kesulitan saat menaikkan hasil tangkapan di malam hari," katanya, Jumat (9/5/2008).
Akibat tiadanya penerangan yang cukup, beberapa kali terjadi pencurian. Dua bulan silam dalam satu malam enam unit alat tangkap ikan setet hilang. Belum lagi beberapa kali komponen mesin seperti baling-baling juga raib.
Edi menolak jika pemerintah kabupaten berargumentasi bahwa tidak ada aliran listrik untuk lampu merkuri itu. "Kalau nggak ada listriknya kenapa dibangun," katanya.
Anggota Komisi B DPRD Jember Rendra Wirawan mengatakan, akan menyampaikan permasalahan itu ke Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup yang menangani masalah penerangan jalan umum. "Kebetulan Jember sedang melaksanakan program penerangan jalan umum senilai Rp 85 miliar. Kami akan minta agar penerangan juga dilakukan di wilayah pantai," kata Wirawan, tersenyum. [wir/sit]
sumber: beritajatim.com
Jember - Nelayan pesisir selatan di kecamatan Puger akhir-akhir ini diresahkan oleh pencurian alat tangkap (setet) dan komponen mesin kapal. Nelayan meminta agar belasan unit lampu merkuri yang tidak menyala sejak tahun 2004 segera dialiri listrik.
Ketua Kelompok Nelayan Setet Rizki Samudra, Muhammad Edi Susanto, mengatakan bahwa ada 17 unit lampu merkuri yang tak berfungsi. "Padahal lampu ini dibutuhkan untuk menerangi pantai, sehingga nelayan tidak kesulitan saat menaikkan hasil tangkapan di malam hari," katanya, Jumat (9/5/2008).
Akibat tiadanya penerangan yang cukup, beberapa kali terjadi pencurian. Dua bulan silam dalam satu malam enam unit alat tangkap ikan setet hilang. Belum lagi beberapa kali komponen mesin seperti baling-baling juga raib.
Edi menolak jika pemerintah kabupaten berargumentasi bahwa tidak ada aliran listrik untuk lampu merkuri itu. "Kalau nggak ada listriknya kenapa dibangun," katanya.
Anggota Komisi B DPRD Jember Rendra Wirawan mengatakan, akan menyampaikan permasalahan itu ke Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup yang menangani masalah penerangan jalan umum. "Kebetulan Jember sedang melaksanakan program penerangan jalan umum senilai Rp 85 miliar. Kami akan minta agar penerangan juga dilakukan di wilayah pantai," kata Wirawan, tersenyum. [wir/sit]
Selasa, Maret 04, 2008
Pengusaha Suwar-suwir Cemaskan Disinsentif PLN
Industri rumah tangga pembuatan jajanan tradisional suwar-suwir cemas dengan kebijakan disinsentif listrik oleh Perusahaan Listrik Negara. Ancaman penghematan listrik atau denda tidak memperhatikan aspek penggunaan listrik untuk kebutuhan industri kecil.
Rendra Wirawan, ketua Himpunan Pengusaha Suwar-Suwir (Hipsa), menyatakan tidak tahu penghematan bagaimana yang diinginkan PLN. "Penggunaan listrik kami sudah efisien. Kalau masih harus dihemat lagi, maka suwar-suwir tak akan jadi suwar-suwir, tapi malah jadi dodol," katanya, Selasa (4/3/2008).
Dalam pembuatan jajanan suwar-suwir, pengusaha menggunakan listrik selama enam jam per hari untuk menggerakkan dinamo mixer (alat pencampur) bahan adonan kue.
Daya alat sekitar 1.300 watt. Belum lagi pemakaian kulkas dan pemanas pada musim hujan. "Saya menggunakan pemanas untuk mengeringkan kue kalau hujan," kata Rendra.
Sementara itu, sosialisasi mengenai disinsentif listrik juga belum maksimal. Tidak semua pelaku industri kecil memahami hal itu. "Kami imbau kepada PLN untuk meninjau kebijakan itu. Kalau diterapkan, berikan subsidi kepada usaha kecil mikro," kata Rendra.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Jember Niti Suroto mengatakan, kebijakan PLN akan mengorbankan pelanggan rumah tangga kecil. "Usaha mikro tentu akan terpengaruh. Kami minta dinas terkait untuk mengambil langkah. Kami akan turun lapangan untuk memantau dampak kebijakan ini kepada pelaku usaha kecil," katanya.
Sebagai awal, Komisi B akan memanggil PLN untuk menjelaskan kebijakan tersebut. Dewan juga ingin tahu sejauh mana sosialisasi telah dilakukan kepada masyarakat.
Bagaimana dengan subsidi untuk industri rumah tangga? Suroto menegaskan, tahun ini subsidi terkait listrik tidak dianggarkan. "Yang ada dana yang diparkir di Bank Jatim untuk kredit usaha kecil. Kami akan minta evaluasi Bank Jatim sejauh mana dana ini dimanfaatkan," katanya. Dana yang diparkir itu mencapai Rp 5 miliar.Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Mirfano belum bisa menjelaskan secara lebih jauh. "Kami masih perlu menghitung dulu (dampak kerugian untuk UKM)," katanya via ponsel. [Beritajatim.com]
Industri rumah tangga pembuatan jajanan tradisional suwar-suwir cemas dengan kebijakan disinsentif listrik oleh Perusahaan Listrik Negara. Ancaman penghematan listrik atau denda tidak memperhatikan aspek penggunaan listrik untuk kebutuhan industri kecil.
Rendra Wirawan, ketua Himpunan Pengusaha Suwar-Suwir (Hipsa), menyatakan tidak tahu penghematan bagaimana yang diinginkan PLN. "Penggunaan listrik kami sudah efisien. Kalau masih harus dihemat lagi, maka suwar-suwir tak akan jadi suwar-suwir, tapi malah jadi dodol," katanya, Selasa (4/3/2008).
Dalam pembuatan jajanan suwar-suwir, pengusaha menggunakan listrik selama enam jam per hari untuk menggerakkan dinamo mixer (alat pencampur) bahan adonan kue.
Daya alat sekitar 1.300 watt. Belum lagi pemakaian kulkas dan pemanas pada musim hujan. "Saya menggunakan pemanas untuk mengeringkan kue kalau hujan," kata Rendra.
Sementara itu, sosialisasi mengenai disinsentif listrik juga belum maksimal. Tidak semua pelaku industri kecil memahami hal itu. "Kami imbau kepada PLN untuk meninjau kebijakan itu. Kalau diterapkan, berikan subsidi kepada usaha kecil mikro," kata Rendra.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Jember Niti Suroto mengatakan, kebijakan PLN akan mengorbankan pelanggan rumah tangga kecil. "Usaha mikro tentu akan terpengaruh. Kami minta dinas terkait untuk mengambil langkah. Kami akan turun lapangan untuk memantau dampak kebijakan ini kepada pelaku usaha kecil," katanya.
Sebagai awal, Komisi B akan memanggil PLN untuk menjelaskan kebijakan tersebut. Dewan juga ingin tahu sejauh mana sosialisasi telah dilakukan kepada masyarakat.
Bagaimana dengan subsidi untuk industri rumah tangga? Suroto menegaskan, tahun ini subsidi terkait listrik tidak dianggarkan. "Yang ada dana yang diparkir di Bank Jatim untuk kredit usaha kecil. Kami akan minta evaluasi Bank Jatim sejauh mana dana ini dimanfaatkan," katanya. Dana yang diparkir itu mencapai Rp 5 miliar.Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Mirfano belum bisa menjelaskan secara lebih jauh. "Kami masih perlu menghitung dulu (dampak kerugian untuk UKM)," katanya via ponsel. [Beritajatim.com]
Rabu, Februari 27, 2008
Cemas Susu Kaleng, Anggota Dewan Kembali ke ASI
Munculnya kabar hasil penelitian merek susu formula ditengarai mengandung bakteri enterobacter sakazakii menggelisahkan masyarakat. Pasalnya, merek-merek susu formula yang bermasalah belum dijelaskan. Bahkan, akibat kekhawatiran itu, sebagian orang sudah berpikir hanya memanfaatkan air susu ibu (ASI).
"Mau bagaimana lagi? Kalau ternyata susu kaleng banyak mengandung bakteri, lebih baik anak saya hanya minum ASI," kata anggota Komisi B Rendra Wirawan, Rabu (27/2/2008).Rendra memiliki bayi yang berusia baru 11 bulan. Selama ini selain diberi ASI, sang anak juga mendapat minuman susu kaleng sebagai tambahan.
Rendra mendesak pemerintah untuk segera memperjelas persoalan tersebut agar tak hanya menjadi isu. "Kalau memang benar, umumkan merek-mereknya agar masyarakat tak gelisah," katanya.Permintaan serupa juga meluncur dari Deby, juragan toko Slamet.
Selama ini sejumlah konsumen selalu menanyakan merek susu yang aman dari bakteri. "Saya bingung mau menjawab apa, wong tidak tahu," katanya.
Deby boleh bersyukur, kabar susu formula berbakteri tak menjatuhkan jumlah penjualan. Selama ini penjualan susu formula masih stabil. Andai pun ada yang ditarik, itu hanya dikarenakan sudah kadaluwarsa atau akibat kemasan yang rusak.
Agustini, salah satu ibu rumah tangga, menjelaskan dirinya diberitahu oleh salah satu kerabat bahwa bakteri bisa mati jika air dididihkan pada suhu 70 derajat celcius. "Tapi kalau sudah dipanaskan, apa bisa cepat mendinginkannya. Kalau anak nangis keburu minta susu bagaimana?" katanya.
Firman Setiawan, anggota Komisi B, sempat melakukan sidak ke toko untuk mengetahui pendapat masyarakat mengenai kabar tersebut. Hasilnya, masyarakat dan anggota dewan sama-sama bingung. "Balai POM sebaiknya segera menginformasikan masalah ini secepatnya kepada masyarakat, agar tidak simpang siur," kata Setiawan. [Beritajatim.com]
Munculnya kabar hasil penelitian merek susu formula ditengarai mengandung bakteri enterobacter sakazakii menggelisahkan masyarakat. Pasalnya, merek-merek susu formula yang bermasalah belum dijelaskan. Bahkan, akibat kekhawatiran itu, sebagian orang sudah berpikir hanya memanfaatkan air susu ibu (ASI).
"Mau bagaimana lagi? Kalau ternyata susu kaleng banyak mengandung bakteri, lebih baik anak saya hanya minum ASI," kata anggota Komisi B Rendra Wirawan, Rabu (27/2/2008).Rendra memiliki bayi yang berusia baru 11 bulan. Selama ini selain diberi ASI, sang anak juga mendapat minuman susu kaleng sebagai tambahan.
Rendra mendesak pemerintah untuk segera memperjelas persoalan tersebut agar tak hanya menjadi isu. "Kalau memang benar, umumkan merek-mereknya agar masyarakat tak gelisah," katanya.Permintaan serupa juga meluncur dari Deby, juragan toko Slamet.
Selama ini sejumlah konsumen selalu menanyakan merek susu yang aman dari bakteri. "Saya bingung mau menjawab apa, wong tidak tahu," katanya.
Deby boleh bersyukur, kabar susu formula berbakteri tak menjatuhkan jumlah penjualan. Selama ini penjualan susu formula masih stabil. Andai pun ada yang ditarik, itu hanya dikarenakan sudah kadaluwarsa atau akibat kemasan yang rusak.
Agustini, salah satu ibu rumah tangga, menjelaskan dirinya diberitahu oleh salah satu kerabat bahwa bakteri bisa mati jika air dididihkan pada suhu 70 derajat celcius. "Tapi kalau sudah dipanaskan, apa bisa cepat mendinginkannya. Kalau anak nangis keburu minta susu bagaimana?" katanya.
Firman Setiawan, anggota Komisi B, sempat melakukan sidak ke toko untuk mengetahui pendapat masyarakat mengenai kabar tersebut. Hasilnya, masyarakat dan anggota dewan sama-sama bingung. "Balai POM sebaiknya segera menginformasikan masalah ini secepatnya kepada masyarakat, agar tidak simpang siur," kata Setiawan. [Beritajatim.com]
Rabu, Februari 13, 2008
Pedagang Jengkel dengan DPRD Jember
Pedagang menumpahkan kejengkelannya terhadap anggota Komisi B DPRD Jember, saat dengar pendapat yang diadakan di ruang komisi, Rabu (13/2/2008). Dewan dinilai berbelit-belit dalam mendukung sikap pedagang menolak relokasi pasar Kencong.
Sejak awal hearing, pedagang memang tampak jengkel kepada anggota dewan. "Komisi pernah turba ke pasar Kencong. Mana hasilnya?" tukas Murlay, salah satu pedagang.Pedagang juga mempertanyakan kinerja dua wakil rakyat yang berasal dari Kencong.
Mereka mempertanyakan aspirasi penolakan yang seharusnya disuarakan. Dua wakil rakyat yang dimaksud adalah Abdussomad Djalil yang duduk sebagai anggota Komisi D dan Masykur Majid di Komisi C. Majid saat ini sudah meninggal.Ketidaksabaran pedagang ini tampak saat Ketua Komisi B Sunardi memberikan kesempatan satu per satu anggota komisinya untuk mengeluarkan pendapat.
Seharusnya, setelah anggota Komisi B dari Fraksi PDI Perjuangan Imam Sudaim, masih ada Samuji Zarkasih dari Fraksi PPP dan Jufriyadi dari FKB yang hendak bicara.Namun, tiba-tiba seorang pedagang memotong. "Sudah, saya kira sikapnya sama semua. Kini giliran kami ngomong," katanya.
Perlakuan ini direaksi oleh Jufriyadi. "Di sini ada pimpinan. Tolong dihormati forum formal ini," katanya agak keras. Seorang pedagang bernama Martin segera memohon maaf atas sikap rekannya.
Menurutnya, pedagang tidak memahami aturan di gedung dewan. Dalam lanjutan dengar pendapat, Komisi B menjelaskan rencana Pemerintah Kabupaten Jember untuk membuat terminal di dekat lokasi pasar Kencong yang baru. Dengan demikian akan mempermudah arus transportasi.
Sementara itu, anggota Komisi B Rendra Wirawan mengatakan, penataan pasar Kencong harus memperhatikan perencanaan tata ruang wilayah. "Kami harus mendiskusikan dulu penyesuaian dengan tata ruang wilayah ini," katanya.
Namun pedagang tak peduli. Menurut mereka, pembuatan terminal dekat pasar hanya akan mematikan sektor jasa transportasi becak. "Bupati mestinya konsekuen. Mestinya anggota dewan yang marah karena rencana ini, bukan kami. Anggota dewan kok dilecehkan," kata Kahar.[Beritajatim.com]
Pedagang menumpahkan kejengkelannya terhadap anggota Komisi B DPRD Jember, saat dengar pendapat yang diadakan di ruang komisi, Rabu (13/2/2008). Dewan dinilai berbelit-belit dalam mendukung sikap pedagang menolak relokasi pasar Kencong.
Sejak awal hearing, pedagang memang tampak jengkel kepada anggota dewan. "Komisi pernah turba ke pasar Kencong. Mana hasilnya?" tukas Murlay, salah satu pedagang.Pedagang juga mempertanyakan kinerja dua wakil rakyat yang berasal dari Kencong.
Mereka mempertanyakan aspirasi penolakan yang seharusnya disuarakan. Dua wakil rakyat yang dimaksud adalah Abdussomad Djalil yang duduk sebagai anggota Komisi D dan Masykur Majid di Komisi C. Majid saat ini sudah meninggal.Ketidaksabaran pedagang ini tampak saat Ketua Komisi B Sunardi memberikan kesempatan satu per satu anggota komisinya untuk mengeluarkan pendapat.
Seharusnya, setelah anggota Komisi B dari Fraksi PDI Perjuangan Imam Sudaim, masih ada Samuji Zarkasih dari Fraksi PPP dan Jufriyadi dari FKB yang hendak bicara.Namun, tiba-tiba seorang pedagang memotong. "Sudah, saya kira sikapnya sama semua. Kini giliran kami ngomong," katanya.
Perlakuan ini direaksi oleh Jufriyadi. "Di sini ada pimpinan. Tolong dihormati forum formal ini," katanya agak keras. Seorang pedagang bernama Martin segera memohon maaf atas sikap rekannya.
Menurutnya, pedagang tidak memahami aturan di gedung dewan. Dalam lanjutan dengar pendapat, Komisi B menjelaskan rencana Pemerintah Kabupaten Jember untuk membuat terminal di dekat lokasi pasar Kencong yang baru. Dengan demikian akan mempermudah arus transportasi.
Sementara itu, anggota Komisi B Rendra Wirawan mengatakan, penataan pasar Kencong harus memperhatikan perencanaan tata ruang wilayah. "Kami harus mendiskusikan dulu penyesuaian dengan tata ruang wilayah ini," katanya.
Namun pedagang tak peduli. Menurut mereka, pembuatan terminal dekat pasar hanya akan mematikan sektor jasa transportasi becak. "Bupati mestinya konsekuen. Mestinya anggota dewan yang marah karena rencana ini, bukan kami. Anggota dewan kok dilecehkan," kata Kahar.[Beritajatim.com]
Kamis, Januari 31, 2008
Legislator PAN Akui Setor Rp 1,6 Juta per Bulan
Rendra Wirawan, legislator DPRD Jember asal Partai Amanat Nasional (PAN), tidak gusar saat mengetahui dirinya didemo oleh para pendukungnya sendiri, Kamis (31/1/2008). Puluhan kader PAN Daerah Pemilihan III memang berunjukrasa di halaman kantor DPRD Jember. Mereka menuntut Rendra yang diberangkatkan dari DP tersebut untuk mundur, karena telah memecah belah partai dan tak membayar kontribusi untuk partai.
"Tidak benar. Saya tidak pernah menunggak pembayaran (kontribusi untuk PAN). Semua saya bayarkan penuh Rp 1,6 juta per bulan," kata Rendra. Termasuk, saat Dewan Pengurus Daerah PAN Jember dibekukan dan digantikan dengan caretaker. Rendra tidak bisa memahami protes yang diarahkan kepadanya.
Semua tuduhan yang diarahkan kepadanya tidak mendasar. Sebagai kader PAN, segala tindak-tanduknya didasarkan pada mekanisme organisasi dan anggaran dasar anggaran rumah tangga partai. Rendra menolak tuduhan bahwa ia bertanggungjawab terhadap kisruhnya PAN di Jember. Pembekuan DPD PAN Jember yang diketuai Umar Fauzi bukan keputusannya, melainkan keputusan Dewan Pimpinan Wilayah PAN Jawa Timur.
DPD PAN Jember dibekukan karena sejak pertama terbentuk tidak pernah melakukan konsolidasi dan rapat kerja daerah. "Itu yang menilai adalah wilayah, bukan saya," kata Rendra. DPW PAN Jatim juga yang mengeluarkan surat keputusan yang menegaskan penyelenggaraan Musyawarah Daerah Luar Biasa. Sebelumnya DPD PAN Jember dibekukan dan diambilalih caretaker, dan caretaker diberi waktu untuk menormalisasi.
"Saya tidak mengerti prosesnya. Yang jelas ada sosialisasi, verifikasi, dan persiapan panitia Musdalub. Tapi sebagai kader, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat maupun kader sendiri, terkait masalah internal di PAN," kata Rendra. [Beritajatim.com]
Rendra Wirawan, legislator DPRD Jember asal Partai Amanat Nasional (PAN), tidak gusar saat mengetahui dirinya didemo oleh para pendukungnya sendiri, Kamis (31/1/2008). Puluhan kader PAN Daerah Pemilihan III memang berunjukrasa di halaman kantor DPRD Jember. Mereka menuntut Rendra yang diberangkatkan dari DP tersebut untuk mundur, karena telah memecah belah partai dan tak membayar kontribusi untuk partai.
"Tidak benar. Saya tidak pernah menunggak pembayaran (kontribusi untuk PAN). Semua saya bayarkan penuh Rp 1,6 juta per bulan," kata Rendra. Termasuk, saat Dewan Pengurus Daerah PAN Jember dibekukan dan digantikan dengan caretaker. Rendra tidak bisa memahami protes yang diarahkan kepadanya.
Semua tuduhan yang diarahkan kepadanya tidak mendasar. Sebagai kader PAN, segala tindak-tanduknya didasarkan pada mekanisme organisasi dan anggaran dasar anggaran rumah tangga partai. Rendra menolak tuduhan bahwa ia bertanggungjawab terhadap kisruhnya PAN di Jember. Pembekuan DPD PAN Jember yang diketuai Umar Fauzi bukan keputusannya, melainkan keputusan Dewan Pimpinan Wilayah PAN Jawa Timur.
DPD PAN Jember dibekukan karena sejak pertama terbentuk tidak pernah melakukan konsolidasi dan rapat kerja daerah. "Itu yang menilai adalah wilayah, bukan saya," kata Rendra. DPW PAN Jatim juga yang mengeluarkan surat keputusan yang menegaskan penyelenggaraan Musyawarah Daerah Luar Biasa. Sebelumnya DPD PAN Jember dibekukan dan diambilalih caretaker, dan caretaker diberi waktu untuk menormalisasi.
"Saya tidak mengerti prosesnya. Yang jelas ada sosialisasi, verifikasi, dan persiapan panitia Musdalub. Tapi sebagai kader, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat maupun kader sendiri, terkait masalah internal di PAN," kata Rendra. [Beritajatim.com]
Langganan:
Postingan (Atom)
