Rabu, 11/06/2008 18:53 WIB
Kelompok Tani Sakit, RDKK Diramalkan Amburadul
sumber: beritajatim.com

Jember- Keputusan Pemerintah Kabupaten Jember menggunakan rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) sebagai landasan penyaluran pupuk bersubsidi dikritik keras oleh legislator. RDKK tak akan efektif, termasuk untuk mencegah pupuk tidak masuk ke hutan.

Anggota Komisi B DPRD Jember Jufriyadi menyebut solusi RDKK sebagai solusi yang lucu. RDKK bersandar pada rapat kelompok tani dan bukan hanya ditentukan pengurus kelompok tani. Namun kenyataannya, di Jember, sebagian besar kelompok tani tidak sehat.

"Saya jamin RDKK akan amburadul. Kita ambil contoh saja pembagian benih bersubsidi kemarin yang berdasarkan kelompok tani, muncul persoalan di mana-mana. Kalau mau pakai RDKK, sehatkan dulu itu kelompok tani. Di sini peran petugas penyuluh lapang penting," kata Jufriyadi, Rabu (11/6/2008).

RDKK juga bukan solusi tepat bagi para pesanggem atau petani yang bercocok tanam di dalam hutan. "Harus diakui, bahwa kondisi karut-marutnya pupuk karena ada faktor X, salah satunya pupuk lari ke hutan," katanya. Pemerintah tidak bisa tutup mata terhadap fenomena ini.

Menurut Jufriyadi, boleh saja pemerintah menyatakan petani hutan tidak boleh menggunakan pupuk bersubsidi. "Tapi apa dijamin, pupuk bersubsidi tak bakal keluyuran ke hutan? Apa Perhutani mampu mengontrol? Wilayah pembinaan petani hutan ada pada Dishutbun, bukan Perhutani," katanya keras.

Rendra Wirawan, anggota Komisi B dari Fraksi Demokrat Amanat Bangsa, menganggap RDKK hanya solusi awal dan bukan final. Ia meminta ada pemerataan distribusi pupuk bersubsidi.

Sementara, anggota Komisi B dari Fraksi PPP Samuji Zarkasih mendesak agar Pemkab Jember mengeluarkan peta lokasi lahan yang diberi pupuk bersubsidi, sebagaimana dilakukan untuk petani tebu. Ini terkait dengan masalah kepemilikan lahan, agar pupuk bersubsidi tepat sasaran. [wir/kun]