Defisit APBD Jember 2009 Diperbesar
sumber: beritajatim.com

Jember - Defisit APBD 2009 semakin besar, menyusul adanya tambahan anggaran untuk sejumlah bidang yang sebelumnya tidak dialokasikan.

Panitia Anggaran DPRD Jember mencatat, asumsi pendapatan yang semula Rp 1,223 triliun naik menjadi Rp 1,231 triliun. Sementara, asumsi belanja yang semula Rp 1,258 triliun naik menjadi Rp 1,272 triliun.

Dengan demikian, terjadi defisit, yang semula Rp 34,291 miliar menjadi Rp 41,025 miliar. Namun, target pendapatan asli daerah (PAD) meningkat, dari Rp 99,28 miliar menjadi Rp 107,879 miliar.

Juru bicara Panitia Anggaran DPRD Jember Rendra Wirawan mengatakan, Dewan meminta kepada Pemerintah Kabupaten Jember untuk meningkatkan program kerja yang bisa mendongkrak PAD.

"Penurunan pendapatan daerah tidak logis dan harus mendapat perhatian bersama," katanya, dalam paripurna terakhir pembahasan APBD 2009, di gedung DPRD Jember, Kamis (20/11/2008).

Sekretaris Kabupaten Jember Djoewito mengatakan, penambahan defisit dikarenakan adanya anggaran baru yang harus diakomodasi, seperti anggaran beasiswa retrieval untuk anak miskin.

Namun, defisit APBD seperti ini bukanlah hal yang harus dikhawatirkan. "Tahun kemarin juga defisit. sekarang ini kan anggaran tak harus berimbang. Dana alokasi umum (DAU) yang kita pakai masih asumsi 2008. DAK (Dana Alokasi Khusus) kita belum berani plot, sehingga blank, jadi defisit," katanya.

Ketua Komisi D Bidang Pendidikan Miftahul Ulum mengatakan, beberapa penambahan anggaran memang cukup signifikan. "Anggaran retrieval yang semula tidak ada kita minta anggarkan Rp 1,5 miliar. Begitu juga bantuan untuk lembaga pendidikan swasta, kita minta anggaran Rp 1,5 miliar," katanya.

Anggaran jaminan kesehatan untuk warga miskin yang belum terdata di RSUD dr. Subandi disepakati Rp 800 juta. "Pemkab memberikan subsidi untuk tiga rumah sakit daerah. Namun ada miskomunikasi, sehingga yang seharusnya dialokasikan sebagian untuk warga miskin, ternyata belum teralokasikan. Kita pun meminta agar dialokasikan," kata Ulum.

sementara itu, juru bicara Fraksi Kebangkitan Bangsa Ubaidillah meminta agar Dinas Kesehatan dan Badan Kependudukan Jember untuk memperbarui data warga miskin. [wir/kun]