Banyuwangi Jadi Kota Pelarian Pupuk Jember
sumber: beritajatim.com
Jember – Kabupaten Banyuwangi menjadi tempat dilarikannya pupuk bersubsidi dari Jember. Kepolisian saat ini secara intensif melakukan operasi khusus untuk mengantisipasi kemungkinan datang dan perginya pupuk ilegal dari Jember.
Operasi khusus ini akan melibatkan sedikitnya 60 personil kepolisian, dan juga mengantisipasi kemungkinan penimbunan bahan bakar minyak. Sejauh ini kepolisian Jember berhasil membongkar penimbunan 30 ton pupuk bersubsidi dan 2,2 ton pupuk yang hendak dilarikan ke Bondowoso.
"Ada beberapa agen yang kucing-kucingan, mencari kesempatan. Dia menjual dan membeli dari petani. Kami khawatir ini semacam lingkaran. Ada yang menyamar jadi petani, beli pupuk, lalu dijual lagi ke agen lain," kata Kapolres Jember Ibnu Istischa, Kamis (15/5/2008).
Saat ini kepolisian terus mengecek di lapangan. Istischa khawatir, pupuk dijual ke kabupaten lain. "Kemarin rencananya ada yang mau dijual ke Banyuwangi. Tapi ada juga pupuk luar masuk sini. Alasannya di sana berlebih. Tapi kan saat ini semua kekurangan pupuk," katanya.
Terakhir, kepolisian sempat menyelidiki kecamatan Puger karena di sana terjadi kelangkaan pupuk. Namun hasilnya masih nihil.
Sementara itu DPRD Jember mengecam lemahnya pengawasan yang dilakukan terhadap distribusi pupuk oleh pemerintah. Rendra Wirawan, anggota Komisi B dari Fraksi Demokrat Amanat Bangsa, menyerukan agar distributor tidak lepas tangan jika terjadi penyimpangan distribusi pupuk.
"Selama ini, jika ada penyimpangan di tingkat kios, distributor terkesan mau cuci tangan. Tidak bisa begitu. Distributor harus ikut bertanggungjawab. Dia tidak hanya mendistribusikan, tapi juga harus melakukan evaluasi dan pemantauan," kata Wirawan.
Wirawan menghendaki ada sanksi tegas dan keras kepada pelaku penimbunan maupun pelarian pupuk ke daerah lain. Bukan hanya kios yang mendapat teguran dari pemerintah, tapi juga distributor yang membawahi kios nakal juga harus dikenai teguran. [wir/ted]
Kamis, Mei 15, 2008
Jumat, Mei 09, 2008
DPP Kuatkan Pelengseran Ketua & Sekretaris PAN Jember
sumber: beritajatim.com
Jember – Konflik di tubuh Partai Amanat Nasional Jember dipungkasi oleh Dewan Pimpinan Pusat dengan mengesahkan caretaker yang dijabat Agus Fatchurrochman menjadi pelaksana tugas ketua Dewan Pimpinan Daerah.
Agus yang dibantu Plt sekretaris Budiharto Tasmo langsung melayangkan surat kepada kepolisian, pemerintah kabupaten, Komisi Pemilihan Umum Daerah, kejaksaan, DPRD, dan fraksi-fraksi di parlemen untuk memberitahukan keabsahan jabatannya.
"Dengan dipilihnya Agus oleh DPP, maka konflik di PAN Jember selesai. Jadi apabila ada pihak di luar kami yang mengatasnamakan ketua dan sekretaris DPD PAN Jember adalah tidak sah dan di luar tanggungjawab DPP PAN," kata Rendra Wirawan, bendahara DPD PAN Jember, Jumat (9/5/2008).
PAN Jember sempat berkonflik, menyusul keinginan kader PAN agar Ketua DPD PAN Jember Umar Fauzi diganti. Di bawah kepemimpinan Umar, ada penilaian PAN mandek dan tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Konflik tersebut memanas, dan akhirnya Dewan Pimpinan Wilayah PAN Jawa Timur membentuk tim caretaker yang bertugas menyelenggarakan musyawarah daerah luar biasa. Musdalub ini untuk menentukan ketua PAN Jember yang baru.
Namun, dalam perkembangannya, DPP PAN dalam surat benomor PAN/A/K-WSJ/026/III/2008 malah tidak menginginkan adanya musdalub. DPP menyetujui penetapan caretaker menjadi pelaksana tugas ketua dan sekretaris PAN Jember.
Surat DPP ditandatangani ketua Abdul Hakim Naja dan wakil sekretaris jenderal Viva Yoga Mauladi.
Sekretaris DPD PAN Jember yang dilengserkan Abdul Ghafur mengatakan dirinya tidak akan melakukan perlawanan.
"Biar mereka sadar sendiri. Saya nggak akan pernah melawan kekuasaan dengan kekuasaan. Kalau saya berlindung dengan konstitusi, maka konstitusi itu sendiri yang akan memberikan perlawanan," tegasnya.
Ghafur mempertanyakan balik dasar yang digunakan untuk menetapkan caretaker memimpin DPD tanpa musdalub. "Bahasa Plt (pelaksana tugas), Plh (pelaksana harian), caretaker itu sama. Kalau semua hasil musda bisa digagalkan dengan caretaker, semua ketua ditunjuk semua, tidak melalui musyawarah," katanya.
Menurutnya kekuasaan tertinggi di PAN adalah musyawarah. Kalau musyawarah dikalahkan kekuasaan Ghafur pasrah dan mempersilahkannya.[wir/ted]
sumber: beritajatim.com
Jember – Konflik di tubuh Partai Amanat Nasional Jember dipungkasi oleh Dewan Pimpinan Pusat dengan mengesahkan caretaker yang dijabat Agus Fatchurrochman menjadi pelaksana tugas ketua Dewan Pimpinan Daerah.
Agus yang dibantu Plt sekretaris Budiharto Tasmo langsung melayangkan surat kepada kepolisian, pemerintah kabupaten, Komisi Pemilihan Umum Daerah, kejaksaan, DPRD, dan fraksi-fraksi di parlemen untuk memberitahukan keabsahan jabatannya.
"Dengan dipilihnya Agus oleh DPP, maka konflik di PAN Jember selesai. Jadi apabila ada pihak di luar kami yang mengatasnamakan ketua dan sekretaris DPD PAN Jember adalah tidak sah dan di luar tanggungjawab DPP PAN," kata Rendra Wirawan, bendahara DPD PAN Jember, Jumat (9/5/2008).
PAN Jember sempat berkonflik, menyusul keinginan kader PAN agar Ketua DPD PAN Jember Umar Fauzi diganti. Di bawah kepemimpinan Umar, ada penilaian PAN mandek dan tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Konflik tersebut memanas, dan akhirnya Dewan Pimpinan Wilayah PAN Jawa Timur membentuk tim caretaker yang bertugas menyelenggarakan musyawarah daerah luar biasa. Musdalub ini untuk menentukan ketua PAN Jember yang baru.
Namun, dalam perkembangannya, DPP PAN dalam surat benomor PAN/A/K-WSJ/026/III/2008 malah tidak menginginkan adanya musdalub. DPP menyetujui penetapan caretaker menjadi pelaksana tugas ketua dan sekretaris PAN Jember.
Surat DPP ditandatangani ketua Abdul Hakim Naja dan wakil sekretaris jenderal Viva Yoga Mauladi.
Sekretaris DPD PAN Jember yang dilengserkan Abdul Ghafur mengatakan dirinya tidak akan melakukan perlawanan.
"Biar mereka sadar sendiri. Saya nggak akan pernah melawan kekuasaan dengan kekuasaan. Kalau saya berlindung dengan konstitusi, maka konstitusi itu sendiri yang akan memberikan perlawanan," tegasnya.
Ghafur mempertanyakan balik dasar yang digunakan untuk menetapkan caretaker memimpin DPD tanpa musdalub. "Bahasa Plt (pelaksana tugas), Plh (pelaksana harian), caretaker itu sama. Kalau semua hasil musda bisa digagalkan dengan caretaker, semua ketua ditunjuk semua, tidak melalui musyawarah," katanya.
Menurutnya kekuasaan tertinggi di PAN adalah musyawarah. Kalau musyawarah dikalahkan kekuasaan Ghafur pasrah dan mempersilahkannya.[wir/ted]
Marak Pencurian, Nelayan Puger Resah
sumber: beritajatim.com
Jember - Nelayan pesisir selatan di kecamatan Puger akhir-akhir ini diresahkan oleh pencurian alat tangkap (setet) dan komponen mesin kapal. Nelayan meminta agar belasan unit lampu merkuri yang tidak menyala sejak tahun 2004 segera dialiri listrik.
Ketua Kelompok Nelayan Setet Rizki Samudra, Muhammad Edi Susanto, mengatakan bahwa ada 17 unit lampu merkuri yang tak berfungsi. "Padahal lampu ini dibutuhkan untuk menerangi pantai, sehingga nelayan tidak kesulitan saat menaikkan hasil tangkapan di malam hari," katanya, Jumat (9/5/2008).
Akibat tiadanya penerangan yang cukup, beberapa kali terjadi pencurian. Dua bulan silam dalam satu malam enam unit alat tangkap ikan setet hilang. Belum lagi beberapa kali komponen mesin seperti baling-baling juga raib.
Edi menolak jika pemerintah kabupaten berargumentasi bahwa tidak ada aliran listrik untuk lampu merkuri itu. "Kalau nggak ada listriknya kenapa dibangun," katanya.
Anggota Komisi B DPRD Jember Rendra Wirawan mengatakan, akan menyampaikan permasalahan itu ke Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup yang menangani masalah penerangan jalan umum. "Kebetulan Jember sedang melaksanakan program penerangan jalan umum senilai Rp 85 miliar. Kami akan minta agar penerangan juga dilakukan di wilayah pantai," kata Wirawan, tersenyum. [wir/sit]
sumber: beritajatim.com
Jember - Nelayan pesisir selatan di kecamatan Puger akhir-akhir ini diresahkan oleh pencurian alat tangkap (setet) dan komponen mesin kapal. Nelayan meminta agar belasan unit lampu merkuri yang tidak menyala sejak tahun 2004 segera dialiri listrik.
Ketua Kelompok Nelayan Setet Rizki Samudra, Muhammad Edi Susanto, mengatakan bahwa ada 17 unit lampu merkuri yang tak berfungsi. "Padahal lampu ini dibutuhkan untuk menerangi pantai, sehingga nelayan tidak kesulitan saat menaikkan hasil tangkapan di malam hari," katanya, Jumat (9/5/2008).
Akibat tiadanya penerangan yang cukup, beberapa kali terjadi pencurian. Dua bulan silam dalam satu malam enam unit alat tangkap ikan setet hilang. Belum lagi beberapa kali komponen mesin seperti baling-baling juga raib.
Edi menolak jika pemerintah kabupaten berargumentasi bahwa tidak ada aliran listrik untuk lampu merkuri itu. "Kalau nggak ada listriknya kenapa dibangun," katanya.
Anggota Komisi B DPRD Jember Rendra Wirawan mengatakan, akan menyampaikan permasalahan itu ke Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup yang menangani masalah penerangan jalan umum. "Kebetulan Jember sedang melaksanakan program penerangan jalan umum senilai Rp 85 miliar. Kami akan minta agar penerangan juga dilakukan di wilayah pantai," kata Wirawan, tersenyum. [wir/sit]
Langganan:
Postingan (Atom)
