DPRD Jember Desak Pertambangan Liar Dihentikan
sumber: beritajatim.com
Jember - Penambangan batu di kawasan hutan Perhutani dan Perkebunan meliputi kawasan Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Kali Mrawan Kecamatan Silo, terus berlanjut. Sejumlah aktifis LSM Lingkungan direncanakan menggelar aksi protes, besok.
Ratusan aktifis lingkungan hidup ini mendesak DPRD lebih tegas. Mereka juga menagih janji DPRD yang akan menutup paksa penambangan liar tersebut. Seperti diberitakan sebelumnya, hingga kini eksplorasi oleh CV Assidiq Agung Putra di kebun Kali Mrawan kian memprihatinkan.
Ribuan kilo tanah, dan batu-batuan berkadar Mn (Mangaan) terus dikeruk dan dijual ke luar kota tujuan Surabaya. Anehnya, truk-truk pengangkut batu itu kendati terkena razia Polwil Besuki, ternyata hanya diperiksa terkait surat jalan angkut saja.
"Kenapa tidak disidik kasus pelanggaran UU Lingkungan Hidup," ujar Rendra Wirawan, anggota Komisi B DPRD.
Rendra meminta aparat hukum sudah mulai turun tangan dan tegas dalam persoalan ini. Menurutnya, DPRD telah merekomendasi agar penambangan itu ditutup.
Secara teori DPRD akan memberi rekomendasi kepada Pemkab agar segera merumuskan Perda Galian B, agar pengawasannya lebih otonom. Jika tidak, masih dikendalikan Pemprop. Sedang ijin penambangan seringkali lewat jalur tol di Dirjen Pertambangan Pusat. Ini kalau tidak ada koordinasi jelas merugikan Pemkab.
Bahkan, DPRD secara resmi telah menyuarakan secara langsung kepada Pemkab, terutama Disperindag agar mencabut ijin usaha CV Assidiq Agung Putra tersebut jika membandel. Rendra mengatakan dampak ke depan pasca penambangan itu sangat mengkhawatirkan.
Agus Fais, Direktur CV Assidiq Agung Putra, tetap tak bergeming. Dia terus mengupayakan agar eksplorasi material bebatuan Silo yang mengandung kadar Mangaan itu bisa terjual sehingga Break Event Point (BEP) perusahaannya memenuhi, dan memenuhi kontrak permintaan pasar. [her/sit]
Selasa, Juni 17, 2008
Rabu, Juni 11, 2008
Rabu, 11/06/2008 18:53 WIB
Kelompok Tani Sakit, RDKK Diramalkan Amburadul
sumber: beritajatim.com
Jember- Keputusan Pemerintah Kabupaten Jember menggunakan rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) sebagai landasan penyaluran pupuk bersubsidi dikritik keras oleh legislator. RDKK tak akan efektif, termasuk untuk mencegah pupuk tidak masuk ke hutan.
Anggota Komisi B DPRD Jember Jufriyadi menyebut solusi RDKK sebagai solusi yang lucu. RDKK bersandar pada rapat kelompok tani dan bukan hanya ditentukan pengurus kelompok tani. Namun kenyataannya, di Jember, sebagian besar kelompok tani tidak sehat.
"Saya jamin RDKK akan amburadul. Kita ambil contoh saja pembagian benih bersubsidi kemarin yang berdasarkan kelompok tani, muncul persoalan di mana-mana. Kalau mau pakai RDKK, sehatkan dulu itu kelompok tani. Di sini peran petugas penyuluh lapang penting," kata Jufriyadi, Rabu (11/6/2008).
RDKK juga bukan solusi tepat bagi para pesanggem atau petani yang bercocok tanam di dalam hutan. "Harus diakui, bahwa kondisi karut-marutnya pupuk karena ada faktor X, salah satunya pupuk lari ke hutan," katanya. Pemerintah tidak bisa tutup mata terhadap fenomena ini.
Menurut Jufriyadi, boleh saja pemerintah menyatakan petani hutan tidak boleh menggunakan pupuk bersubsidi. "Tapi apa dijamin, pupuk bersubsidi tak bakal keluyuran ke hutan? Apa Perhutani mampu mengontrol? Wilayah pembinaan petani hutan ada pada Dishutbun, bukan Perhutani," katanya keras.
Rendra Wirawan, anggota Komisi B dari Fraksi Demokrat Amanat Bangsa, menganggap RDKK hanya solusi awal dan bukan final. Ia meminta ada pemerataan distribusi pupuk bersubsidi.
Sementara, anggota Komisi B dari Fraksi PPP Samuji Zarkasih mendesak agar Pemkab Jember mengeluarkan peta lokasi lahan yang diberi pupuk bersubsidi, sebagaimana dilakukan untuk petani tebu. Ini terkait dengan masalah kepemilikan lahan, agar pupuk bersubsidi tepat sasaran. [wir/kun]
Kelompok Tani Sakit, RDKK Diramalkan Amburadul
sumber: beritajatim.com
Jember- Keputusan Pemerintah Kabupaten Jember menggunakan rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) sebagai landasan penyaluran pupuk bersubsidi dikritik keras oleh legislator. RDKK tak akan efektif, termasuk untuk mencegah pupuk tidak masuk ke hutan.
Anggota Komisi B DPRD Jember Jufriyadi menyebut solusi RDKK sebagai solusi yang lucu. RDKK bersandar pada rapat kelompok tani dan bukan hanya ditentukan pengurus kelompok tani. Namun kenyataannya, di Jember, sebagian besar kelompok tani tidak sehat.
"Saya jamin RDKK akan amburadul. Kita ambil contoh saja pembagian benih bersubsidi kemarin yang berdasarkan kelompok tani, muncul persoalan di mana-mana. Kalau mau pakai RDKK, sehatkan dulu itu kelompok tani. Di sini peran petugas penyuluh lapang penting," kata Jufriyadi, Rabu (11/6/2008).
RDKK juga bukan solusi tepat bagi para pesanggem atau petani yang bercocok tanam di dalam hutan. "Harus diakui, bahwa kondisi karut-marutnya pupuk karena ada faktor X, salah satunya pupuk lari ke hutan," katanya. Pemerintah tidak bisa tutup mata terhadap fenomena ini.
Menurut Jufriyadi, boleh saja pemerintah menyatakan petani hutan tidak boleh menggunakan pupuk bersubsidi. "Tapi apa dijamin, pupuk bersubsidi tak bakal keluyuran ke hutan? Apa Perhutani mampu mengontrol? Wilayah pembinaan petani hutan ada pada Dishutbun, bukan Perhutani," katanya keras.
Rendra Wirawan, anggota Komisi B dari Fraksi Demokrat Amanat Bangsa, menganggap RDKK hanya solusi awal dan bukan final. Ia meminta ada pemerataan distribusi pupuk bersubsidi.
Sementara, anggota Komisi B dari Fraksi PPP Samuji Zarkasih mendesak agar Pemkab Jember mengeluarkan peta lokasi lahan yang diberi pupuk bersubsidi, sebagaimana dilakukan untuk petani tebu. Ini terkait dengan masalah kepemilikan lahan, agar pupuk bersubsidi tepat sasaran. [wir/kun]
Langganan:
Postingan (Atom)
