Selamatkan Petani, Subsidi Pupuk Organik
Sumber: beritajatim.com
Jember- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember didesak mendukung gerakan pembuatan dan penggunaan pupuk organik melalui pemberian subsidi. Selain itu, produsen pupuk organik tingkat lokal perlu diperbanyak.
Desakan ini dikemukakan Edi Suryanto, Ketua kelompok tani Margi Rahayu. "Harus ada anggaran subsidi dari APBD. Selama ini yang disubsidi APBN baru pabrik pupuk organik BUMN seperti Petroganik," katanya.
Konsekuensinya, anggaran sektor pertanian dalam APBD tak hanya Rp 3 miliar. Edi mengingatkan, 60 persen warga Jember adalah petani. "Semestinya anggaran pertanian Rp 20 miliar," katanya.
Saat ini pupuk organik mulai banyak diminati petani. Di tengah krisis pupuk kimia, kepercayaan petani mulai tumbuh terhadap pupuk yang berasal dari alam. Sebagian petani memilih membuat sendiri, dan sebagian lagi memilih membeli.
Margi Rahayu menggarap sekitar 103 hektare sawah. Sekitar 60 - 70 persen dari lahan tersebut telah menggunakan pupuk organik. Kendati sebagian petani menggunakan tanpa pengolahan dan langsung menggunakan pupuk kandang (berasal dari kotoran hewan ternak).
Penggunaan pupuk organik mengurangi konsumsi pupuk anorganik. Tanpa pupuk organik, biasanya petani menggunakan pupuk anorganik berlebih hingga 500 kilogram. Jumlah ini bisa dikurangi menjadi 200 kilogram, begitu pupuk organik digunakan.
Sejauh ini, pengupayaan pupuk organik merupakan inovasi petani sendiri. Selama ini, petugas penyuluh lapang memang menyosialisasikan penggunaan pupuk organik, namun belum begitu berhasil. Keberhasilan justru muncul, saat petani terbentur kelangkaan pupuk kimia bersubsidi.
Agar pupuk organik lebih memasyarakat, Edi juga menyarankan, agar produsen pupuk lokal diberdayakan. "Produsen pupuk organik lokal bisa kelompok tani," katanya, menyarankan agar teknologi tepat guna pembuatan pupuk organik digencarkan pengenalannya ke petani.
Anggota Komisi B Bidang Pertanian Rendra Wirawan setuju, jika pemerintah kabupaten memberikan subsidi untuk pupuk organik. "Ini kebangkitan petani. Perlu kita dukung. Kami akan upayakan di Komisi B agar dianggarkan pada APBD 2009," katanya.
Rendra mendesak agar anggaran sektor pertanian ditambah. "Sektor pendidikan perlu dievaluasi, seberapa jauh penggunaan anggaran Dinas Pendidikan selama ini. Sektor pertanian juga program prioritas. Idealnya, mendapat 14 persen dari APBD," katanya. [bj2]
Minggu, Oktober 26, 2008
Kamis, Oktober 23, 2008
Dinamika Pencalonan Legislator
KPUD: Perubahan Nomor Caleg Hak Parpol
sumber: beritajatim.com
Jember - Komisi Pemilihan Umum Daerah Jember menegaskan, bahwa pergeseran nomor urut pencalonan Abdul Ghafur merupakan hak Partai Amanat Nasional. KPUD Jember tak bisa mengintervensi.
Ghafur yang berada di daerah pemilihan Jember I mulanya berada di nomor urut pertama. Namun saat pengumuman daftar calon sementara, ia berada di nomor dua, digeser Pelaksana Tugas Ketua Dewan Pimpinan Daerah PAN Jember, Agus Faturrochman.
"Dalam masa perbaikan, partai diberi kesempatan untuk menambah calon apabila caleg yang diajukan belum mencapai 120 persen kursi yang diperebutkan di masing-masing dapil," kata anggota KPUD Jember Mochammad Eksan.
Sementara itu, Bendahara PAN Jember Rendra Wirawan menjelaskan, pengurus PAN punya wewenang penuh soal nomor urut. "Setahu saya ketua punya pertimbangan dalam mengambil keputusan, termasuk kinerja, loyalitas, punya kesalahan atau tidak terhadap partai," katanya.
Perlu diketahui, Ghafur adalah sekretaris PAN hasil musyawarah daerah. Di tengah perjalanan, kepengurusan tersebut digantikan oleh pelaksana tugas yang diketuai Agus Faturrochman. Mulanya, Ghafur menggalang perlawanan dengan membuat sekretariat Dewan Pimpinan Daerah PAN Jember tandingan.
Perkembangan selanjutnya, Dewan Pimpinan Pusat PAN ternyata lebih mengakui kepemimpinan Agus, sehingga pencalonan anggota legislatif menjadi hak kepengurusan pelaksana tugas. Ghafur pun memilih menyeberang, sementara Umar Fauzi, ketua DPD PAN Jember hasil musda, menyeberang ke Partai Matahari Bangsa.[wir/ted]
KPUD: Perubahan Nomor Caleg Hak Parpol
sumber: beritajatim.com
Jember - Komisi Pemilihan Umum Daerah Jember menegaskan, bahwa pergeseran nomor urut pencalonan Abdul Ghafur merupakan hak Partai Amanat Nasional. KPUD Jember tak bisa mengintervensi.
Ghafur yang berada di daerah pemilihan Jember I mulanya berada di nomor urut pertama. Namun saat pengumuman daftar calon sementara, ia berada di nomor dua, digeser Pelaksana Tugas Ketua Dewan Pimpinan Daerah PAN Jember, Agus Faturrochman.
"Dalam masa perbaikan, partai diberi kesempatan untuk menambah calon apabila caleg yang diajukan belum mencapai 120 persen kursi yang diperebutkan di masing-masing dapil," kata anggota KPUD Jember Mochammad Eksan.
Sementara itu, Bendahara PAN Jember Rendra Wirawan menjelaskan, pengurus PAN punya wewenang penuh soal nomor urut. "Setahu saya ketua punya pertimbangan dalam mengambil keputusan, termasuk kinerja, loyalitas, punya kesalahan atau tidak terhadap partai," katanya.
Perlu diketahui, Ghafur adalah sekretaris PAN hasil musyawarah daerah. Di tengah perjalanan, kepengurusan tersebut digantikan oleh pelaksana tugas yang diketuai Agus Faturrochman. Mulanya, Ghafur menggalang perlawanan dengan membuat sekretariat Dewan Pimpinan Daerah PAN Jember tandingan.
Perkembangan selanjutnya, Dewan Pimpinan Pusat PAN ternyata lebih mengakui kepemimpinan Agus, sehingga pencalonan anggota legislatif menjadi hak kepengurusan pelaksana tugas. Ghafur pun memilih menyeberang, sementara Umar Fauzi, ketua DPD PAN Jember hasil musda, menyeberang ke Partai Matahari Bangsa.[wir/ted]
Senin, Oktober 06, 2008
Sebagian Legislator Pilih Perpanjang Libur Lebaran
sumber: beritajatim.com
Jember - Sebagian besar anggota DPRD Jember tidak nongol saat hari pertama masuk kerja pasca libur lebaran, Senin (6/10/2008). Jumlah mereka yang masuk kerja bisa dihitung dengan jari tangan.
Yang tampak nongol adalah Ketua Komisi D Miftahul Ulum, Wakil Ketua Komisi C Ubaidillah, anggota Komisi A Wakik, Ketua Fraksi PDI Perjuangan Hari Sumarsono, dan Wakil Ketua DPRD Jember Mochammad Asir.
Hari Sumarsono mengatakan, DPRD bukan pemerintah namun merupakan bagian dari pemerintahan. Anggota parlemen seharusnya masuk kerja hari ini. "Kami tahu sekarang masih dalam suasana lebaran, mungkin kawan-kawan nyambangi sanak keluarga dan konstituen," jelasnya.
Hari sendiri berharap sesibuk apapun para anggota dewan, masih ada kesempatan untuk masuk kantor. Jika masih ada anggota DPRD yang tak masuk kerja, hanya akan mengundang pertanyaan masyarakat. "Tidak masuk full tidak apa-apa. Siapa tahu ada aspirasi masyarakat," katanya.
Mochammad Asir juga berharap kawan-kawannya untuk tetap disiplin masuk kerja. Apalagi bulan ini ini kesibukan DPRD Jember cukup tinggi, di antaranya menyelesaikan peraturan daerah tentang susunan organisasi dan tata kerja (SOTK). Setelah itu bersiap menyusun APBD 2009.
"Ini masa terakhir jabatan, bisa digunakan untuk perbaikan ke depan. Masyarakat nanti yang akan menilai. Apalagi, masa pencalonan legislatif kan sudah selesai," kata Asir.
Sementara itu, Rendra Wirawan dari Komisi B yang tidak masuk kerja hari ini mengatakan bahwa dirinya tidak membolos. "Saya mau masuk kerja. Tapi ada istri tokoh Muhammadiyah dan Tapak Suci yang meninggal dunia, sehingga saya harus ikut membantu. Ini baru saja selesai," katanya. [wir/ted]
sumber: beritajatim.com
Jember - Sebagian besar anggota DPRD Jember tidak nongol saat hari pertama masuk kerja pasca libur lebaran, Senin (6/10/2008). Jumlah mereka yang masuk kerja bisa dihitung dengan jari tangan.
Yang tampak nongol adalah Ketua Komisi D Miftahul Ulum, Wakil Ketua Komisi C Ubaidillah, anggota Komisi A Wakik, Ketua Fraksi PDI Perjuangan Hari Sumarsono, dan Wakil Ketua DPRD Jember Mochammad Asir.
Hari Sumarsono mengatakan, DPRD bukan pemerintah namun merupakan bagian dari pemerintahan. Anggota parlemen seharusnya masuk kerja hari ini. "Kami tahu sekarang masih dalam suasana lebaran, mungkin kawan-kawan nyambangi sanak keluarga dan konstituen," jelasnya.
Hari sendiri berharap sesibuk apapun para anggota dewan, masih ada kesempatan untuk masuk kantor. Jika masih ada anggota DPRD yang tak masuk kerja, hanya akan mengundang pertanyaan masyarakat. "Tidak masuk full tidak apa-apa. Siapa tahu ada aspirasi masyarakat," katanya.
Mochammad Asir juga berharap kawan-kawannya untuk tetap disiplin masuk kerja. Apalagi bulan ini ini kesibukan DPRD Jember cukup tinggi, di antaranya menyelesaikan peraturan daerah tentang susunan organisasi dan tata kerja (SOTK). Setelah itu bersiap menyusun APBD 2009.
"Ini masa terakhir jabatan, bisa digunakan untuk perbaikan ke depan. Masyarakat nanti yang akan menilai. Apalagi, masa pencalonan legislatif kan sudah selesai," kata Asir.
Sementara itu, Rendra Wirawan dari Komisi B yang tidak masuk kerja hari ini mengatakan bahwa dirinya tidak membolos. "Saya mau masuk kerja. Tapi ada istri tokoh Muhammadiyah dan Tapak Suci yang meninggal dunia, sehingga saya harus ikut membantu. Ini baru saja selesai," katanya. [wir/ted]
PAN Tak Mau Dituduh Tak Ramah Perempuan
sumber: beritajatim.com
Jember - Partai Amanat Nasional Jember menolak jika disebut tak ramah terhadap bakal calon legislator perempuan. Kendati belum memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan, PAN Jember menyatakan cukup apresiatif.
Hal ini dikemukakan Bendahara Dewan Pimpinan Daerah PAN Jember Rendra Wirawan, Senin (6/10/2008). "Meski tidak memenuhi kuota 30 persen, caleg perempuan kami tempatkan pada nomor pertama. Di Daerah Pemilihan 5 DPRD Jember, caleg perempuan berada di nomor urut pertama," katanya.
PAN sebenarnya sudah membuka diri bagi politisi perempuan. Namun, menurut Rendra, para anggota perempuan PAN lebih tertarik berkecimpung di sektor sosial. "Jadi, bagi-bagi tugaslah," katanya.
Apakah tak mungkin dilakukan pergeseran dalam daftar calon sementara (DCS) untuk memenuhi kuota? Rendra tidak berani menjamin dilakukannya pergeseran. Namun, dalam DCS bisa saja terjadi pergantian, terutama bila ada laporan masyarakat mengenai salah satu calon.
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum Daerah Jember mengumumkan bahwa masih banyak partai politik yang belum memenuhi ketentuan kuota keterwakilan perempuan. Anggota KPUD Jember Ketty Tri Setyorini meminta kepada partai-partai untuk mempertimbangkan kembali masalah keterwakilan perempuan sebagaimana diamanatkan undang-undang.[wir/ted]
sumber: beritajatim.com
Jember - Partai Amanat Nasional Jember menolak jika disebut tak ramah terhadap bakal calon legislator perempuan. Kendati belum memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan, PAN Jember menyatakan cukup apresiatif.
Hal ini dikemukakan Bendahara Dewan Pimpinan Daerah PAN Jember Rendra Wirawan, Senin (6/10/2008). "Meski tidak memenuhi kuota 30 persen, caleg perempuan kami tempatkan pada nomor pertama. Di Daerah Pemilihan 5 DPRD Jember, caleg perempuan berada di nomor urut pertama," katanya.
PAN sebenarnya sudah membuka diri bagi politisi perempuan. Namun, menurut Rendra, para anggota perempuan PAN lebih tertarik berkecimpung di sektor sosial. "Jadi, bagi-bagi tugaslah," katanya.
Apakah tak mungkin dilakukan pergeseran dalam daftar calon sementara (DCS) untuk memenuhi kuota? Rendra tidak berani menjamin dilakukannya pergeseran. Namun, dalam DCS bisa saja terjadi pergantian, terutama bila ada laporan masyarakat mengenai salah satu calon.
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum Daerah Jember mengumumkan bahwa masih banyak partai politik yang belum memenuhi ketentuan kuota keterwakilan perempuan. Anggota KPUD Jember Ketty Tri Setyorini meminta kepada partai-partai untuk mempertimbangkan kembali masalah keterwakilan perempuan sebagaimana diamanatkan undang-undang.[wir/ted]
Langganan:
Postingan (Atom)
