Nepotisme ala Kades hingga Permainan Oknum PPL

Jember - Ada banyak modus penyimpangan distribusi benih bersubsidi di Jember. Modus ini melibatkan kelompok tani, oknum kepala desa, hingga oknum petugas penyuluh lapang.

Anggota Komisi B DPRD Jember Rendra Wirawan mengatakan, di kecamatan Ambulu, ada PPL yang memberikan benih ke beberapa kelompok tani yang tidak memiliki anggota jelas.

"Di Kecamatan Panti, ada kelompok yang menerima tak sesuai rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK)," kata Rendra, dalam hearing dengan Dinas Pertanian Jember, di gedung dewan, Kamis (2/8/2007). Sementara itu, di kecamatan Gumukmas, ada oknum kepala desa yang membagikan benih ke warga yang bukan petani. "Ini yang salah siapa? PPL, Disperta, atau kontraktor benih?" tukas Rendra.

Rendra mendesak, agar mereka yeng melakukan penyimpangan diproses secara hukum. "Komisi B harus merekomendasikan agar mereka diserahkan ke yang berwajib," katanya.

Wakil Ketua Komisi B Niti Soeroto menjelaskan, di Kecamatan Wuluhan, anggota kelompok tani penerima bantuan benih sepakat membayarkan sejumlah uang setelah panen.

"Masalahnya kita tidak tahu apakah penerima bantuan benih adalah benar-benar petani penggarap atau pemilik sawah yang hanya menyewakan lahannya. Kalau pemilik tanah yang hanya menyewakan tapi menerima, ini kan tidak benar," kata Soeroto.

Kepala Disperta Hari Widjajadi menegaskan, kesalahan PPL menjadi tanggungjawabnya. "Kalau ada yang jelek, itu kesalahan saya. Tapi tidak semua PPL jelek, dan tidak semua bagus," katanya.

Jumlah PPL di Jember terbatas untuk mengawasi seluruh kelompok tani, yakni 161 orang. Namun, Widjajadi tak akan menjadikan dalih. (www.beritajatim.com)

©2006-2007 Beritajatim.com

Benih Bersubsidi Diperjualbelikan

Jember - Komisi B DPRD Jember mendapat laporan mengenai adanya dugaan penyimpangan dalam penyaluran benih bersubsidi dari pemerintah pusat. Namun pihak petani belum menemukan penyimpangan itu.

Dua anggota Komisi B, Rendra Wirawan dan Jufriyadi, mengungkapkan bahwa ada laporan mengenai diperjualbelikannya benih bersubsidi tersebut di tingkatan kelompok tani. "Yang melakukan oknum ketua kelompok tani di wilayah selatan," kata Jufriyadi, Sabtu (28/7/2007).

Belum diketahui kebenaran dan alasan penjualbelian itu. Yang terang, menurut Rendra, laporan jual beli benih itu berasal dari kecamatan Tanggul dan Semboro. "Sementara di kecamatan Silo ada laporan ketidaksesuaian jumlah benih yang disuplai dengan rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK)," katanya.

Komisi B masih terus menelisik kebenaran laporan-laporan tersebut melalui konstituen di daerah pemilihan masing-masing. Rapat dengar pendapat sedianya akan digelar Kamis lalu (26/7/2007). Namun, terpaksa ditunda dan baru akan digelar pekan mendatang.

"Kami akan mengevaluasi kebenaran laporan tersebut. Jika benar, apa yang menyebabkan itu terjadi dan bagaimana mengantisipasinya. Kami akan mengajak bicara Dinas Pertanian dan pemenang tender benih," kata Rendra.

Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Petani Jember Jumantoro mengaku belum menemukan adanya indikasi pelanggaran dalam distribusi benih.
"Saya belum tahu jika ada jual beli benih di kalangan petani. Distribusi saya nilai bagus karena melalui penyuluh dan kelompok tani," katanya. (http://www.beritajatim.com/)