DPRD-Pemkab Beda Pendapat Soal Kios Pupuk Ilegal
sumber: beritajatim.com
Jember - Komisi B Bidang Ekonomi dan Pertanian DPRD Jember siap melaporkan langsung adanya kios pupuk ilegal ke kepolisian, jika memang masyarakat tak berani.
Anggota Komisi B Rendra Wirawan mengatakan, ada laporan yang masuk adanya kios tak resmi yang menjual pupuk bersubsidi. Setidaknya, informasi yang masuk ke Komisi B, ada enam titik, termasuk di kecamatan Tanggul, Silo, dan Gumukmas.
Menurut Rendra, masyarakat tidak melaporkan ke pihak berwajib, karena penanganannya dianggap kurang serius. "Kita tegaskan dalam hearing Kamis malam (4/12/2008), kita siap ambil alih, lapor ke polisi. Asalkan ada bukti kongret," katanya, Jumat (5/12/2008).
Komisi B juga merekomendasikan agar Perhutani dan distributor dipertemukan. "Banyak pupuk yang masuk ke hutan. Padahal kan tidak boleh," kata Rendra.
Sementara, Ketua Tim Pengawasan dan Pengendalian Pupuk Jember Edi Budi Susilo membantah adanya kios ilegal. "Tidak ada bukti kongret," katanya.
Edi membenarkan, bahwa sempat terlontar dari petugas penyuluh lapang dalam rapat Kamis malam (4/12/2008), adanya kios ilegal. "Tapi saya minta agar jangan bicara asumsi, tapi bukti otentik. Kalau hanya asumsi, saya tidak akan mau menindaklanjuti," katanya.
Jika memang sudah ada pelaporan ke kepolisian, Edi meminta bukti. Ia percaya polisi saat ini sudah sangat tegas dalam menangani penyimpangan tata niaga pupuk bersubsidi.
Edi tetap bersikukuh kelangkaan pupuk bersubsidi terjadi, karena kurangnya pasokan untuk petani di Jember dibandingkan kebutuhan. Solusinya, Pemkab Jember akan mengirim permohonan tambahan kuota pupuk. "Kita juga mengintensifkan pemakaian pupuk berimbang," katanya. [wir/ted]
Jumat, Desember 05, 2008
Rabu, Desember 03, 2008
Masyarakat dan Politisi Saling Tuding
sumber: beritajatim.com
Jember - Masyarakat dan elite politik masih belum satu suara dalam memandang pemilu sebagai proses demokrasi. Dua belah pihak masih saling menyalahkan, terkait dengan semakin pragmatisnya masyarakat.
Politisi mengeluh, ongkos politik yang dikeluarkan dalam pemilu semakin besar. Masyarakat dianggap semakin pragmatis, dan berbeda dengan pemilu masa awal reformasi.
"Dibanding tahun 2004 memang lebih mahal saat ini. Inflasi dan pola pikir masyarakat berpengaruh. Anggota DPRD dianggap banyak uang sehingga memunculkan pola pikir pragmatis, sementara keperluan pembinaan konstituen mendesak," kata Rendra Wirawan, calon legislator DPRD Jawa Timur dari Partai Amanat Nasional.
Namun, peneliti Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, Himawan Bayu Patriadi, tak setuju jika masyarakat semata disalahkan. Sikap pragmatis masyarakat muncul karena perilaku elite politik setelah terpilih sebagai legislator.
"Tahun 1999, rakyat tidak minta duit dengan harapan ada perubahan. Mereka mengeluarkan uang sendiri untuk membuat baliho atau spanduk partai. Tapi setelah terpilih, politisi tidak menyapa bahkan mengalami mobilitas ekonomi," kata Bayu.
Akhirnya, sambung doktor politik lulusan Flinders University Australia ini, "Ada persepsi masyarakat, politisi mendapatkan tiket gratis dari mereka. Tahun 2004, masyarakat tak mau kecolongan lagi. Ini membuktikan bahwa masyarakat juga cerdas." ujarnya.
Ini yang membedakan pemilu di Indonesia dengan di Amerika Serikat. Di AS, warga mengeluarkan sebagian uangnya untuk membiayai politisi agar menang. "Di Amerika, pemilu adalah kontestasi ide dan solusi bagi negara. Di Indonesia, pemilu adalah kontribusi riil yang menyangkut hajat hidup sehari-hari," kata Bayu.
Deideologisasi terjadi, sehingga ideologi tak sekuat tahun 1955. Partai di Indonesia berusaha mengedepankan program. Namun perdebatan yang terjadi ternyata bukan masalah substantif, tapi masalah praktis, dan inilah yang membuat masyarakat ikut menjadi pragmatis. [wir/ted]
sumber: beritajatim.com
Jember - Masyarakat dan elite politik masih belum satu suara dalam memandang pemilu sebagai proses demokrasi. Dua belah pihak masih saling menyalahkan, terkait dengan semakin pragmatisnya masyarakat.
Politisi mengeluh, ongkos politik yang dikeluarkan dalam pemilu semakin besar. Masyarakat dianggap semakin pragmatis, dan berbeda dengan pemilu masa awal reformasi.
"Dibanding tahun 2004 memang lebih mahal saat ini. Inflasi dan pola pikir masyarakat berpengaruh. Anggota DPRD dianggap banyak uang sehingga memunculkan pola pikir pragmatis, sementara keperluan pembinaan konstituen mendesak," kata Rendra Wirawan, calon legislator DPRD Jawa Timur dari Partai Amanat Nasional.
Namun, peneliti Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, Himawan Bayu Patriadi, tak setuju jika masyarakat semata disalahkan. Sikap pragmatis masyarakat muncul karena perilaku elite politik setelah terpilih sebagai legislator.
"Tahun 1999, rakyat tidak minta duit dengan harapan ada perubahan. Mereka mengeluarkan uang sendiri untuk membuat baliho atau spanduk partai. Tapi setelah terpilih, politisi tidak menyapa bahkan mengalami mobilitas ekonomi," kata Bayu.
Akhirnya, sambung doktor politik lulusan Flinders University Australia ini, "Ada persepsi masyarakat, politisi mendapatkan tiket gratis dari mereka. Tahun 2004, masyarakat tak mau kecolongan lagi. Ini membuktikan bahwa masyarakat juga cerdas." ujarnya.
Ini yang membedakan pemilu di Indonesia dengan di Amerika Serikat. Di AS, warga mengeluarkan sebagian uangnya untuk membiayai politisi agar menang. "Di Amerika, pemilu adalah kontestasi ide dan solusi bagi negara. Di Indonesia, pemilu adalah kontribusi riil yang menyangkut hajat hidup sehari-hari," kata Bayu.
Deideologisasi terjadi, sehingga ideologi tak sekuat tahun 1955. Partai di Indonesia berusaha mengedepankan program. Namun perdebatan yang terjadi ternyata bukan masalah substantif, tapi masalah praktis, dan inilah yang membuat masyarakat ikut menjadi pragmatis. [wir/ted]
Langganan:
Postingan (Atom)
