Tampilkan postingan dengan label pemilu. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label pemilu. Tampilkan semua postingan
Rabu, Desember 31, 2008
Caleg Masuk Sekolah
sumber: beritajatim.com
Jember - Calon anggota legislatif pemilu 2009 mulai merambah sekolah di Jember. Status alumnus dijadikan alasan.
Di wall climbing (dinding panjat) SMU Negeri 1 Arjasa, foto besar Rendra Wirawan terpampang dengan latar belakang warna biru. Rendra adalah kader Partai Amanat Nasional yang saat ini menjadi anggota DPRD Jember. Dalam pemilu 2009, dia mencalonkan diri untuk DPRD Jawa Timur.
Kepada beritajatim.com, Rendra menolak jika pemasangan gambar dirinya adalah bagian dari kampanye di dalam sekolah. "Saya ini mantan pengurus pecinta alam Hegaswana. Wall climbing itu bentuk apresiasi adik-adik saya. Mungkin saya dianggap representasi alumni," katanya.
Lagipula, lanjut Rendra, tidak ada kata-kata dalam gambar itu yang berisi anjuran agar memilih dirinya dalam pemilu 2009. "Di situ saya atas nama anggota DPRD Jember, bukan caleg," katanya.
Rendra menegaskan, dirinya tidak memberikan modal kepada siswa-siswa SMUN 1 Arjasa untuk memasang gambar tersebut. Namun ia membenarkan jika setiap tiga bulan sekali melakukan kegiatan yang disebutnya pembinaan. Tujuannya, agar hubungan antara alumnus dengan siswa sekolah itu tak putus.
Rendra menyatakan, apa yang dilakukannya bukanlah politisasi dunia pendidikan. "Justru dengan saya tampil di sana (wall climbing), mereka (para siswa) bangga dengan hasil demokrasi di Indonesia," katanya. [wir]
sumber: beritajatim.com
Jember - Calon anggota legislatif pemilu 2009 mulai merambah sekolah di Jember. Status alumnus dijadikan alasan.
Di wall climbing (dinding panjat) SMU Negeri 1 Arjasa, foto besar Rendra Wirawan terpampang dengan latar belakang warna biru. Rendra adalah kader Partai Amanat Nasional yang saat ini menjadi anggota DPRD Jember. Dalam pemilu 2009, dia mencalonkan diri untuk DPRD Jawa Timur.
Kepada beritajatim.com, Rendra menolak jika pemasangan gambar dirinya adalah bagian dari kampanye di dalam sekolah. "Saya ini mantan pengurus pecinta alam Hegaswana. Wall climbing itu bentuk apresiasi adik-adik saya. Mungkin saya dianggap representasi alumni," katanya.
Lagipula, lanjut Rendra, tidak ada kata-kata dalam gambar itu yang berisi anjuran agar memilih dirinya dalam pemilu 2009. "Di situ saya atas nama anggota DPRD Jember, bukan caleg," katanya.
Rendra menegaskan, dirinya tidak memberikan modal kepada siswa-siswa SMUN 1 Arjasa untuk memasang gambar tersebut. Namun ia membenarkan jika setiap tiga bulan sekali melakukan kegiatan yang disebutnya pembinaan. Tujuannya, agar hubungan antara alumnus dengan siswa sekolah itu tak putus.
Rendra menyatakan, apa yang dilakukannya bukanlah politisasi dunia pendidikan. "Justru dengan saya tampil di sana (wall climbing), mereka (para siswa) bangga dengan hasil demokrasi di Indonesia," katanya. [wir]
Rabu, Desember 03, 2008
Masyarakat dan Politisi Saling Tuding
sumber: beritajatim.com
Jember - Masyarakat dan elite politik masih belum satu suara dalam memandang pemilu sebagai proses demokrasi. Dua belah pihak masih saling menyalahkan, terkait dengan semakin pragmatisnya masyarakat.
Politisi mengeluh, ongkos politik yang dikeluarkan dalam pemilu semakin besar. Masyarakat dianggap semakin pragmatis, dan berbeda dengan pemilu masa awal reformasi.
"Dibanding tahun 2004 memang lebih mahal saat ini. Inflasi dan pola pikir masyarakat berpengaruh. Anggota DPRD dianggap banyak uang sehingga memunculkan pola pikir pragmatis, sementara keperluan pembinaan konstituen mendesak," kata Rendra Wirawan, calon legislator DPRD Jawa Timur dari Partai Amanat Nasional.
Namun, peneliti Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, Himawan Bayu Patriadi, tak setuju jika masyarakat semata disalahkan. Sikap pragmatis masyarakat muncul karena perilaku elite politik setelah terpilih sebagai legislator.
"Tahun 1999, rakyat tidak minta duit dengan harapan ada perubahan. Mereka mengeluarkan uang sendiri untuk membuat baliho atau spanduk partai. Tapi setelah terpilih, politisi tidak menyapa bahkan mengalami mobilitas ekonomi," kata Bayu.
Akhirnya, sambung doktor politik lulusan Flinders University Australia ini, "Ada persepsi masyarakat, politisi mendapatkan tiket gratis dari mereka. Tahun 2004, masyarakat tak mau kecolongan lagi. Ini membuktikan bahwa masyarakat juga cerdas." ujarnya.
Ini yang membedakan pemilu di Indonesia dengan di Amerika Serikat. Di AS, warga mengeluarkan sebagian uangnya untuk membiayai politisi agar menang. "Di Amerika, pemilu adalah kontestasi ide dan solusi bagi negara. Di Indonesia, pemilu adalah kontribusi riil yang menyangkut hajat hidup sehari-hari," kata Bayu.
Deideologisasi terjadi, sehingga ideologi tak sekuat tahun 1955. Partai di Indonesia berusaha mengedepankan program. Namun perdebatan yang terjadi ternyata bukan masalah substantif, tapi masalah praktis, dan inilah yang membuat masyarakat ikut menjadi pragmatis. [wir/ted]
sumber: beritajatim.com
Jember - Masyarakat dan elite politik masih belum satu suara dalam memandang pemilu sebagai proses demokrasi. Dua belah pihak masih saling menyalahkan, terkait dengan semakin pragmatisnya masyarakat.
Politisi mengeluh, ongkos politik yang dikeluarkan dalam pemilu semakin besar. Masyarakat dianggap semakin pragmatis, dan berbeda dengan pemilu masa awal reformasi.
"Dibanding tahun 2004 memang lebih mahal saat ini. Inflasi dan pola pikir masyarakat berpengaruh. Anggota DPRD dianggap banyak uang sehingga memunculkan pola pikir pragmatis, sementara keperluan pembinaan konstituen mendesak," kata Rendra Wirawan, calon legislator DPRD Jawa Timur dari Partai Amanat Nasional.
Namun, peneliti Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, Himawan Bayu Patriadi, tak setuju jika masyarakat semata disalahkan. Sikap pragmatis masyarakat muncul karena perilaku elite politik setelah terpilih sebagai legislator.
"Tahun 1999, rakyat tidak minta duit dengan harapan ada perubahan. Mereka mengeluarkan uang sendiri untuk membuat baliho atau spanduk partai. Tapi setelah terpilih, politisi tidak menyapa bahkan mengalami mobilitas ekonomi," kata Bayu.
Akhirnya, sambung doktor politik lulusan Flinders University Australia ini, "Ada persepsi masyarakat, politisi mendapatkan tiket gratis dari mereka. Tahun 2004, masyarakat tak mau kecolongan lagi. Ini membuktikan bahwa masyarakat juga cerdas." ujarnya.
Ini yang membedakan pemilu di Indonesia dengan di Amerika Serikat. Di AS, warga mengeluarkan sebagian uangnya untuk membiayai politisi agar menang. "Di Amerika, pemilu adalah kontestasi ide dan solusi bagi negara. Di Indonesia, pemilu adalah kontribusi riil yang menyangkut hajat hidup sehari-hari," kata Bayu.
Deideologisasi terjadi, sehingga ideologi tak sekuat tahun 1955. Partai di Indonesia berusaha mengedepankan program. Namun perdebatan yang terjadi ternyata bukan masalah substantif, tapi masalah praktis, dan inilah yang membuat masyarakat ikut menjadi pragmatis. [wir/ted]
Kamis, Oktober 23, 2008
Dinamika Pencalonan Legislator
KPUD: Perubahan Nomor Caleg Hak Parpol
sumber: beritajatim.com
Jember - Komisi Pemilihan Umum Daerah Jember menegaskan, bahwa pergeseran nomor urut pencalonan Abdul Ghafur merupakan hak Partai Amanat Nasional. KPUD Jember tak bisa mengintervensi.
Ghafur yang berada di daerah pemilihan Jember I mulanya berada di nomor urut pertama. Namun saat pengumuman daftar calon sementara, ia berada di nomor dua, digeser Pelaksana Tugas Ketua Dewan Pimpinan Daerah PAN Jember, Agus Faturrochman.
"Dalam masa perbaikan, partai diberi kesempatan untuk menambah calon apabila caleg yang diajukan belum mencapai 120 persen kursi yang diperebutkan di masing-masing dapil," kata anggota KPUD Jember Mochammad Eksan.
Sementara itu, Bendahara PAN Jember Rendra Wirawan menjelaskan, pengurus PAN punya wewenang penuh soal nomor urut. "Setahu saya ketua punya pertimbangan dalam mengambil keputusan, termasuk kinerja, loyalitas, punya kesalahan atau tidak terhadap partai," katanya.
Perlu diketahui, Ghafur adalah sekretaris PAN hasil musyawarah daerah. Di tengah perjalanan, kepengurusan tersebut digantikan oleh pelaksana tugas yang diketuai Agus Faturrochman. Mulanya, Ghafur menggalang perlawanan dengan membuat sekretariat Dewan Pimpinan Daerah PAN Jember tandingan.
Perkembangan selanjutnya, Dewan Pimpinan Pusat PAN ternyata lebih mengakui kepemimpinan Agus, sehingga pencalonan anggota legislatif menjadi hak kepengurusan pelaksana tugas. Ghafur pun memilih menyeberang, sementara Umar Fauzi, ketua DPD PAN Jember hasil musda, menyeberang ke Partai Matahari Bangsa.[wir/ted]
KPUD: Perubahan Nomor Caleg Hak Parpol
sumber: beritajatim.com
Jember - Komisi Pemilihan Umum Daerah Jember menegaskan, bahwa pergeseran nomor urut pencalonan Abdul Ghafur merupakan hak Partai Amanat Nasional. KPUD Jember tak bisa mengintervensi.
Ghafur yang berada di daerah pemilihan Jember I mulanya berada di nomor urut pertama. Namun saat pengumuman daftar calon sementara, ia berada di nomor dua, digeser Pelaksana Tugas Ketua Dewan Pimpinan Daerah PAN Jember, Agus Faturrochman.
"Dalam masa perbaikan, partai diberi kesempatan untuk menambah calon apabila caleg yang diajukan belum mencapai 120 persen kursi yang diperebutkan di masing-masing dapil," kata anggota KPUD Jember Mochammad Eksan.
Sementara itu, Bendahara PAN Jember Rendra Wirawan menjelaskan, pengurus PAN punya wewenang penuh soal nomor urut. "Setahu saya ketua punya pertimbangan dalam mengambil keputusan, termasuk kinerja, loyalitas, punya kesalahan atau tidak terhadap partai," katanya.
Perlu diketahui, Ghafur adalah sekretaris PAN hasil musyawarah daerah. Di tengah perjalanan, kepengurusan tersebut digantikan oleh pelaksana tugas yang diketuai Agus Faturrochman. Mulanya, Ghafur menggalang perlawanan dengan membuat sekretariat Dewan Pimpinan Daerah PAN Jember tandingan.
Perkembangan selanjutnya, Dewan Pimpinan Pusat PAN ternyata lebih mengakui kepemimpinan Agus, sehingga pencalonan anggota legislatif menjadi hak kepengurusan pelaksana tugas. Ghafur pun memilih menyeberang, sementara Umar Fauzi, ketua DPD PAN Jember hasil musda, menyeberang ke Partai Matahari Bangsa.[wir/ted]
Senin, Oktober 06, 2008
PAN Tak Mau Dituduh Tak Ramah Perempuan
sumber: beritajatim.com
Jember - Partai Amanat Nasional Jember menolak jika disebut tak ramah terhadap bakal calon legislator perempuan. Kendati belum memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan, PAN Jember menyatakan cukup apresiatif.
Hal ini dikemukakan Bendahara Dewan Pimpinan Daerah PAN Jember Rendra Wirawan, Senin (6/10/2008). "Meski tidak memenuhi kuota 30 persen, caleg perempuan kami tempatkan pada nomor pertama. Di Daerah Pemilihan 5 DPRD Jember, caleg perempuan berada di nomor urut pertama," katanya.
PAN sebenarnya sudah membuka diri bagi politisi perempuan. Namun, menurut Rendra, para anggota perempuan PAN lebih tertarik berkecimpung di sektor sosial. "Jadi, bagi-bagi tugaslah," katanya.
Apakah tak mungkin dilakukan pergeseran dalam daftar calon sementara (DCS) untuk memenuhi kuota? Rendra tidak berani menjamin dilakukannya pergeseran. Namun, dalam DCS bisa saja terjadi pergantian, terutama bila ada laporan masyarakat mengenai salah satu calon.
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum Daerah Jember mengumumkan bahwa masih banyak partai politik yang belum memenuhi ketentuan kuota keterwakilan perempuan. Anggota KPUD Jember Ketty Tri Setyorini meminta kepada partai-partai untuk mempertimbangkan kembali masalah keterwakilan perempuan sebagaimana diamanatkan undang-undang.[wir/ted]
sumber: beritajatim.com
Jember - Partai Amanat Nasional Jember menolak jika disebut tak ramah terhadap bakal calon legislator perempuan. Kendati belum memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan, PAN Jember menyatakan cukup apresiatif.
Hal ini dikemukakan Bendahara Dewan Pimpinan Daerah PAN Jember Rendra Wirawan, Senin (6/10/2008). "Meski tidak memenuhi kuota 30 persen, caleg perempuan kami tempatkan pada nomor pertama. Di Daerah Pemilihan 5 DPRD Jember, caleg perempuan berada di nomor urut pertama," katanya.
PAN sebenarnya sudah membuka diri bagi politisi perempuan. Namun, menurut Rendra, para anggota perempuan PAN lebih tertarik berkecimpung di sektor sosial. "Jadi, bagi-bagi tugaslah," katanya.
Apakah tak mungkin dilakukan pergeseran dalam daftar calon sementara (DCS) untuk memenuhi kuota? Rendra tidak berani menjamin dilakukannya pergeseran. Namun, dalam DCS bisa saja terjadi pergantian, terutama bila ada laporan masyarakat mengenai salah satu calon.
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum Daerah Jember mengumumkan bahwa masih banyak partai politik yang belum memenuhi ketentuan kuota keterwakilan perempuan. Anggota KPUD Jember Ketty Tri Setyorini meminta kepada partai-partai untuk mempertimbangkan kembali masalah keterwakilan perempuan sebagaimana diamanatkan undang-undang.[wir/ted]
Minggu, September 07, 2008
Mahalnya Jadi Bacaleg
Gali Lubang Tutup Lubang Versi Legislatif
sumber: beritajatim.com
Jember - Jadi anggota legislatif tidak murah. Ongkosnya bisa puluhan hingga ratusan juta rupiah untuk pencalonan DPRD kabupaten/kota dan propinsi pada pemilu 2009. Maka, para calon legislator harus putar untuk 'gali lubang tutup lubang'.
Setiap caleg memiliki besar pengeluaran anggaran yang tak sama. Semua tergantung tingkat kebutuhan dan luasan cakupan ekspansi politik yang mereka lakukan. Rendra Wirawan, caleg DPRD Jawa Timur dari Partai Amanat Nasional, memperkirakan hingga jadi bakal dibutuhkan duit Rp 400 juta - 500 juta. "Saya untuk proses awal pencalegan saja sudah habis Rp 50 juta," katanya.
Rendra adalah pengusaha muda bisnis makanan tradisional Jember. Saat ini, ia duduk sebagai anggota DPRD Jember. Pada pemilu mendatang, rencananya ia akan bertarung di daerah pemilihan Jember - Lumajang.
Untuk apa saja duit sebanyak itu? Rendra mengatakan, untuk pembuat atribut, sosialisasi, biaya perjalanan mengurus pencalonan Jember - Surabaya, dan biaya pertemuan dan rapat dengan struktur partai.
"Dibanding tahun 2004 memang lebih mahal saat ini. Inflasi dan pola pikir masyarakat berpengaruh. Anggota DPRD dianggap banyak uang sehingga memunculkan pola pikir pragmatis, sementara keperluan pembinaan konstituen mendesak," kata Rendra.
Pengaruh perubahan pola pikir masyarakat dibenarkan Hawari Hamim, calon legislator yang dipasang oleh Partai Kebangkitan Nasional Ulama. Pendekatan terhadap konstituen memang bisa secara idealis dan pragmatis. Ia sendiri sebisa mungkin menawarkan program kerja yang memikat masyarakat.
Namun, Hawari mengaku tak menghabiskan uang sebanyak Rendra. Jika mengacu pengalaman pemilu 2004, duit yang habis paling tidak Rp 50 juta.
Prajitno dari Partai Persatuan Pembangunan mengatakan, tahun 2004 menghabiskan duit kurang lebih Rp 90 juta. Saat ini, angka itu bisa naik Rp menjadi sedikitnya Rp 100 juta.
Besar kecilnya nominal anggaran pencalonan juga tergantung nomor urut dalam daerah pemilihan. Nomor urut pertama yang biasa disebut calon jadi, menanggung dana untuk keperluan kampanye partai. Bahkan, anggaran untuk pengerahan massa. Ini merupakan kompensasi bagi nomor bagus yang diperoleh.
Dengan sistem pemilu di Indonesia saat ini, nomor urut pertama dalam sebuah partai sangat mungkin bakal lolos menjadi legislator. Pasalnya, masyarakat masih cenderung memilih tanda gambar partai daripada nama calon. Padahal, seorang calon baru bisa bersantai setelah memenuhi target minimal bilangan pembagi pemilih (BPP).
Lantas bagaimana para caleg ini membiayai kegiatan politik mereka? Belajar dari pemilu 2004, Prajitno akan membongkar simpanan pribadi. Kalau masih kurang, ia akan pinjam kanan-kiri, dari sanak kerabat atau dermawan yang dikenalnya.
"Kalau sudah jadi anggota Dewan, ya pinjam Bank Jatim (untuk mengembalikan utang-utang itu). Jaminannya SK anggota DPRD. Dulu saya pinjam Rp 50 juta dari Bank Jatim, dicicil empat tahun dengan jalan potong gaji," kata Prajitno.
Itu jika Prajitno sukses menjadi anggota DPRD sebagaimana periode 2004 - 2009. Kalau gagal? "Ya, terpaksa menjual barang yang ada di rumah. Entah mobil, atau apa. Tapi kondisi saat ini lebih mending daripada waktu saya nyalon tahun 2004," katanya.
Sementara Rendra Wirawan mengatakan, kocek pribadi sebagai sumber dana. Ia juga mendapat bantuan dari sanak kerabat. Ia berupaya tak akan meminjam duit dari bank.
Soal pendanaan, caleg baru dan belum berpengalaman seperti Abdul Kadar mengaku tak cemas. Caleg dari Partai Penegak Demokrasi Indonesia ini percaya reputasinya sebagai tokoh lembaga swadaya masyarakat bisa menarik minat rakyat, tanpa keluar banyak duit.
"Saya tidak menganggarkan detail untuk pencalegan. Ketika saya menyampaikan kepada basis pendukung bahwa saya oper persneling dari LSM ke partai, mereka siap menjadi relawan," kata Kadar. [wir/kun]
Gali Lubang Tutup Lubang Versi Legislatif
sumber: beritajatim.com
Jember - Jadi anggota legislatif tidak murah. Ongkosnya bisa puluhan hingga ratusan juta rupiah untuk pencalonan DPRD kabupaten/kota dan propinsi pada pemilu 2009. Maka, para calon legislator harus putar untuk 'gali lubang tutup lubang'.
Setiap caleg memiliki besar pengeluaran anggaran yang tak sama. Semua tergantung tingkat kebutuhan dan luasan cakupan ekspansi politik yang mereka lakukan. Rendra Wirawan, caleg DPRD Jawa Timur dari Partai Amanat Nasional, memperkirakan hingga jadi bakal dibutuhkan duit Rp 400 juta - 500 juta. "Saya untuk proses awal pencalegan saja sudah habis Rp 50 juta," katanya.
Rendra adalah pengusaha muda bisnis makanan tradisional Jember. Saat ini, ia duduk sebagai anggota DPRD Jember. Pada pemilu mendatang, rencananya ia akan bertarung di daerah pemilihan Jember - Lumajang.
Untuk apa saja duit sebanyak itu? Rendra mengatakan, untuk pembuat atribut, sosialisasi, biaya perjalanan mengurus pencalonan Jember - Surabaya, dan biaya pertemuan dan rapat dengan struktur partai.
"Dibanding tahun 2004 memang lebih mahal saat ini. Inflasi dan pola pikir masyarakat berpengaruh. Anggota DPRD dianggap banyak uang sehingga memunculkan pola pikir pragmatis, sementara keperluan pembinaan konstituen mendesak," kata Rendra.
Pengaruh perubahan pola pikir masyarakat dibenarkan Hawari Hamim, calon legislator yang dipasang oleh Partai Kebangkitan Nasional Ulama. Pendekatan terhadap konstituen memang bisa secara idealis dan pragmatis. Ia sendiri sebisa mungkin menawarkan program kerja yang memikat masyarakat.
Namun, Hawari mengaku tak menghabiskan uang sebanyak Rendra. Jika mengacu pengalaman pemilu 2004, duit yang habis paling tidak Rp 50 juta.
Prajitno dari Partai Persatuan Pembangunan mengatakan, tahun 2004 menghabiskan duit kurang lebih Rp 90 juta. Saat ini, angka itu bisa naik Rp menjadi sedikitnya Rp 100 juta.
Besar kecilnya nominal anggaran pencalonan juga tergantung nomor urut dalam daerah pemilihan. Nomor urut pertama yang biasa disebut calon jadi, menanggung dana untuk keperluan kampanye partai. Bahkan, anggaran untuk pengerahan massa. Ini merupakan kompensasi bagi nomor bagus yang diperoleh.
Dengan sistem pemilu di Indonesia saat ini, nomor urut pertama dalam sebuah partai sangat mungkin bakal lolos menjadi legislator. Pasalnya, masyarakat masih cenderung memilih tanda gambar partai daripada nama calon. Padahal, seorang calon baru bisa bersantai setelah memenuhi target minimal bilangan pembagi pemilih (BPP).
Lantas bagaimana para caleg ini membiayai kegiatan politik mereka? Belajar dari pemilu 2004, Prajitno akan membongkar simpanan pribadi. Kalau masih kurang, ia akan pinjam kanan-kiri, dari sanak kerabat atau dermawan yang dikenalnya.
"Kalau sudah jadi anggota Dewan, ya pinjam Bank Jatim (untuk mengembalikan utang-utang itu). Jaminannya SK anggota DPRD. Dulu saya pinjam Rp 50 juta dari Bank Jatim, dicicil empat tahun dengan jalan potong gaji," kata Prajitno.
Itu jika Prajitno sukses menjadi anggota DPRD sebagaimana periode 2004 - 2009. Kalau gagal? "Ya, terpaksa menjual barang yang ada di rumah. Entah mobil, atau apa. Tapi kondisi saat ini lebih mending daripada waktu saya nyalon tahun 2004," katanya.
Sementara Rendra Wirawan mengatakan, kocek pribadi sebagai sumber dana. Ia juga mendapat bantuan dari sanak kerabat. Ia berupaya tak akan meminjam duit dari bank.
Soal pendanaan, caleg baru dan belum berpengalaman seperti Abdul Kadar mengaku tak cemas. Caleg dari Partai Penegak Demokrasi Indonesia ini percaya reputasinya sebagai tokoh lembaga swadaya masyarakat bisa menarik minat rakyat, tanpa keluar banyak duit.
"Saya tidak menganggarkan detail untuk pencalegan. Ketika saya menyampaikan kepada basis pendukung bahwa saya oper persneling dari LSM ke partai, mereka siap menjadi relawan," kata Kadar. [wir/kun]
Langganan:
Postingan (Atom)
